jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Jumat, 01 Juli 2011

Perempuan PKS Keluarkan Rekomendasi: "Keluarga Pilar Peradaban"

Islamedia - Ahad 26 Juni 2011, Bidang Perempuan DPP PKS mengadakan Seminar Nasional, acara yang diselenggarakan di Aula Serbaguna Komplek Perumahan DPR-RI Kalibata, ini diadakan dalam rangka memperingati hari keluarga nasional.

Turut Hadir dalam acara tersebut utusan dari Kementerian Pemberdayaan perempuan, Drg Ida Suselo Wulan, MM, Dr Dwi Hastuti Martianto dari keluarga FEMA IPB.

Selain itu hadir pula Drs Abdi Sumaiti dan Anis Byarwati, Sag, M.Si selaku Ketua DPP PKS Bidang Perempuan.

Dalam Seminar tersebut Perempuan PKS mengeluarkan Rekomendasi “Keluarga Pilar Peradaban”.

Berikut beberapa Rekomendasi tersebut yang diterima Islamedia.

Pertama, keluarga bersama dengan Negara secara optimal harus membangun ketahanan keluarga sesuai nilai agama dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan keluarga harus menggunakan pendekatan berbasis budaya local (wisdom local) dan nilai-nilai agama. Terkait hal ini, Bidang Perempuan DPP PKS mendorong dirancangnya kebijakan ketahanan keluarga dengan pendekatan tersebut.

Kedua, Bidang Perempuan DPP PKS meminta agar semua elemen bangsa bersama-sama dengan pemerintah mendorong kemandirian keluarga dengan mendayagunakan berbagai potensi, yaitu potensi internal keluarga, external keluarga, maupun berbagai sarana yang disediakan Negara.

Ketiga, Bidang Perempuan DPP PKS mendorong Negara dan berbagai pihak untuk membuktikan keberpihakan dan pembelaannya terhadap keluarga, yaitu melalui regulasi (Misalnya: rancanganUndang-undang ketahanan keluarga dan revisi UU Perlindungan Anak), kebijakan anggaran, dan program-program yang lebih mendorong terkokohkannya keluarga Indonesia sebagai Pilar Peradaban. [Ulee/IM]

Sumber: Islamedia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar