jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 31 Mei 2010

Kepsek diindikasikan setor Rp 700.000/orang, dewan berang

Sukoharjo (Espos). Jajaran legislatif berang menyusul laporan mengenai setoran senilai Rp 700.000/orang dari kepala sekolah (Kepsek) untuk tim kampanye Titik Bambang Riyanto (TBR).

Berdasar pantauan, jajaran legislatif yang terdiri dari empat orang dipimpin langsung Ketua DPRD, Dwi Jatmoko melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Disdik) Mojolaban. Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dari tiga orang Kepsek mengenai setoran senilai Rp 700.000/orang untuk tim sukses TBR. Tiga orang Kepsek tersebut sekarang dalam perlindungan dewan.

Menurut informasi yang didapat kalangan legislatif, UPTD Disdik Mojolaban menginstruksikan 48 orang Kepsek berkumpul di kantor setempat, Senin (31/5) sekitar pukul 10.00 WIB. Instruksi tersebut dalam rangka penyetoran uang senilai Rp 700.000/orang untuk kepala UPTD setempat yang kemudian disetor lagi kepada tim sukses.

Menunggu hingga kurang lebih dua jam, dari 48 orang Kepsek yang diundang hanya beberapa orang yang datang. Dengan pertimbangan waktu, anggota dewan akhirnya mendesak pertemuan segera digelar meski hanya empat orang yang awalnya hadir. Kondisi tersebut membuat legislatif terutama ketua dewan berang lantaran hingga pukul 12.30 hanya 10 orang yang datang.

“Saya tidak tahu apa ini sudah di-setting sedemikian rupa sehingga dari 48 orang yang diundang, hanya empat kemudian 10 orang yang datang. Tapi kalau memang kondisinya begini, kami tidak segan untuk memanggil semua kepala sekolah ke gedung dewan seperti saat klarifikasi sertifikasi dulu,” ujarnya, Senin.

Sumber: Solopos Online


Kepala SD Ditarik Rp 700.000

SUKOHARJO. Pimpinan DPRD Sukoharjo dan jajaran Komisi I menemukan indikasi pengumpulan dana sebesar Rp 32 juta oleh tim sukses pasangan nomor urut dua atas nama Titik Suprapti dan Sutarto (TBR-Tarto) yang ditujukan pada kepala SD di seluruh Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Senin (31/5).

Temuan tersebut berdasarkan laporan masyarakat dan Kepala SD yang merasa keberatan terhadap instruksi pengumpulan uang tersebut, lalu melaporkannya ke Dewan.

Sekretaris Komisi I DPRD Sukoharjo, Syarif Hidayatullah mengatakan, setiap kepala sekolah diharuskan mengumpulkan uang masing-masing Rp 700.000, dengan dalih untuk memenangkan pasangan TBR-Tarto melalui UPTD.

”Jika jumlah kepala sekolah di Mojolaban ada 48 orang, maka total uang terkumpul mencapai Rp 32 juta,” ujarnya.

Syarif mengatakan, ada sekitar tiga kepala sekolah yang sudah mengakui adanya instruksi pengumpulan uang tersebut oleh Camat Mojolaban yang ditugasi oleh tim sukses TBR-Tarto.

“Demi keamanan kami tidak menyebut nama kepala sekolah yang sudah mengadu pada kami untuk penyelidikan yang lebih lanjut. Jika terbukti, ini jelas melanggar. Apalagi PNS yang harusnya bersikap netral,” jelas Syarif.

Karena itu, Syarif mengimbau kepala sekolah lainnya agar menolak memenuhi instruksi tersebut dari tim sukses tersebut. ”Coba saja buktikan kalau berani dan bagi PNS jangan pernah takut pada siapa pun karena PNS memang harus bersikap netral dan tidak bisa ditarik ke ranah politik,” tegasnya.

Sidak


Setelah mendengar laporan adanya instruksi pengumpulan dana Rp 32 juta dari sejumlah kepala SD di Kecamatan Mojolaban, Pimpinan DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko bersama Komisi I langsung menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di kantor UPTD Mojolaban untuk mengklarifikasi kebenaran berita tersebut.

Dwi mengatakan, pihaknya tidak menginginkan PNS tidak netral dalam Pilkada. Pasalnya, mobilisasi PNS pernah terjadi di Mojolaban pada Pilpres tahun lalu, sehingga hal itu tidak boleh terjadi tahun ini. ”Jika ada tekanan-tekanan dari pihak tertentu jangan pernah takut karena kami siap melindungi PNS yang mau berkata dan berbuat jujur,” jelasnya.

Pimpinan Dewan sempat geram dan marah pada kepala sekolah yang tidak hadir dalam klarifikasinya di kantor UPTD Mojolaban. Karena dari total 48 guru yang ada, hanya terkumpul 12 guru sehingga merasa tidak dihargai. ”Kami meminta dengan sangat PNS jangan sampai memenuhi perintah siapa pun pasangan calon untuk memenangkan,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua tim sukses TBR-Tarto, Giyarto mengatakan, terkait berita adanya instruksi dari tim sukses TBR-Tarto pada kepala SD untuk mengumpulkan uang Rp 32 juta tidak benar. Karena masa kampanye sudah selesai dan kini sudah memasuki masa tenang, Giyarto menegaskan, berita tersebut diyakini tidak ada.

”Kami sebagai tim sukses tidak menerima instruksi hal seperti itu, jadi apa yang terjadi di Mojolaban bukan dari tim sukses kami,” jelasnya. (mal)

Sumber: Harian Joglosemar Online

Tidak ada komentar:

Posting Komentar