jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 31 Mei 2010

Desa Masih Kesulitan Buat LPj 105 Desa Belum Serahkan Laporan

SUKOHARJO. Dari 150 desa yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sampai saat ini baru sekitar 30 persen yang sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) dana desa tahun 2009.

LPj tersebut sebagai salah satu syarat ketentuan yang mutlak harus dibuat jajaran pengurus desa untuk mendapatkan dana yang sama di tahun 2010 ini.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa Pemkab Sukoharjo, Seno mengatakan, sampai saat ini dari data yang sudah masuk dalam database, dari 150 desa di wilayah Sukoharjo yang sudah menyerahkan LPj dana APBDes baru mencapai sekitar 30 persen.

Jika desa belum menyerahkan laporan tersebut, jelas Seno, untuk tahun 2010 desa yang bersangkutan tidak akan memperoleh dana APBDes di tahun 2010. “Belum ada 50 persen desa yang sudah buat dan menyerahkan LPJ APBDes tahun 2009 lalu, padahal LPj tersebut sebagai syarat untuk memperoleh dana yang sama di tahun 2010,” jelas Seno, Kamis (27/5).

Lebih lanjut Seno mengatakan, dari banyaknya pemerintahan desa yang saat ini belum menyerahkan laporan penggunaan dana desa, hal itu karena terkendala dalam pembuatan sistem laporan keuangan.

Pembuatan laporan keuangan desa, jelas Seno, harus sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yaitu dengan cara sistem terpadu dan akuntabilitas standar akuntansi keuangan.

“Kesulitan utama tersebut yang sampai saat ini menjadi penghambat pemerintahan desa kesulitan dalam membuat LPj,” jelas Seno kepada wartawan usai menghadiri rapat Paripurna di gedung DPRD Sukoharjo.

Selain itu, kata dia, kendala lainnya yaitu mengenai sumber daya manusia (SDM) desa yang juga kurang memadai dalam wawasan membantu dan membuat kebutuhan laporan standar keuangan desa yang sudah ditentukan pusat.

Seno menambahkan, sampai saat ini pihaknya lebih fokus lebih dulu dalam pemberian tambahan gaji pada semua pegawai desa yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

“Prioritas kami sekarang lebih dulu memenuhi kewajiban tunjangan kepada pegawai desa, karena ini menyangkut kesejahteraan hidup seseorang,” imbuhnya. (mal).


Sumber: Harian Joglosemar Online

Tidak ada komentar:

Posting Komentar