Klaim Dukungan Suara

Makin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo, membuat suasana jagat perpolitikan di kota ini juga makin bergairah. Meskipun harus diakui, pelaksanaan Pilkada kali ini adalah pelaksanaan Pilkada yang tidak “meriah” dibandingkan Pilkada-Pilkada sebelumnya.

Para politisi pendukung masing-masing calon mulai beradu pernyataan. Bahkan mereka juga mulai main klaim-klaim tertentu yang bersifat dukungan suara. Ambil misal, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan lantang menyatakan partai mereka akan menyumbangkan suara yang tidak sedikit untuk calon pasangan walikota-wakil walikota yang didukungnya.

PAN dengan penuh percaya diri menyatakan akan memberikan sumbangan suara untuk pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo (Jo-Di) minimal 23.600 suara. Tak mau kalah, PKS pun dengan keyakinannya akan menyumbangkan suara sebanyak 16.000 suara dalam Pilkada mendatang. Untuk merealisasikan target ini keduanya berjanji terus melakukan konsolidasi di tingkat internal partai.

Itu klaim suara dukungan dari kubu Jo-Di. Hal yang saka juga dilakukan sejumlah parpol pendukung pasangan Eddy Wirabhumi-Supradi (Wi-Di). Misalnya, Partai Golkar bertekad menyumbangkan 50.000 suara untuk pasangan Wi-Di. Target klaim dukungan suara sebesar itu akan bisa dilakukan Partai Golkar karena mereka akan mengerahkan seluruh potensi kadernya.

Semua klaim itu sah-sah saja. Mereka tentu juga tak ingin hanya sekadar memberikan klaim atau janji jumlah suara yang “disetorkan” untuk pasangan yang didukungnya. Jumlah suara itu didasarkan perolehan suara partai-partai pendukung tersebut pada Pemilu yang lalu.

Hanya saja, benarkah klaim dukungan jumlah suara itu akan benar-benar bisa mereka realisasikan? Pastinya para pengurus partai yakin jumlah itu bisa dicapai, atau setidaknya kalau meleset jumlahnya tidak jauh berkurang dari klaim yang telah mereka sampaikan. Memang cukup sulit untuk membuktikannya.

Hanya saja, patut dikritisi adalah tidak setiap proses Pemilu akan berbanding lurus dengan proses Pilkada di daerahnya. Para pemilih dalam pemilu kemarin belum tentu masih konsisten mengikuti instruksi partainya dalam Pilkada nanti.

Ada banyak faktor masyarakat di daerah memilih pemimpinnya sehingga tidak disamakan dengan proses pemilihan dalam pemilu. Ini yang harus disadari oleh semua pihak. Bisa saja dalam Pemilu lalu, seseorang memilih berdasar partai A. Tapi belum tentu dalam Pilkada ini akan mengikuti pilihan partai A tersebut.


Sumber: Harian Joglosemar Online