VIVAnews. Juru bicara DPP PKS, Mabruri, mengatakan apapun yang terjadi KPK harus tetap berjalan efektif. Dia mengharapkan rupa-rupa persoalan yang sekarang melilit lembaga antikorupsi itu tidak sampai mengganggu fungsi utama lembaga ini.
Misalnya persoalan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk payung hukum penunjukkan pengganti pimpinan KPK sementara. Maburi menginginkan masalah itu harus disikapi dengan baik.
Perppu itu diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul penetapan status tersangka kepada tiga pimpinan KPK, Antasari Azhar, Chandra M Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto. Tapi peraturan ini ditolak banyak pihak.
Tapi, Mabruri lebih memahami persoalan itu dari sisi kemanfaatan. “Kalau kemudian Perppu ini bisa membuat KPK lebih punya power lagi, ya Alhamdulillah,” katanya. “Kalau dirasa perlu ditambah pelaksana tugas dan lebih efektif, tidak masalah.”
Mabruri mengatakan pascapenetapan tiga pimpinan KPK menjadi tersangka kemudian terjadi situasi darurat di lembaga antikorupsi itu. Dengan demikian, kata dia, agar tidak terjadi kekosongan memang lebih baik ditempuh langkah-langkah pengamanan, seperti penerbitan Perppu itu.
“Agar tidak terjadi kekosongan. Tapi memang prosesnya kurang bagus. Tapi no problem karena keadaan memang darurat,” kata Mabruri, “Orang Islam saja makan babi boleh saja kalau memang tidak ada makanan yang lain.”
Kelak setelah DPR periode 2009-2014 dilantik, kata Mabruri, mereka memiliki hak untuk dapat mengajukan nama-nama baru untuk kemudian di uji melalui mekanisme fit and proper test.
Selain persoalan Perppu, perseteruan KPK dengan polisi juga diharapkan tidak mengganggu kinerja lembaga antikorupsi ini.
“Intinya, KPK jangan sampai diberangus. Karena masalah korupsi ini menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Sekarang ini, KPK harus tetap diberikan support untuk menjalankan tugas dengan baik.”
Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/91951-pks__kpk_jangan_diberangus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar