jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 10 November 2008

Tifatul: Pertahankan Suasana Kondusif di Aceh


PK-Sejahtera Online. Menanggapi banyaknya kasus penganiayaan yang menimpa kader dan caleg PKS di Aceh. Tifatul Sembiring mengimbau Partai-partai yang ikut serta dalam PEMILU baik itu Parnas maupun Parlok di Aceh harus tetap menjadikan MOU Helsinki sebagai cikal bakal Perdamaian di Aceh. Ini perlu disadari dan dipahami oleh semua pihak yang telah merasakan dampak positif dan suasana yang jauh lebih nyaman bila dibanding saat masih terjadinya konflik yang berlarut-larut di NAD ini. Hal ini diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, di akhir kunjungan silaturrahim-nya ke Aceh (9/11)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera mengutip perkataan Hasan Tiro yang menyebutkan perusak-perusak perjanjian keamanan itu adalah tindakan kriminal. Oleh karena itu Ia sekali lagi menegaskan bahwa perdamaian yang telah tercipta dan sudah dirasakan oleh masyarakat Aceh jangan sampai ternodai oleh para oknum atau pihak-pihak yang masih tidak ingin Aceh mendapatkan kembali jati dirinya sebagai sebuah negeri yang bebas merdeka.
Sementara kepada kader dan seluruh jajaran pengurus PKS Aceh hingga tingkat ranting, Tifatul mengharapkan agar terus melakukan silaturrahim, menjaga hubungan baik dengan semua kalangan masyarakat, media dan partai politik baik lokal maupun nasional.
Tifatul juga menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar mempergunakan sebagian anggaran tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Ia berpendapat, dengan dana yang cukup besar tersebut, Aceh seharusnya menggratiskan seluruh biaya dan keperluan siswa mulai dari jenjang TK sampai SMA, bahkan perguruan tinggi.
“Kalau menurut saya tidak cukup pembebasan hanya tingkat SMU. Serta tidak cukup hanya digratiskan, tapi juga diberi fasilitas, misalnya bantuan pakaian seragam, dan fasilitas penunjang di sekolah. Nah DPRA harus mengawasi ini, ini namanya politik anggaran. Kita berpihak kepada yang mana,” ujarnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar