PK-Sejahtera Online. Presiden PKS Ir. Tifatul sembiring akhirnya menuntaskan kunjungan ke Aceh (9/11) setelah melakukan berbagai agenda silaturrahim dan konsolidasi dengan kader dan pengurus PKS Aceh dalam rangka pemenangan pemilu 2009.
Dalam orasinya, Tifatul menegaskan bahwa salah satu visi PKS dalam membangun bangsa adalah perbaikan moral terutama dengan pembinaan kader, sehingga kader yang akan duduk di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif dapat mempratekkan budaya bersih dari segala unsur KKN.
Tifatul menekankan bahwa pertemuan yang digelar adalah semata-mata untuk Dakwah dan karena Dakwah. Juga apabila PKS dan kadernya dapat memenangkan Pemilu 2009, kemenangan ini bukanlah sekedar untuk mendapatkan kursi di Parlemen atau jabatan semata, Melainkan semata-mata hanya untuk kemenangan dakwah itu sendiri.
Selanjutnya Tifatul juga mengatakan bahwa PKS selalu memantau dan mengawasi para Aleg PKS yang telah menempati kursi Parlemen tentang moral dan prilaku mereka saat mereka menjadi anggota dewan. Ia menegaskan, ada mekanisme yang berupa Undang-Undang tersendiri dari DPP PKS untuk para Aleg yang telah duduk dalam parlemen. Hal ini dilakukan oleh PKS, agar para anggota dewan tetap istiqomah dan tidak mengurangi keikhlasan kerja keras dan keringat kader.
Menanggapi nilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2009 yang diusul Gubernur Irwandi Yusuf mencapai Rp 8,9 triliun, Tifatul mengaku terkejut “Saya baru baca ini tadi pagi di hotel, Rp 8,9 triliun. Wah besar sekali,” ungkapnya dihadapan sejumlah wartawan pada kunjungan ke Harian Serambi Indonesia.
Tifatul berharap jika nilai anggaran yang diusulkan oleh Gubernur Aceh itu disetujui, maka harus dilakukan pengawalan secara ketat oleh DPR Aceh harus agar anggaran tersebut betul-betul tepat sasaran. “Saya rasa kalau betul disetujui Rp 8,9 triliun anggaran yang diajukan oleh Gubernur, itu juga politik anggarannya harus dilihat. Artinya keberpihakan itu kemana sebetulnya. Dan itu harus dikontrol oleh dewan, sebab penyakit anggaran besar ini adalah banyaknya tikus-tikus yang akan menggerogotinya,” ujar Tifatul mewanti-wanti..
Namun demikian, Tifatul juga menilai bahwa dana tersebut belum cukup untuk mendongkrak pembangunan Aceh yang tertinggal 30 tahun di belakang provinsi lain. Sehingga ia meminta kepada anggota PKS asal Aceh yang duduk di DPRRI untuk melakukan bargaining dengan Pemerintah Pusat, agar dana untuk Aceh diperbesar .
Dengan nilai anggaran tersebut jika disetujui, Tifatul berharap besar Pemerintah Aceh harus memulai percepatan program itu dengan membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas. “Percepatan pembangunan itu tentu dimulai dengan SDM-nya dulu. Saya dulu bercita-cita untuk mengirimkan 100 orang dari dayah Aceh ke Timur Tengah, kemudian 100 orang lagi dari teknokrat dikirim ke Jepang dan ke Eropa. Ini semua bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Aceh. Saya pikir pembangunan Aceh tidak bisa disamakan dengan provinsi lain,” ujarnya.
Menurut Presiden PKS ini, Eksploitasi di Aceh sudah cukup besar, demikian juga kerusakan yang terjadi. Sekarang bagaimana kita membangun kembali Aceh yang (sedang memperbaiki diri akibat) terkena efek konflik dan tsunami ini. Guna mendukung hal itu, DPRA kita harus mendesak suatu rencana yang lebih konkrit.
Masalah Pendidikan juga disoroti oleh Tifatul agar hendaknya diperhatikan oleh Pemerintah Aceh dengan mempergunakan sebagian anggaran tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.
“Kalau menurut saya tidak cukup pembebasan hanya tingkat SMU. Serta tidak cukup hanya digratiskan, tapi juga diberi fasilitas, misalnya bantuan pakaian seragam, dan fasilitas penunjang di sekolah. Nah DPRA harus mengawasi ini, ini namanya politik anggaran. Kita berpihak kepada yang mana,” ujarnya.
"Dengan dana yang cukup besar tersebut, Aceh seharusnya menggratiskan seluruh biaya dan keperluan siswa mulai dari jenjang TK sampai SMA, bahkan perguruan tinggi." Tutup Tifatul.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar