jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 04 November 2008

Pilkada Kota Kediri: Visi-Misi Achmad Salis

PK-Sejahtera Online, Kediri. Salah satu kader terbaik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Kediri, Achmad Salis terjun mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota (Cawawali) nomor urut tiga. Berpasangan dengan Ny. Martanty Soenar Dewi, kader muda PKS ini juga diusung Partai Demokrat, PPIB, Partai Patriot, PNI Marhaenisme, PBR, PDK, PBSD, PPNUI dan Partai Merdeka.
Sebelum maju sebagai cawawali Kota Kediri, Salis menjadi anggota DPRD Kota Kediri periode 2004-2009. Dalam partai, dia aktif sejak 1999 silam dan kini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Kediri dan Koordinator Dewan Pimpinan Tertinggi Daerah (DPTD) PKS Kota Kediri.
Adapun visi Salis, yakni mewujudkan masyarakat madani Kota Kediri yang kondusif, dalam kemajemukan sosial politik, kemandirian ekonomi, kesetaraan dalam pelayanan untuk mencapai keadilan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Sedangkan pokok dari uraian 9 misinya terangkum menjadi 3 hal yakni yakni pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat. Tujuan akhirnya, mewujudkan pemerintahan yang transparan dan konsisten.
“Karena selama saya menjadi anggota dewan sejak 2004 lalu, salah satu hal penting yang harus diperbaiki yakni transparansi dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan,” ujar Salis.Pertama, bidang pendidikan selama ini di Kota Kediri pendidikan masih berorientasi pada aturan yang dibuat pemerintah pusat, bukan berdasarkan kebutuhan dan upaya peningkatan kualitasnya. Karena dengan pendidikan yang berkualitas, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran. “Sesuai aturan adanya wajib pendidikan dasar 9 tahun, maka pemerintah harus bisa memberikan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.Terutama soal biaya pendidikan, masyarakat jangan dibebani lagi dengan biaya pendidikan yang mahal. Bahkan jika melihat kemampuan anggaran Pemkot Kediri saat ini, pendidikan gratis bisa diwujudkan. Asalkan anggaran digunakan dengan transparan, sesuai dengan porsi kebutuhannya.
Kemudian kedua, mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama bidang kesehatan, kualitas hidup yang layak dan perekonomian yang memadai. “Dengan potensi yang dimiliki Kota Kediri, seperti aset daerah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD),” tandasnya.Jangan hanya memungut pajak dari warganya, tapi juga membentuk usaha produktif. Serta mendatangkan investor yang menguntungkan daerah, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Salis memberikan contoh pemanfaatan aset daerah di luar kota, selama ini masih belum maksimal dan tidak pernah jelas manfaatnya. “Kalau dikelola dengan baik, efisien dan efektif akan bisa mendatangkan PAD yang cukup besar,” urainya.
Kemudian ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan tidak hanya tergantung pada satu perusahaan besar saja. Karena selama ini Kota Kediri, tergantung dari keberadaan PT Gudang Garam. “Kondisi ini tidak sehat, siapa yang bisa menjamin selamanya PT GG akan terus berproduksi di Kota Kediri,” paparnya.Kedepan pemkot tidak tergantung pada satu perusahaan besar saja, justru sebaliknya perusahaan yang tergantung pemerintah. Dalam arti untuk pengembangan, serta pemanfaatan aset dan potensi daerah yang ada.
Demikian juga di tubuh birokrasi, menurut Salis perlu adanya perbaikan kinerja dan produktifitas PNS. Melalui penataan dan evaluasi berkala, secara obyektif dengan menerapkan The Right Man In The Right Place. “Penentuan pejabat harus melalui fit and proper test, agar sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya,” ungkap pria yang memiliki hobi olah raga ini.
Sebagai bentuk nyata kesiapannya mewujudkan visi misinya, Salis mengaku siap melakukan kontrak politik dengan siapa pun. Termasuk yang sudah dilakukan dengan wadah pemberdayaan perempuan, untuk membentuk lembaga yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan.
Dipilihnya kader muda yang diusung dalam Pemilihan Wali Kota Kediri, menurut Yusuf Rohana, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah DPD PKS Jatim, karena dianggap lebih energik, tegar dan lebih inovatif dalam membangun suatu wilayah. ”Karena kader yang kami usung dalam Pilwali ini, sudah melalui seleksi yang ketat. Artinya, meski muda, tapi pengalaman birokrasinya juga sudah mumpuni,” kata Yusuf Rohana. Selain muda, track record kader yang diusung juga memenuhi syarat dasar PKS, yakni jujur dan bersih. ”Karena prinsip kami, kalau suatu daerah itu pemimpinnya sudah tidak jujur, maka kehancuran pasti akan menghampiri. Apalagi kalau penyakit korupsi sudah menjangkiti. Tentu rakyat yang kembali menjadi korbannya,” ujar Yusuf Rohana.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar