Ketua DPD Golkar Dilantik Gugatan Hukum Mengadang

SUKOHARJO. DPD I Partai Golkar Jawa Tengah akan melantik pengurus hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Sukoharjo yang diketuai oleh Giyarto, pada 7 Maret mendatang, di Sukoharjo.

Rencana pelantikan itu diungkapkan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD Golkar hasil Musda di DPD, Agus Sumantri. Dia mengatakan, rencana pelantikan tersebut tidak salah dan sampai saat ini sedang dilakukan persiapan acara untuk agenda pelantikan pengurus yang akan dilakukan DPD I tersebut.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD Golkar hasil Musda di DPD, Agus Sumantri. Dia mengatakan, rencana pelantikan tersebut tidak salah dan sampai saat ini sedang dilakukan persiapan acara untuk agenda pelantikan pengurus yang akan dilakukan DPD I tersebut.

”Pelantikan itu akan dilakukan pada 7 Maret mendatang di Sukoharjo dan yang melantik nantinya langsung Ketua DPD I Partai Golkar, Wisnu Suhardono,” terangnya, Selasa (2/3).

Menurut dia, Wisnu Suhardono sebagai Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah akan tetap hadir di pelantikan, sehingga sekarang pihaknya harus mempersiapkan diri terkait segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelantikan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar hasil Musda DPD, Giyarto saat dikonfirmasi membenarkan rencana pelantikan tersebut. Sampai sekarang dirinya masih menunggu kepastian dari DPD I tentang rencana tersebut.


”Terkait pelantikan memang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret mendatang, namun sampai saat ini kita masih menunggu kepastiannya seperti apa,” tegasnya.

Tetap Menggugat

Ketua DPD Golkar Sukoharjo versi Musda Langenharjo, Grogol, Nursito tidak berhasil dihubungi untuk dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi, handpone yang bersangkutan tidak online.

Namun Sekretaris DPD Partai Golkar versi Musda Langenharjo, Mudjijono dengan tegas mengatakan, kubunya bertekat tetap akan melakukan gugatan hukum kalau SK untuk kubu seberang diturunkan oleh DPD I Partai Golkar Jawa Tengah.

Mudjijono menilai, SK DPP B 65 dan B 89 yang membatalkan hasil Musda 15 September 2009 sudah jelas alasannya. Salah satunya, karena peserta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi tetap saja, Musda dilaksanakan dan memilih Giyarto sebagai ketuanya. (mal)


Sumber: Harian Joglosemar Online