PK-Sejahtera Online. Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta akhirnya menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2008 dalam Sidang Paripurna DPRD hari Jum’at malam 14/08/2009 lalu. Meskipun menerima LPJ tersebut, namun Fraksi PKS memberikan catatan dan kritim keras terhadap pelaksanaan APBD 2008.
Salah satu sorotan tajam yang disampaikan adalah masalah penyerapan anggaran yang redah dimana realisasi belanja daerah hanya 79.3% dari anggaran yang direncanakan.
Dalam kondisi kebutuhan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari optimal, penyerapan anggaran yang rendah adalah suatu ironi. Karena penyerapan yang rendah juga berarti terhambatnya beberapa program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Penjelasan Gubernur bahwa sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun 2008 ini akan menjadi penambah untuk penerimaan APBD 2009 untuk mengantisipasi penurunan target penerimaan, kurang tepat dijadikan sebagai alasan.
Faktanya penerimaan pajak pada tahun 2008 justru meningkat dari target. Disamping itu, penjelasan ini justru dapat mendorong Pemda tidak berusaha mengoptimalkan penerimaan daerah pada tahun 2009. Namun perbaikan status penilaian dari BPK atas LPJ APBD 2008 ini juga diapresiasi oleh Fraksi PKS.
jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu
Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar