jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu
Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..
Rabu, 05 November 2008
Prabowo Tetap akan Temui PKS
Makassar (ANTARA News). Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tetap akan menemui PKS dalam waktu dekat ini, meski PKS sudah menyatakan belum akan mengambil sikap koalisi hingga Pemilu legislatif selesai.
"Pertemuan itu tetap perlu dilakukan mengingat untuk menghadapi UU Pilpres yang mensyaratkan 20 persen suara dan 25 persen suara nasional, Gerindra harus berkoalisi," kata Prabowo usai berceramah di Muktamar KAMMI di Makassar, Rabu.
Bukan hanya PKS, kata Prabowo, parpol lain juga berpeluang untuk menjadi koalisi Gerindra. Ia mengakui telah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah parpol, terkait hal tersebut.
Menurutnya, dalam demokrasi semua pihak adalah mitra sehingga komunikasi itu harus ada. Parpol harus bisa bekerja sama dengan baik untuk kepentingan rakyat meski tetap bersaing dalam program.
Kendati demikian, Prabowo tidak ingin menegaskan partai mana saja yang telah membuat persetujuan dengan Gerindra. "Soal kami koalisi dengan siapa, nantilah. Yang penting kita selalu berkomunikasi dengan baik," ujarnya.
Sehari sebelumnya, KAMMI menyebutkan jika Prabowo Subianto adalah salah seorang dari tujuh tokoh nasional yang didorong sebagai calon presiden alternatif.
Tokoh nasional lainnya yang dianggap bisa maju dalam kepemimpinan nasional mendatang sebagai calon alternatif adalah Rizal Ramli, Anis Matta, Adiyaksa Dault dan Mutiah Hatta.
"Perlu wajah dan visi baru dalam pemerintahan kita. Kami melihat UU Pilpres yang baru ini sangat mengebiri hak-hak politik masyarakat sehingga calon yang ada adalah mereka-mereka juga yang ada sebelumnya," kata Ketua Kebijakan Publik KAMMI, Arianto Hendrata.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar