jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Rabu, 05 November 2008

Habis Dikecam, PKS Bangkit Lagi

INILAH.COM, Jakarta. Kecaman dari berbagai ormas Islam terkait iklan politik PKS tak membuat parpol Islam itu terpuruk. Iklan yang kontroversial itu bahkan bisa dipandang sebagai bagian dari strategi PKS dalam menguji kondisi masyarakat pemilih demi keuntungan politis. Sebagai parpol yang sedang menjajaki koalisi dengan parpol lain, PKS memang perlu teru menguji pasar. "PKS harus terus membangun komunikasi politik dengan siapa pun. PKS harus melakukan testing voters untuk pencitraan," kata Bima Arya Sugiarto, pengamat politik dari Universitas Paramadina.
Seperti dimaklumi, PKS telah menggagas koalisi Islamis-Nasionalis demi menciptakan pemerintahan yang kuat. Keinginan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, membangun koalisi ini juga dipandang sebagai isyarat bahwa sejatinya, kedua aliran tersebut saling membutuhkan dan melengkapi dalam membangun Indonesia ke depan. Dengan parpol mana pun akan berkoalisi, PKS berada di atas angin. Yang diperlukan adalah mutual trust agar terbentuk Indonesia yang adil, kuat, sejahtera, dan beradab.
Dalam komunikasi politiknya, kata Bima, PKS harus membuka opsi-opsi terhadap partai besar. Dengan modal mesin partai yang kuat, PKS dapat melirik Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP untuk mewujudkan keinginan membentuk koalisi Islam-Nasionalis. Belajar dari pengalaman selama reformasi, dukungan politik yang kuat dari DPR terhadap kebijakan pemerintah (Presiden terpilih) sangatlah diperlukan. Sehingga koalisi Islamis-Nasionalis bisa saja dibangun.
Koalisi PKS-PDIP, misalnya, atau PKS, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Dukungan politik yang kuat memberikan pesan kepada birokrasi bahwa pemerintah secara politik harus kuat. Hanya dengan begitulah birokrasi dapat lebih digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Memilih presiden tanpa dukungan kuat politik di DPR, kata pengamat ekonomi-politik dari Cides, Umar Juoro, akan kesulitan dalam menjalankan kebijakan yang efektif. "Demikian pula pesan kuat juga diberikan pemilih kepada parpol dan koalisi yang dibentuknya.
Jika pemilih tidak memilih presiden yang diajukannya, kemungkinan adalah bukan saja capres itu tidak populer, tetapi juga koalisi tersebut tidak efektif atau tidak dihargai tinggi oleh pemilih," tutur Umar Juoro. PKS perlu mencermati perkembangan situasi politik ke depan agar tak keliru dalam menjatuhkan pilihan. Di sini perlu pertimbangan matang dan bijak, termasuk menguji permukaan air dengan iklan politik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar