SUKOHARJO—Gaji ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) atau honorer dipotong. Pemotongan dilakukan pada tahun 2010 dan 2011. Adapun besarnya potongan beragam setiap tahunnya. Dugaan pemotongan tersebut dilakukan Dinas Pendidikan dan uang hasil pemotongan disetorkan kepada DPRD.
Anggota Komisi IV DPRD, Suryanto mengatakan sejumlah GTT melaporkan soal pemotongan gaji mereka per bulannya. Dalam laporan disebutkan pemotongan gaji dilakukan dengan memaksa serta diminta membuat surat pernyataan. Adapun inti surat pernyataan GTT gajinya siap dipotong dan hasil potongan tersebut diserahkan ke DPRD dengan dalih untuk tujuan mengurus upah minimum kabupaten (UMK) agar lancar dan dapat diterima GTT setiap bulannya. “Dalam surat pernyataan tersebut instruksinya langsung dari Kepala Dinas Pendidikan serta uang potongan akan diberikan kepada DPRD,” ujar Suryanto, Jumat (24/6).
Dijelaskan Suryanto, pemotongan gaji pada tahun 2010 untuk bulan Januari-Mei dipotong Rp 50.000 per orang. Sehingga jumlah keseluruhan masing-masing guru GTT harus menyetorkan Rp 250.000 per orang. Kemudian untuk potongan tahun 2011 dilakukan pada Januari-Februari dengan masing-masing potongan Rp 100.000 per guru honorer sehingga totalnya menjadi Rp 200.000 per GTT. “Dalam surat pernyataan tersebut diperkuat dengan materai dan langsung ditandatangani oleh masing-masing guru bersangkutan,” paparnya.
Dikatakan Suryanto, bukti adanya pemotongan gaji tersebut jumlahnya sangat banyak dan bahkan terjadi hampir di kecamatan. “Kasus ini harus diusut dengan tuntas siapa pelakunya. Karena membawa nama DPRD sebagai penerima setoran sesuai dengan isi surat pernyataan tersebut,” tegas politisi asal PPP.
Laci Meja
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IV lainnya, M Samrodin. Menurut dia, bukti kebenaran adanya potongan bagi GTT oleh Dinas Pendidikan memang sudah berkembang. Bahkan, dari pengakuan salah satu GTT yang pada saat itu langsung menyetorkan hasil potongan pada Kepala Dinas Pendidikan dan uang dimasukkan di laci meja Kepala Dinas Pendidikan. “Guru menjadi resah akibat adanya potongan ini dan kalau bisa hasil potongan dikembalikan kemudian oknumnya ditangkap,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Joko Raino Sigit mengaku mendengar adanya potongan gaji dan itu setelah mendapatkan laporan dari LSM. Akan tetapi, Dinas Pendidikan dalam hal ini tidak pernah menginstruksikan seperti itu. “Soal potongan tersebut Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan instruksi sama sekali dan mungkin dilakukan oleh oknum. Dinas Pendidikan sepakat akan mengusut tuntas mencari siapa otak di balik ini semua,” tegasnya usai mengikuti sidang DPRD, Jumat (24/6).
Sumber: Joglosemar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar