jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 02 Mei 2011

Presiden PKS: Indonesia Jangan Turuti AS

Indonesia diminta tidak mengikuti agenda Amerika Serikat dalam mengantisipasi potensi kekerasan dan terorisme oleh generasi muda Indonesia. Justru, kepemimpinanlah yang harus diperkuat untuk mengantisipasi potensi kekerasan dan terorisme yang ditunjukkan oleh survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian bahwa 49 persen siswa menyetujui aksi radikal dalam menyelesaikan masalah agama dan moral.

"Mengubah kurikulum itu agenda Amerika Serikat untuk terorisme di Timur Tengah. Indonesia tak perlu ikut-ikutan menyuarakan agenda AS untuk negeri kita. Biarlah itu untuk Timur Tengah dan jangan dibawa di dalam negeri," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq di Hotel Sahid Jaya, Senin (2/5/2011).

Menurut dia, peran pemimpin, baik negara maupun institusi-institusi yang lebih kecil, termasuk sekolah dan keluarga yang seharusnya diperkuat. Kepemimpinan harus memberikan perhatian penuh bagi generasi muda. Salah satunya dengan membuka seluas-luasnya kanal bagi para pemuda dan remaja untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Para pemimpin juga harus duduk bersama untuk memberikan harapan yang cerah bagi aspirasi para generasi muda tersebut, dengan merumuskan solusi yang konkret daripada sekadar janji yang tak jelas juntrungannya. Kalaupun Indonesia disebut sebagai lahan subur terorisme saat ini, Luthfi mengatakan, negara lain juga mengalaminya.

"Indonesia bukan satu-satunya negara yang seperti itu. Yang harus dievaluasi, kan, harusnya bukan anak-anak SMA saja, tetapi juga seluruh pimpinan formal dan informal harus mengevaluasi diri agar bisa mengambil peran yang konstruktif terhadap anak-anak SMA dan mahasiswa saat ini. Mereka, kan, selama ini merasa tak memiliki saluran aspirasi, tak merasa diperhatikan, hak-hak tak dipenuhi sehingga mengambil langkah-langkah destruktif," katanya.

Semua pihak, mulai dari keluarga, guru, dosen, pimpinan masyarakat, hingga tokoh agama seharusnya mengambil peran untuk melakukan pendidikan yang komprehensif. Pendekatan ini harus dibarengi pula dengan pendekatan represif dan antisipatif oleh aparat keamanan.

Sumber: Yahoo.Com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar