Isu Resuffle Jangan Digunakan Untuk Gertak Partai Koalisi

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera meminta Partai Demokrat untuk tidak menggunakan isu resuffle untuk mengertak partai koalisi. Jika Presiden berniat mengganti menteri, maka ganti saja, karena itu wewenang presiden.

"Kita berharap isu resuffle tidak digunakan untuk mengertak partai koalisi, karena pada akhirnya yang dituntut presiden. Kalau mau diganti, ganti saja. Keseluruhan tanggung jawab ada di presiden," ujar Sekjen PKS Anis Matta usai acara nonton bareng film 'Sang Pencerah' di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2010) malam.

Anis menilai isu menyangkut resuffle tidak efektif untuk menggertak atau mengkritik performa pemerintahan yang ada sekarang.

Menurut Anis, hasil evaluasi PKS terhadap menteri-menterinya yang duduk di kabinet cukup memuaskan. Dia menjelaskan para menteri sudah bekerja sesuai dengan intruksi presiden. Jika ada yang mandek, itu karena belum ada anggaran. Hal itu dinilai bukan salah menteri yang bersangkutan.

"Yang harus dilakukan presiden adalah mempertegas koordinasi, dan berhenti menggunakan isu resuffle ini untuk menggertak partai koalisi," tegas Anis.

Anis menuding ada pihak-pihak yang sengaja melempar isu ini untuk menggertak partai koalisi. "Yang nampak seperti itu, karena isu muncul setiap saat dari waktu ke waktu," tutup dia.