“Reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden, kapan saja Presiden bisa melakukan reshuffle kabinet,” ucap Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin 13 September 2010.VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan sepenuhnya reshuffle kabinet kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penilaian PKS, masih terdapat beberapa pos Kementerian yang performanya masih mengecewakan masyarakat.
Walaupun begitu, menurut Luthfi, Presiden pasti telah mempertimbangkan konstelasi politik yang ada untuk menjaga stabilitas nasional sebelum melakukan reshuffle kabinet. Jika berdasarkan evaluasi SBY terdapat menteri yang performanya kurang, termasuk menteri dari PKS, maka hak presiden untuk mengganti menteri.
“Kalau ada Menteri dari PKS yang performanya kurang silahkan diganti itu hak presiden untuk mengevaluasi dan reshuffle. Tapi PKS belum ada pembicaraan dengan Presiden mengenai pergantian Menteri sampai sekarang,” kata Luthfi.
Penilaian PKS, ada beberapa pos kementerian yang performanya kurang, namun Luthfi enggan menyebutkan kementerian apa saja. Luthfi hanya menyebutkan kementrian yang mengurusi tabung gas ukuran 3 kilogram(kg), kerusuhan pilkada yang menimbulkan ekses sosial dan masalah harga diri bangsa Indonesia terkait diplomasi luar negeri.
“Sebagian kementerian oke, walaupun sebagian lainnya banyak yang mengecewakan. Sudah pahamlah kementerian mana saja,” ucapnya.
Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, ada empat menteri berasal dari PKS. Mereka adalah Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Assegaf Al-Jufrie, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Menristek Suharna Surapranata.(np)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar