SUKOHARJO. Untuk lebih ngirit biaya, membuat kinerja lebih efisien dan menghindari tumpang tindih, satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Sukoharjo perlu dipangkas.
Ketua Fraksi PAN, Sunoto menilai, jumlah Satker di lingkungan Pemkab Sukoharjo saat ini sangat banyak. Karena itu, dalam kinerjanya tidak jarang antar-Satker terjadi tumpang tindih.
“Artinya, Satker malah tidak bisa bekerja maksimal, berikut personel di dalamnya. Ini mestinya menjadi bahan evaluasi bagi bupati yang baru nanti,” ujarnya, Rabu (28/7).
Kinerja yang tumpang tindih dan tidak maksimal tersebut menurut Sunoto, pada akhirnya berimbas pada pemborosan dana. Padahal, setiap tahunnya dana yang diberikan Pemkab pada setiap Satker tidak sedikit, sehingga membebani pemerintah.
”Jika perampingan tersebut bisa direalisasikan setidaknya bisa menghemat biaya dan nantinya bisa diposkan pada Satker yang memang membutuhkan atau untuk biaya yang bersifat membangun,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS, Hasman Budiadi menyetujui adanya perampingan sejumlah Satker yang ada saat ini, karena memang tumpang tindih. Misalnya, peran dan tanggung jawab Badan Ketahanan Pangan (BKP) tumpang tindih dengan Dinas Pertanian (Dispertan).
”Kedua institusi itu tugasnya hampir sama dan selama ini hampir membuat ketidakefektifan dalam menjalankan peran lembaganya,” jelasnya.
Menurutnya, untuk lebih efektifnya, perlu dilakukan penggabungan terhadap Satker-satker yang memiliki peran hampir sama. Dicontohkan, penggabungan dapat dilakukan antara Kantor Penanaman Modal dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Dinas Pemuda Pariwisata Olahraga Kebudayaan (PPOK) dengan Dinas Pendidikan (Disdik).
”Kalau KPPT dan penanaman modal bisa disatukan masyarakat bisa jadi lebih fokus dalam menanamkan modalnya dan bisa menghadirkan layanan satu atap (one stop service),” tandasnya. (mal)
Sumber: Harian Joglosemar Online
Legislatif desak perampingan birokrasi
Sukoharjo (Espos). Kalangan legislatif mendesak dilaksanakannya perampingan birokrasi menyusul terjadinya pemborosan secara rutin selama bertahun-tahun untuk gaji serta honor pegawai negeri sipil (PNS) yang mengakibatkan hak masyarakat tersisih.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Sunoto serta Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hasman Budiadi. Mereka menilai saat ini ada enam SKPD yang bisa digabung menjadi tiga instansi. Keenam SKPD itu adalah Dinas Pendidikan (Disdik) dengan Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (POPK), Badan Ketahan Pangan dengan Dinas Pertanian (Dispertan) serta Kantor Penanaman Modal dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
Menurut Sunoto, besaran gaji dan honor PNS sekarang ini sudah sangat membebani APBD. “Normatifnya gaji PNS itu kan ada di belanja tidak langsung. Tapi nyatanya untuk honor pegawai juga ada di belanja tidak langsung. Akibatnya tidak sampai 10% dari total APBD yang digunakan untuk masyarakat khususnya untuk pembangunan,” jelasnya ketika dijumpai Rabu (28/7).
Hal senada disampaikan Ketua FPKS, Hasman Budiadi. Dia mengatakan, perampingan birokrasi saat ini memang mendesak dilakukan. “Saya sangat mendukung usulan perampingan birokrasi. Sebab susunan organisasi tata kerja (SOTK) sebenarnya merupakan hak otonomi masing-masing daerah,” tandasnya.
Sumber: Solopos Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar