jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 14 September 2009

FPKS: Saling Tikam Polri-KPK Jatuhkan Kredibilitas Keduanya


Jakarta. Perang dingin antar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi dengan nada prihatin oleh Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq.

"Sangat memprihatinkan. Dua institusi penegak hukum malah saling tikam," ujarnya mengomentari pemeriksaan pimpinan KPK oleh Polri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2009).

Menurut Mahfud, perang dingin yang dipertontonkan KPK dan Polri justru akan menjatuhkan kredibilitas kedua lembaga itu di mata masyarakat.

Mahfudz mengusulkan, apa yang menjadi masalah KPK dan Polri sebaiknya diselesaikan secara terbuka dan tidak dengan aksi saling baku hantam seperti yang terjadi belakangan ini.

"Janganlah saling dendam dan saling bunuh seperti ini. Selesaikan baik-baik secara terbuka," imbuhnya.

Menurut Mahfudz, perseteruan KPK dan Polri ini dipicu oleh ulah oknum tertentu di kedua lembaga tersebut yang pada akhirnya membuka celah bagi pihak lawan untuk menyerang.

"Misalnya aksi bunuh diri KPK itu karena ada anggotanya yang justru melanggar sumpah jabatan. Dan memang sudah lama terdengar oknum dalam KPK mempermainkan kasus-kasus yang ditangani KPK," ujarnya memberi contoh.

Karena itu, kata Mahfudz, ke depan proses seleksi KPK harus diperbaiki. Selain memperjelas UU-nya, yang tak kalah penting adalah figur yang terpilih sebagai pimpinan KPK haruslah figur yang memiliki jejak rekam baik dan tidak ada ada money politics dalam proses pemilihannya.

"Harus diperbaiki (seleksinya), dan figurnya memiliki track record bersih," tutupnya.


Sumber: DetikCom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar