INILAH.COM, Jakarta. Bergabungnya PKS dalam koalisi Partai Demokrat yang mengusung SBY-Boediono, bukan karena bertambahnya jatah kursi menteri. Tapi soal platform kebijakkan di bidang ekonomi.
"Platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati ada 3 hal pokok," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (18/5).
Kesepakatan tersebut pertama, ujar Mahfudz, mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi. Baik itu kesamaan dan kemudahan akses, informasi dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha ekonomi rakyat.
Yang kedua, lanjut Ketua FPKS ini, kesepakatan juga didapat dalam hal menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat.
"Ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi," tandas Mahfudz. [bar/jib]
Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/05/18/107784/tepis-jatah-menteri-pks-pd-deal-soal-ekonomi/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar