JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sejumlah partai politik menyelesaikan pertemuan nasionalnya sepanjang pekan lalu, peta koalisi memperlihatkan keseimbangan baru. Partai Demokrat yang telah ”bercerai” dengan Partai Golkar memperlihatkan arah koalisi yang lebih jelas dengan Partai Keadilan Sejahtera.
Meski demikian, hal itu tidak serta-merta membuat PKS mendapatkan keistimewaan untuk mengisi posisi calon wakil presiden. ”Semua diserahkan sepenuhnya kepada SBY,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers seusai Rapimnas II Partai Demokrat di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (26/4).
PKS kemarin telah memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan itu dikeluarkan dalam Musyawarah Majelis Syura XI di Jakarta.
Namun, untuk calon wapres, PKS akan menyampaikannya dalam amplop tertutup kepada Yudhoyono. ”Dengan mempertimbangkan etika dan kesantunan politik,” sebut Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin.
Dengan demikian, koalisi Demokrat, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa sudah semakin jelas. Di kubu ”seberang”, PDI-P, Gerindra, dan Hanura juga sudah menunjukkan sikap yang jelas.
Partai Golkar sampai kini masih gamang. Di satu sisi, Partai Demokrat sudah mengatakan tak mau mengambil kader Golkar sebagai calon wapres, sedangkan jika Golkar berkoalisi dengan PDI-P, keduanya sama-sama mengusung capres.
Semalam, dalam pertemuan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dengan para ketua DPD I, muncul kembali wacana untuk membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat.
Partai Amanat Nasional juga belum memutuskan akan bergabung ke kubu mana. Hal itu akan diputuskan dalam Rapimnas pada Senin malam ini. Sejauh ini tokoh PAN, Amien Rais, sudah mewacanakan koalisi PAN dengan Demokrat.
Bulat untuk SBY
Tanpa perdebatan maupun rapat-rapat panjang, Rapimnas Partai Demokrat memutuskan dengan suara bulat Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Yudhoyono diberi kewenangan penuh menetapkan calon wapres dari partai anggota koalisi, atau dari luar. ”Bukan hanya untuk memenangi pilpres, tetapi jika insya Allah terpilih kembali, akan saya lanjutkan tugas memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia,” ujar Yudhoyono.
Yudhoyono minta bantuan dan kebersamaan Demokrat serta teman-teman seperjuangan untuk berjuang dan berkompetisi dengan cara-cara beretika. Untuk penantangnya, ia minta kompetisi dijalankan secara terhormat, sehat, dan kesatria.
Untuk penetapan cawapres itu, Yudhoyono diberi waktu sampai 10 Mei. Ia berjanji, sebelum 10 Mei nama cawapres sudah diputuskannya untuk kemudian didaftarkan ke KPU.
Untuk cawapres, Yudhoyono dalam pembukaan Rapimnas menyebut telah memiliki 19 nama yang diusulkan masyarakat melalui layanan pesan singkat termasuk melalui telepon seluler Ny Ani Yudhoyono.
Menurut Yudhoyono, Demokrat membangun koalisi atas dasar kesamaan platform, arah kebijakan, aturan main, dan kontrak politik. ”Jangan sampai setelah koalisi terbentuk, salah satu atau dua partai melakukan tindakan politik yang bisa menjatuhkan pemerintah,” ujarnya.
Kontrak politik
Hilmi Aminuddin mengatakan, kontrak politik dilandasi kesamaan platform dan disetujui Tim 5 PKS dan Tim 9 Partai Demokrat. Tim 5 PKS yang diketuai Presiden PKS Tifatul Sembiring ditugaskan menindaklanjuti keputusan Majelis Syura. Keputusan itu diambil secara mufakat dalam forum tertutup.
Tifatul mengelak menyebutkan nama yang bakal disampaikan kepada Yudhoyono. Informasi yang beredar, sejumlah kandidat yang kerap disebut sebagai calon wapres adalah Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Aljufri.
Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyebutkan, sejauh ini tidak ada hambatan komunikasi dengan pihak Partai Demokrat.
Terkait pengajuan calon wapres, akan ada pembicaraan berikutnya jika Yudhoyono ternyata tidak sependapat dengan calon PKS. Sejalan dengan keinginan memperkuat sistem presidensial, PKS sadar bahwa kewenangan memilih calon wakil presiden berada di tangan calon presiden.
Di Teuku Umar, Jakarta, Prabowo Subianto yang namanya diusung untuk menjadi calon wapres oleh 33 DPD PDI-P dalam Rakornas PDI-P Sabtu lalu, kembali menemui Megawati, Minggu.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari komunikasi politik yang intens sebelumnya. ”Semua pertemuan yang diadakan bertujuan menyatukan persamaan dan menghilangkan perbedaan sehingga mudah-mudahan koalisi parpol bisa sama-sama dibentuk,” kata Fadli.
Sumber: smsplus.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar