PKS Terapkan Sistem School of Leadership

Islamedia - Sehari menjelang pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) untuk pemilihan umum 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan penyusunan nama para calon dengan kapasitas mumpuni.

Berbeda dengan beberapa partai lain yang melakukan open recruitment, penentuan nama-nama caleg PKS dilakukan dengan mengutamakan penilaian kompetensi dan prestasi. Selamat Nurdin selaku Ketua DPW PKS Jakarta menyatakan, penentuan calon dilakukan dengan penerapan sistem school of leadership. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Restoran Sate Senayan Kebun Sirih, Jakarta Pusat (Senin, 8/4/2012).

“Bagi kita di PKS, ada penerapan sistem School of Leadership. Artinya, untuk menjadi caleg dari PKS tidak bisa ujug-ujug jadi begitu saja” ungkap Selamat Nurdin.

Saat ditanya apakah PKS tidak menerima caleg dari luar internal, Ketua Komisi B tersebut mengungkapkan bahwa PKS tetap mungkin menerima calon dari kalangan manapun. Hanya saja, siapa pun mereka adalah yang melewati proses school of leadership yang diterapkan.

Pria yang akrab disapa Bang Didin itu juga menambahkan, “Kita menginginkan PKS menjadi wadah yang dibangun bersama dalam susah dan senang, bukan menjadi tempat yang hanya didatangi saat dibutuhkan saja.”

Dalam proses pencalonan, Selamat Nurdin mengungkapkan bahwa PKS tidak melakukan pemungutan biaya apapun. Dengan demikian, harapannya jangan sampai satu calon menghantam calon lain dalam satu partai yang sama.

Terkait calon yang akan didaftarkan, Selamat Nurdin menjelaskan dari 100 nama, 10 persen diantaranya adalah nama incumbent (anggota dewan sebelumnya). Untuk calon yang akan maju di DPR RI, terdapat nama-nama populis seperti Hidayat Nur Wahid, Adang Daradjatun serta Dani Anwar yang merupakan mantan calon Gubernur Jakarta.

Mereka adalah figur yang telah malang melintang dengan persoalan Jakarta, sehingga akan mampu mewakili aspirasi rakyat Jakarta. Dengan demikian, PKS merasa optimis akan kembali mengulangi sukses 2004, dimana PKS menjadi nomor satu dalam pemilu legislatif. [febri/humas-pks/IM]