APBD habis, bantuan pengobatan 85.229 warga miskin terhenti

Sukoharjo (Espos). Bantuan berobat untuk 85.229 warga miskin yang selama ini ditanggung APBD melalui kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) lantaran tidak terkover dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), per 1 November lalu dihentikan lantaran alokasi dana dari APBD sudah habis.

Penghentian pelayanan tersebut menurut informasi sementara, baru terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau tidak terjadi di Puskesmas yang masih menerapkan pengobatan gratis namun khusus untuk pelayanan kesehatan dasar. Untuk pelayanan kesehatan lanjutan, seperti operasi dan sejenisnya masih belum ada kejelasan.

Berdasar surat pemberitahuan dari RSUD no 445/3328/2009 perihal penghentian pelayanan Jamkesda, disebutkan bahwa pelayanan pasien Jamkesda atau mereka yang tidak terkover melalui Jamkesmas dihentikan per 1 November lalu. Pasalnya mengacu kepada surat yang ditandatangani Direktur RSUD dr Machmud Surjanto Sp B, alokasi APBD sudah habis sejak awal bulan ini.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sugihatmi mengakui, belum lama ini pihaknya memang menerima surat dari RSUD yang menginformasikan bahwa pelayanan pasien Jamkesda dihentikan. “Pasien miskin memang sudah tidak mendapat bantuan sejak November sampai Desember. Untuk solusinya bagaimana, terus terang kami belum tahu,” jelas Sugihatmi ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (30/11).

Sugihatmi menambahkan, berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati No 470.05/203/2008, jumlah warga miskin di Kota Makmur sebanyak 360.591 orang. Sementara mereka yang mendapat jatah Jamkesmas sebanyak 275.262 orang. Itu berarti ada 85.229 warga yang tidak terkover melalui Jamkesmas.

“Jatah Jamkesmas untuk Sukoharjo pada tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Dan kemungkinan jatah tersebut tidak mengalami perubahan pada 2010 mendatang,” jelasnya. Namun demikian dengan habisnya anggaran di APBD, Sugihatmi menambahkan, nasib pasien miskin mulai November hingga Desember mendatang memang tidak ada kejelasan.


Sumber: www.solopos.com/sukoharjo