Fraksi PKS DPR RI Menerima Kunjungan Parliamentarian for Al-Quds

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menerima kunjungan Ikatan Anggota Parlemen untuk Pembebasan al-Quds/ Parliamentarians for Al Quds (PfQ) di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS beberapa waktu lalu. Jazuli dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan dan komitmen penuh Fraksi PKS bersama DPR RI untuk mengawal agenda-agenda yang berpihak pada kemerdekaan rakyat Palestina.

Rombongan Delegasi PfQ yang diketuai Syekh Hameed Al-Ahmar (Yaman) sebelumnya diterima oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin. Dalam sambutannya, Akom menegaskan bahwa rakyat Indonesia terus berada di belakang rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Israel.

DPR mendukung upaya Pemerintah RI dalam membela rakyat Palestina. Salah satu bentuk dukungan pemerintah RI dalam hal ini adalah membuka konsulat kehormatan RI di Ramallah, Tepi Barat. Walaupun mendapat tekanan dari Israel, pelantikan konsulat kehormatan RI untuk Palestina akhirnya bisa dilakukan di ibukota Yordania, Amman.

Abdul Kharis: Meminta Pemerintah Kesejahteraan Guru Honorer Diperhatikan

Komisi X DPR RI mendesak sudah saatnya Pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan.

"Kebutuhan guru terutama pada tingkat pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil masih sangat banyak, namun Pemerintah selalu mengklaim kebutuhan guru sudah cukup," kata Wakil Ketua Komisi X (red. saat ini Ketua Komisi X) Abdul Kharis Almasyhari di Jakarta, Rabu (11/1).

Komisi X DPR RI mendesak sudah saatnya Pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan.

Fraksi PKS Terima Masukan Pencabutan PP Nomor 78 tentang Pengupahan

Jakarta (12/4) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ansory Siregar hari ini, Selasa (12/4), menerima masukan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Masukan dari KSP tersebut di antaranya terkait dengan Pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pengangkatan Guru dan Tenaga Honorer menjadi PNS, Pengesahan RUU Pembantu Rumah Tangga (PRT), dan sebagainya.

“Terkait dengan persoalan Pengupahan, saat ini masih dibahas di Panja Komisi IX. Ada Panja yang ke Maluku Utara, dan ada yang ke Bandung. Kami juga terus melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak-pihak terkait,” jelas Legislator PKS sejak 2004 ini.

Penjelasan PKS Tentang Pelanggaran Disiplin Partai yang Dilakukan Saudara Fahri Hamzah

 

PENJELASAN DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TENTANG
PELANGGARAN DISIPLIN PARTAI
YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA FAHRI HAMZAH

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan meluruskan duduk persoalan yang terkait dengan Saudara Fahri Hamzah yang telah beredar di publik, DPP PKS memandang perlu diterbitkannya Penjelasan Kronologis Permasalahan tersebut.

Penjelasan ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih utuh dan proporsional baik secara substansi permasalahan maupun proses penanganannya. Semoga Allah Swt memberikan keteguhan dan kemantapan hati kita untuk saling menasehati dalam kesabaran dan kebenaran serta mengokohkan tali ukhuwah di antara kita.

Berikut ini adalah penjelasan kronologis permasalahan Saudara Fahri Hamzah:

Herlini: Ada Yang Ganjil Dari Pernyataan Mendikbud

Jakarta - Herlini Amran, Anggota Komisi X DPR RI, menanggapi ganjil penyataan Mendikbud yang dilontarkan jelang Rapat Kabinet terbatas Bidang Pendidikan dengan Presiden SBY siang hari ini. Menurutnya, tidak sepatutnya Mendikbud menyatakan anggaran terkait pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR (02/04). Padahal, pembahasan konstruksi Kurikulum 2013 dan anggarannya masih berjalan, setidaknya hingga Rapat Kerja Komisi X, 10 April 2012.

“Terasa ganjil, ketika Pak Mendikbud berkata ada atau tidak Kurikulum Baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru jalan terus! Jika benar itu program rutin Kemdikbud yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, mestinya Desember 2012 pun Kemdikbud punya laporan realiasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya,” papar Herlini Amran di Komplek DPR, Selasa (02/04).

PKS Desak Pemerintah Tunda Pelaksanaan Kurikulum 2013

Jakarta (18/2) - Rencana kemendikbud untuk melaksanakan kurikulum baru di tahun 2013 ini banyak dikeluhkan oleh para pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Demikian disampaikan Ahmad Zainuddin, anggota komisi X DPR RI setelah mengadakan kunjungan panja kurikulum komisi X di Kalimantan Timur baru-baru ini.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum baru yaitu pertama; Pemerintah harusnya tidak mengabaikan tujuan pendirian negara ini sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk masyatakat Indonesia yang cerdas, demokratis, moderen dan bermoral.

Kedua; Menjadikan pendidikan karakter dan pendidikan agama sebagai acuan dan fokus utama dalam pengembangan kurikulum serta mengintegrasikannya dalam semua mata pelajaran agar tujuan utama pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 45 yaitu membangun masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dapat tercapai. Dan ini menjadi konsekuensi dari kebijakan dasar pengembangan kurikulum yang bersifat tematik dan integratif.

MUI: PKS jadi tumpuan harapan kami

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah tidak mengambil alih proses sertifikasi halal. Pemerintah sebaiknya berperan dalam melakukan sosialisasi hingga regulasi dan pengawasan.

Demikian diungkapkan Ketua MUI KH. Amidhan saat bersilaturahim dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Rabu (13/2) di Gedung DPR. Amidhan didampingi Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim dan jajarannya, diterima Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR dari PKS, Sohibul Iman dan anggota Panja RUU Jaminan Produk Halal (JPH), Nasir Djamil.

Amidhan mengungkapkan, kedatangannya dalam rangka meminta dukungan Fraksi PKS untuk mengawal RUU JPH dengan menjadikan MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi halal.

PKS: Pidato SBY Jangan Cuma Angin Segar, Harus Segera Diimplementasikan

Jakarta - Ketegasan dan solusi yang diberikan Presiden SBY dalam pidatonya semalam diapresiasi oleh PKS. Pidato itu diharapkan tidak hanya jadi angin segar, tapi harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dari institusi terkait.

"Apa yang disampaikan oleh Presiden harus segera dapat diimplementasikan, jadi tak sekadar sebagai angin segar saja," kata Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2012).

Aboe mengingatkan agar KPK dan Polri segera mengambil tindakan untuk memenuhi permintaan Presiden SBY. Khusus untuk KPK, Aboe mengingatkan agar lembaga antikorupsi itu tak terlena meski mendapat angin segar dari pidato SBY. KPK tetap harus menunjukkan profesionalitasnya dengan terus bekerja memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"The show must go on, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus tetap jalan. Masih banyak PR menunggu, kasus Hambalang, wisma atlet dan Century sudah menunggu, jangan membuang energi untuk perkara yang kurang urgent," sambungnya.

Lebih jauh, Aboe mengapresiasi keberhasilan SBY menjembatani komunikasi antara KPK dan Polri pada (8/10) siang sebelum pidato. Dia menilai campur tangan Presiden yang efisien dan tak berlebihan yang ditunjukkan SBY telah lama diharapkan publik.

"Saya rasa inilah sebenarnya yang ditunggu rakyat, kehadiran pemimpinnya saat mereka membutuhkan. Alhamdulillah presiden telah berhasil menjembatani komunikasi antara KPK dan Polri," tutupnya. [detik.com]

F-PKS Sesalkan Pernyataan Menkes yang Kampanyekan Kondom untuk Remaja

Herlini Amran

Baru saja dilantik, Menteri Kesehatan (Menkes) baru, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH membuat sebuah gebrakan di awal masa kerjanya dengan rencana akan lebih meningkatkan kampanye penggunaan kondom untuk kelompok seks berisiko termasuk kepada remaja dan masyarakat untuk mencegah kehamilan beresiko juga menurunkan angka aborsi pada 2,3 juta remaja setiap tahunnya menurut data dari BKKBN. Menurutnya, kampanye penggunaan kondom selaras dengan MDGs poin 6, yaitu memerangi HIV/AIDS.

“Kami sangat menyesalkan statmen ibu Menkes yang mengatakan akan membuat gebrakan menggalakan penggunaan kondom untuk kelompok seks beresiko termasuk kepada remaja dan masyarakat. Justru dengan itu pemerintah melegalkan Sex bebas (Zina) dengan alasan mensosialisasikan penggunaan kondom,” ujar Anggota Komisi IX Herlini Amran di Gedung DPR, Selasa (19/06).

Lebih lanjut menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera ini, “Mestinya Pemerintah lebih meningkatkan penyuluhan pengetahuan komprehensif terkait program kesehatan reproduksi wanita bagi remaja usia di bawah 15 tahun, karena masih jauh dari target yang dicanangkan sebesar 65%, hanya tercapai 11,4% pada tahun 2011,” desaknya.

F-PKS minta pemerintah menyelesaikan masalah Rohingya di Forum ASEAN

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf merasa prihatin dengan penderitaan etnis Rohingya yang sampai kini tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan baik di Myanmar maupun Bangladesh. Muzzammil berharap semua pihak terlibat dalam memperjuangkan pengakuan kewarganegaraan etnis Rohingya.

“Kami sangat prihatin dengan konflik di Myanmar yang telah menyebabkan puluhan orang tewas dari etnis Rohingya dan lebih dari 30.000 orang terusir dari rumahnya,” ujar Muzzammil, di Jakarta seperti dilansir republika on line.

Menurut Muzzammil, ini merupakan tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan. Sebagai insan, mereka harus mendapatkan pengakuan kewarganegaraan. Sehingga hak-hak kemanusiaan mereka dapat terpenuhi.

Rapor Wakil Rakyat PKS | Nasir Djamil Dirikan 10 Koperasi di Aceh

INILAH.COM - Banyak anggota DPR yang melakukan kegiatan di luar bidang yang digelutinya di komisi. Kebanyakan dari mereka memilih untuk melakukan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Salah satu anggota Dewan yang melakukan kegiatan di luar bidangnya adalah Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil. Sebagai salah satu pimpinan Komisi III yang membidangi hukum, Nasir dalam kegiatannya di dapil tidak banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum.

Kegiatan yang rutin dilakukannya saat menyambangi dapilnya yakni Aceh I yang meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Singkil, Simeulu, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat ini selalu menghabiskan kegiatannya dalam bidang sosial.

Sikap PKS Terkait Kesejahteraan Buruh

Setelah mesin-mesin produksi mati, setelah belasan kilometer kendaraan di ruas Tol Cikampek mengular, dan sehabis para buruh menggelar aksi protes jalanan, pada Jumat (27/1) malam, ketegangan antara buruh dan pengusaha yang terpendam selama 14 hari, mulai mencair. Aksi unjukrasa ribuan buruh Bekasi ini dipicu oleh putusan PTUN Bandung yang membatalkan SK Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.1540-Bansos/2011 tentang kenaikan UMK Bekasi.

Ditengahi Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, perwakilan buruh dan pengusaha menemukan titik temu terkait upah minimum kabupaten (UMK) Bekasi. Para pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja yang diwakili oleh SPSI, FSPMI, GSPMII, dan FSBDSI, mencapai kata sepakat atas empat hal.

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Myra R Hanartani, dengan adanya kesepakatan baru ini, Gubernur Jawa Barat akan mencabut upaya banding terhadap putusan PTUN Bandung.

Lalu, bagi perusahaan yang nyata-nyata tidak mampu untuk memenuhi upah minimum (UM) sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat, diberikan kelonggaran untuk menyampaikan permohononan penangguhan UM kepada Gubernur Jawa Barat. Semua kesepakatan ini untuk menjaga iklim investasi.

Wa Ode Ingin Bongkar Mafia Anggaran, Tamsil Senang er:

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari F-PKS Tamsil Linrung mengaku senang bila Wa Ode Nurhayati akan membongkar mafia anggaran dan melaporkan pimpinan Banggar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya senang kalau Wa Ode mau bongkar," kata Tamsil di Ruang Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Menurut Tamsil, bila ada bukti-bukti keterlibatan pimpinan Banggar dipersilakan untuk dibuka. Dalam setiap rapat Banggar, Wa Ode sering menyampaikan pikiran orang daerah. "Karena itu kalau bicara saya beri waktu lebih lama," ujarnya.

RUU Pengelolaan Zakat disepakati di Komisi VIII

Jakarta (20/10) Komisi VIII DPR RI akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat untuk disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Hukum dan HAM di DPR, Selasa (19/10).

“RUU pengelolaan zakat ini akan menjadi payung hukum penyelenggaraan zakat di tanah air. Walaupun belum seideal yang diharapkan, tapi lahirnya Undang-undang Pengelolaan Zakat ini adalah sebuah kemajuan yang cukup besar bagi dunia perzakatan di Indonesia” Kata Rahman Amin, anggota komisi VIII DPR RI.

“Hasil riset BAZNAS dan FEM IPB tahun 2011 mengenai potensi zakat nasional, ditemukan angka mencapai 217 Triliun rupiah atau setara dengan 3,4 % dari PDB Indonesia. Angka itu juga setara dengan 21% pendapatan Negara dari pajak, yang dalam RAPBN 2012, ditargetkan mencapai 1.019,3 triliun rupiah. Potensi zakat nasional tersebut bila kita bandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2012, maka setara dengan 80% dari PNBP tahun 2012 yang ditargetkan mencapai 272,7 triliun rupiah. Angka-angka ini adalah sesuatu yang sangat besar, jika pemerintah mampu mengelolanya dengan baik, akan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Bahkan Dalam Riset yang dilakukan oleh IMZ pada tahun 2011 tentang kemampuan zakat dalam mengurangi kemiskinan, kinerja pengelolaan zakat di tanah air terbukti mampu mengurangi jumlah keluarga miskin sebesar 23,2 % serta tingkat keparahan kemiskinan dapat di tekan hingga 24,94%. Ini adalah suatu bukti keberhasilan zakat Indonesia pada persoalan pengentasan kemiskinan di Indonesia.“ Lanjut anggota DPR dari dapil Kalimantan Barat tersebut.

Formasi Fraksi PKS Kembali Lengkap, Lahirkan Energi Baru

Jakarta, Suara Keadilan - Kekosongan kursi tiga orang Anggota Legislatif Fraksi PKS DPR RI kini terisi dengan dilantiknya nama-nama baru pengganti anggota dewan sebelumnya. Seperti diketahui anggota DPR dari PKS periode 2009-2014 Arifinto dan Misbakhun mengundurkan diri dari keanggotan DPR RI beberapa bulan lalu. Sementara seorang anggota lainnya, yaitu Ustz. Yoyoh Yusroh meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pada Bulan Juni 2011 lalu.

Pelantikan Anggota DPR dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) dilaksanakan di Gedung Nusantara IV DPR RI pada Rabu (19/10) lalu, dihadiri oleh sejumlah anggota dewan.

Anggota dewan pengganti tersebut adalah Dr. Mardani, M.Eng., berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII yang menggantikan Arifinto, sedangkan Indra menggantikan almarhumah Yoyoh Yusroh dari Dapil Banten III. Sementara itu, Misbakhun yang berasal dari Dapil II Jawa Timur digantikan oleh Dr. Muhammad Firdaus.

Fahri tetap di Komisi III : "Kita selesaikan KPK dulu"

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah menegaskan tak akan hengkang dari Komisi bidang hukum tersebut ke Komisi XI yang menangani bidang anggaran. Dia enggan pindah sebelum berhasil membersihkan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita selesaikan KPK dulu, kita cuci dengan diterjen," ujar Fahri.

Hal itu dinyatakan Fahri kepada wartawan yang menjumpainya dalam acara peluncuran buku karya Panda Nababan, anggota Komisi III Fraksi PDIP, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Menurutnya KPK harus dibenahi supaya pemberantasan korupsi lebih difokuskan pada pencegahan, bukannya penindakan.

PKS mendukung kebijakan pensiun dini bagi guru PNS.

Politisi PKS yang juga anggota Komisi X DPR Rohmani mendukung dan mendorong kebijakan pensiun dini bagi guru yang menjadi PNS. Langkah itu dipandang perlu guna perbaikan kualitas dan mutu tenaga pengajar.

“Sebenarnya motif utama pensiun dini bukan pada persoalan efisiensi anggaran. Kami melihat faktor mutu dan sebaran guru yang menjadi pertimbangan utama. Perlu ada penyegaran, guru-guru muda yang memiliki kemampuan dalam menyesuaikan perkembangan dunia pendidikan dewasa ini,” kata Rohmani dalam surat elektroniknya, Kamis (30/6/2011).

Dia menilai, kebijakan pensiun dini untuk guru PNS ini bisa menjadi momentum untuk mengukur atau mengevaluasi sebaran guru. Mengkaji rasio kebutuhan guru untuk setiap mata pelajaran, kebutuhan guru di setiap sekolah serta kebutuhan guru untuk sebuah daerah.

“Selama ini tidak ada data yang akurat dari pemerintah terkait rasio kebutuhan guru. Sehingga sebaran guru tidak merata di setiap daerah. Yang terjadi guru menumpuk di suatu daerah sementara di daerah lain sangat terbatas,” terangnya.

PKS Miris Lihat Pejabat Saling Serang di Media

Anggota Fraksi PKS DPR RI Aboe Bakar menilai dinamisasi politik dan hukum di tingkat nasional yang menghangat saat ini merupakan salah satu persoalan bangsa yang bersumber pada adanya krisis kepemimpinan. "Seharusnya para tokoh menjadi panutan masyarakat, sayang kalau mereka saling serang. Ini pertanda Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan," ujar Aboe Bakar menanggapi para tokoh nasional yang saling serang antara satu dengan yang lain, di Jakarta, Kamis (30/6).

Dia mencontohkan ketua DPR dan DPD saling serang pernyataan terkait wacana pembangunan Gedung DPD, Ketua MK dan mantan Hakim MK juga saling membuka 'kartu' hingga mantan menteri mengolok-olok menteri-menteri yang diduga telah melakukan kebohongan publik. Terkait perang pernyataan antara pimpinan DPR dan DPD, anggota Komisi III itu menyarankan agar Marzuki Alie dan Laode Ida segera menghentikan lontaran saling serang mereka di media.

"Sudahlah, Pak Marzuki itu ketua DPR, sedangkan Laode pimpinan DPD. Tak elok rasanya kalau mereka saling serang di media," imbuhnya. Persoalan pembangunan gedung, menurut dia, bisa dibicarakan dengan duduk bersama, sementara perang kata-kata harus segera dihentikan.

PKS: Stop Pengiriman TKW Informal

Kasus tenaga kerja wanita yang dihukum pancung Sabtu (18/6/2011) di Arab Saudi, Ruyati binti Satubi, adalah sebuah gambaran problem yang kompleks tentang tenaga kerja Indonesia (TKI). Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, Minggu (19/6/2011).

Di sisi hilir, hal ini mengindikasikan persoalan diplomasi dan perlindungan WNI yang masih lemah. Namun di sisi hulu, menurut Mahfudz Siddiq, adalah lemahnya sistem perekrutan dan penempatan TKI. Jadi, Mahfudz menyarankan Kemenakertrans, BNP2TKI dan Kemlu harus dievaluasi. Kasus ini dianggapnya nyaris tidak jadi wacana dan agenda, seperti terabaikan.

"Sekali lagi saya mendesak penghentian pengiriman TKW sektor informal selama pemerintah belum tuntas benahi sistem perekrutan, pengiriman, penempatan, dan perlindungannya. Saudi dan Malaysia sampai dengan sekarang tetap tidak mau buat MoU G to G. Masih banyak peluang untuk TKI sektor formal," Mahfud menandaskan.

Mahfudz Siddiq: Komisi I meminta Pemerintah Bayar Tebusan terkait Darsem

DPR melalui Komisi I, meminta Pemerintah membayar diyat (tebusan ganti rugi) untuk Darsem, seorang Tenaga Kerja Indonesia yang divonis hukuman mati namun dimaafkan pihak keluarga korban dan diwajibkan membayar 2 juta real atau sebesar Rp4,7 miliar.

Komisi I DPR meminta Pemerintah melakukan pembayaran sebelum tanggal 7 Juli 2011.

"Komisi I meminta Pemerintah terkait Darsem, membayar Rp4,7 miliar sebelum tanggal 7 Juli 2011 sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI di Luar Negeri," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq saat rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di DPR, Senin (20/6/2011).