Rapor Merah Kinerja Menkominfo Tifatul Sembiring

Dakwatuna.Com. Rasanya sudah tidak asing kita dengar, bila ditanya: siapakah menteri berkinerja paling buruk periode saat ini yang memiliki ranking pertama untuk diganti..? Kita dengar dan baca dimana-mana tentu jawabannya TIFATUL SEMBIRING dari PKS. Rasanya kita pun membenarkan informasi ini. Bila ditanya : adakah daftar data prestasi buruk Tifatul Sembiring ; seolah cukup dengan ucapan : “waaah informasi itu ada dimana-mana”.. seolah ucapan ini sudah cukup sebagai bukti!. Karena yang berbicara seperti itu ada dimana-mana, bahkan yang terakhir PROFESOR Jipta Lesmana di televisi TVOne.

Tapi bila Anda yang ditanya, apakah Anda memiliki daftar prestasi buruk Tifatul Sembiring dengan Parameter yang jelas?.. Sungguh Saya mengharapkan bantuan Anda untuk menunjukkan fakta & data itu dengan Parameter yang jelas.

Bagi saya justru pada diri beliau terdapat beberapa prestasi baik yang cukup menonjol yang sulit dilakukan menteri-menteri yang lain. Bahkan “penggoyangan” posisi beliau tidak pula memiliki parameter yang jelas sama sekali. Di satu kesempatan, dikatakan beliau mesti diganti karena Kinerja yang buruk. Tapi di kesempatan yang sama pula dikatakan karena partai Tifatul Sembiring melanggar kesepakatan koalisi partai berkaitan dengan hak angket mafia pajak. Tapi orang demokrat mengatakan hal ini sambil melobi agar kiranya yang terhormat PDIP mau bergabung dengan pemerintahan SBY. Padahal PDIP pun pendukung hak angket pajak. Juga sebagaimana fraksi PKS memiliki sikap yang keras terhadap hasil akhir angket century. Di lain kesempatan lebih lucu ucapan amir Syarifuddin sekjen partai demokrat yang “memaklumi” pengajuan hak angket yang dilakukan Golkar karena niatnya “untuk memperbaiki citra ketua umumnya (Aburizal Bakrie)” jadi substansi yang diabaikanpun (yaitu mengungkap mafia pajak) menjadi suatu alasan logis.

Ini Lima Sikap Resmi PKS Soal Koalisi

Pasca kegagalan penggunaan hak angket perpajakan, muncul gonjang-ganjing di Sekretariat Gabungan (Setgab). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung penuh usul hak angket perpajakan pun terancam dikeluarkan dari koalisi. Menyikapi hal tersebut, DPP PKS dan F-PKS menggelar rapat dengan Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Jawa Barat.

Hasilnya, ada lima sikap resmi PKS terkait gonjang-ganjing koalisi.

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. Pertama, "PKS, sesuai pidato Presiden SBY akan menunggu apa keputusan SBY tentang memformat kembali koalisi."

Ironi Koalisi dan Perombakan Kabinet

KOMPAS. Dari satu kontradiksi ke kontradiksi lain, dan mungkin akan berakhir dengan pepesan kosong. Itulah yang mungkin terjadi dalam wacana tentang koalisi dan perombakan kabinet belakangan ini.

Kontradiksi ini mulai terlihat saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya tetap berada di koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan ini disampaikan Aburizal setelah bertemu Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3).

Meski sudah diduga sebelumnya, pernyataan Aburizal itu seperti antiklimaks dari peringatan Presiden Yudhoyono, Selasa pekan lalu di Istana Kepresidenan. Saat itu, seusai rapat kabinet, Presiden menyatakan, ada satu-dua partai koalisi yang melanggar kesepakatan.

Setelah menyampaikan pernyataan itu, Presiden Yudhoyono memanggil sejumlah petinggi partai koalisi pemerintahannya, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu pekan lalu. Hingga saat ini, diduga hanya petinggi Partai Keadilan Sejahtera yang belum bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan.

PKS Targetkan Sejuta Pengusaha UMKM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan meretas satu juta pengusaha sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2011. Target tersebut, kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaeni, akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan pembiayaan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan yang bersinergi dengan program partai.

Selain itu, Jazuli mengungkapkan, kader PKS juga diminta mencermati program-program pembiayaan yang dimiliki peme rintah daerah ataupun pusat, sehingga bisa mengadvokasi konstituen PKS untuk mendapatkan dukungan pembiayaan usaha.

Jazuli meyakini target ini cukup signifikan untuk membantu rakyat Indonesia. Ia menunjuk data sementara dari pemerintah bahwa pengusaha sektor UMKM saat ini hanya berjumlah 0,18 persen dari total populasi. Sementara bila target 1 juta pengusaha UMKM yang dicanangkan PKS tembus, akan menyumbang sedikitnya 0,4 persen penduduk Indonesia yang semakin mandiri.

[wawancara] J Kristiadi: Pepesan Kosong Reshuffle

Wawancara Republika dengan J Kristiadi, peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS)

"Mudah-mudahan PKS yang lebih memiliki karakter merasa tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mau di dalam ataupun di luar pemerintahan, mereka akan tetap sama saja." (J Kristiadi)

Apa artinya wacana reshuffle yang sekarang menggaung lagi?

Isu reshuffle ini seperti ajang cari aman saja oleh pemerintah. Sebenarnya inilah yang menjadikan isu-isu reshuffle menjadi dangkal. Semua melihatnya hanya sebatas Golkar keluar, PKS keluar, Golkar masuk atau apakah PKS masih masuk dalam koalisi. Ini dangkal.

Rakyat seharusnya disuguhkan pengertian reshuffle agar pemerintahan bisa lebih efektif berjalan. Kalau cuma soal keluar-masuk parpol, ya reshuffle tidak ada gunanya untuk rakyat.