Fraksi PKS DPR RI Menerima Kunjungan Parliamentarian for Al-Quds

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menerima kunjungan Ikatan Anggota Parlemen untuk Pembebasan al-Quds/ Parliamentarians for Al Quds (PfQ) di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS beberapa waktu lalu. Jazuli dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan dan komitmen penuh Fraksi PKS bersama DPR RI untuk mengawal agenda-agenda yang berpihak pada kemerdekaan rakyat Palestina.

Rombongan Delegasi PfQ yang diketuai Syekh Hameed Al-Ahmar (Yaman) sebelumnya diterima oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin. Dalam sambutannya, Akom menegaskan bahwa rakyat Indonesia terus berada di belakang rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Israel.

DPR mendukung upaya Pemerintah RI dalam membela rakyat Palestina. Salah satu bentuk dukungan pemerintah RI dalam hal ini adalah membuka konsulat kehormatan RI di Ramallah, Tepi Barat. Walaupun mendapat tekanan dari Israel, pelantikan konsulat kehormatan RI untuk Palestina akhirnya bisa dilakukan di ibukota Yordania, Amman.

Abdul Kharis: Meminta Pemerintah Kesejahteraan Guru Honorer Diperhatikan

Komisi X DPR RI mendesak sudah saatnya Pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan.

"Kebutuhan guru terutama pada tingkat pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil masih sangat banyak, namun Pemerintah selalu mengklaim kebutuhan guru sudah cukup," kata Wakil Ketua Komisi X (red. saat ini Ketua Komisi X) Abdul Kharis Almasyhari di Jakarta, Rabu (11/1).

Komisi X DPR RI mendesak sudah saatnya Pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan.

Fraksi PKS Terima Masukan Pencabutan PP Nomor 78 tentang Pengupahan

Jakarta (12/4) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ansory Siregar hari ini, Selasa (12/4), menerima masukan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Masukan dari KSP tersebut di antaranya terkait dengan Pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pengangkatan Guru dan Tenaga Honorer menjadi PNS, Pengesahan RUU Pembantu Rumah Tangga (PRT), dan sebagainya.

“Terkait dengan persoalan Pengupahan, saat ini masih dibahas di Panja Komisi IX. Ada Panja yang ke Maluku Utara, dan ada yang ke Bandung. Kami juga terus melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak-pihak terkait,” jelas Legislator PKS sejak 2004 ini.

Penertiban Daerah Kumuh Harus dengan Pendekatan Manusiawi

Jakarta (12/4) -- Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes mengatakan bahwa menertibkan daerah kumuh dan semrawut adalah salah satu tugas pemerintah daerah; kemudian membangunnya menjadi daerah yang lebih rapi, bersih dan manusiawi.

“Apalagi kalau lahan yang mau ditertibkan itu milik negara, yang pada akhirnya demi kebaikan dan kemaslahatan kita semua," kata Fahmy, di Jakarta, Selasa (12/4).

Hanya saja, lanjutnya, dalam hal mengeksekusi harusnya memerhatikan berbagai hal yang boleh jadi akan menimbulkan prasangka, kekisruhan, atau bahkan menabrak nilai-nilai keadilan.

Susunan Rekomposisi Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (11/4) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengumumkan rekomposisi fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan dalam Rapat Pleno hari ini, Senin (11/4).

Dalam kesempatan tersebut, Jazuli menjelaskan bahwa surat tersebut diterima olehnya dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman pada hari Rabu (6/4).

“Inilah yang saya bacakan dari presiden PKS. Saya terima hari Rabu. Presiden meminta secepatnya diumumkan. Saya minta diumumkannya hari Senin,” jelas Jazuli di depan para Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

Kiprah Prestatif Sosok Perempuan PKS Ledia Hanifa

Jakarta (7/4) – “Bismillah, semoga Allah mudahkan urusan”. Kalimat itulah yang pertama kali keluar dari untaian kata Perempuan PKS Ledia Hanifa saat ditanya seorang wartawan, menggantikan posisi Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR RI.

Pimpinan DPR perempuan pertama pasca reformasi ini, mewarisi darah politik yang berasal dari sang kakek, Rd. H. Hasan Natapermana, yang pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Pasundan sekaligus Tokoh Koperasi Jawa Barat.

Sedari kecil, Ledia memilih terjun bersama masyarakat: memimpin, mengelola perbedaan, hingga meraih prestasi di dalamnya. Wajar, saat di SD Taman Sari, Rawasari, Jakarta Pusat, Ledia menyabet dua penghargaan berturut-turut, yaitu Penghargaan Penggalang Garuda Gerakan Pramuka Jakarta Pusat (1984) dan Penghargaan Peserta Terbaik Latihan Pengembangan Kepemimpinan Penegak dan Pandega se-Kwartir Cabang Jakarta Pusat (1986).

Tunjuk Ledia Sebagai Pimpinan DPR, PKS Beri Tempat Bagi Perempuan Berprestasi

Jakarta (7/4) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memberikan alasan bahwa penunjukan Ledia Hanifa Amaliah menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Fahri Hamzah, karena memberikan kesempatan besar kepada perempuan PKS. 

“Ini sebuah terobosan pertama kali pimpinan DPR adalah perempuan. Kita berharap dengan tampilan Ledia di situ, tentu ingin memberikan satu gambaran bahwa PKS memberikan tempat yang baik buat perempuan yang memang berprestasi,” katanya di Gedung DPP PKS, Jakarta, Kamis (7/4).

Kang Iman, demikian ia akrab disapa, menilai bahwa penunjukan Ledia juga karena punya kapabilitas yang bagus. “Ledia dipilih karena beliau politisi senior dan seorang anggota legislatif yang sangat produktif dan artikulatif,” ucapnya.

PKS Ajukan Ledia Hanifa Jadi Wakil Ketua DPR RI

Jakarta (6/4) -- Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera mengajukan Ledia Hanifa untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI. Surat pergantian itu diajukan F-PKS, Rabu (6/4/2016).

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Ledia Hanifa ditunjuk untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR. “Ledia Hanifa yang akan menggantikan Fahri Hamzah,” kata Sohibul Iman, di Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Pengajuan nama Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri diputuskan dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Perempuan kelahiran Bandung, 47 tahun lalu ini dianggap memiliki kemampuan untuk duduk di kursi pimpinan DPR.