JAKARTA. Teka-teki pelaksanaan Ujian Nasional (UN) terjawab sudah. Melalui berbagai pertemuan Pemerintah yang diwakili Kementerian Pendidikan Nasional memutuskan UN tetap dilaksanakan. Meski demikian, Fraksi PKS meminta agar pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan UN dan merekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional.
"Ujian nasional harus tetap dikoreksi dan dievaluasi secepat mungkin. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki Sistem Pendidikan Nasional demi masa depan Bangsa Indonesia," kata
Ahmad Zainuddin, Lc, anggota Panja UN DPR, dalam rilis yang diterima okezone, Selasa (2/2/2010).
Demikian hasil Seminar Pendidikan Membenahi Sistem Ujian Nasional yang diselenggarakan Kelompok Komisi X FPKS di Gedung Nusantara Lantai III Komplek DPR, Senayan Jakarta, Senin 1 Februari. Hadir sebagai sebagai pembicara Prof Arif Rahman (Pakar Pendidikan),
Prof Irwan Prayitno (Mantan Ketua Komisi Pendidikan), Prof Djali (BSNP), dan Dr. Elin Driana (Education Forum).
Selain pembicara hadir juga
Wakil Ketua FPKS Ledia Hanifa Amalia dan
Anggota Komisi X FPKS Rohmani, S.Pd dan Herlini Amran, MA.
Para pembicara memberikan pandangannya mengenai Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang terkait dengan Ujian Nasional. Meski pemerintah tetap menjalankan UN, pembicara yang terdiri dari pakar dan praktisi pendidikan tidak sepakat jika UN dijadikan salah satu kriteria kelulusan siswa.
