Keterbukaan ala PKS

KOMPAS.com. Pengalaman tiga kali pemilihan umum cukup untuk membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghitung ulang strategi politiknya. Melalui semboyan "PKS untuk semua", partai Islam itu mulai membuka diri kepada semua golongan dan agama.

Setelah lebih dari satu dasawarsa berkiprah di kancah politik Indonesia, PKS mulai mempertimbangkan untuk melegalformalkan keanggotaan kalangan non-Muslim. Masalah keanggotaan non-Muslim itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam Sidang Majelis Syura PKS, Rabu lalu.

Usulan itu membuat persidangan Majelis Syura dengan agenda amandemen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) berjalan cukup alot. Salah seorang panitia Musyawarah Nasional (Munas) II PKS, Mahfudz Shiddiq, menuturkan, sidang sesi ke-2 yang dimulai pukul 14.00 baru selesai sekitar pukul 23.00. Usulan keanggotaan non-Muslim itu memang baru dibahas dalam sidang sesi ke-2.

Survey KOMPAS: Menimbang Dukungan untuk Keterbukaan PKS

Komitmen Partai Keadilan Sejahtera untuk mengubah diri menjadi partai terbuka disambut dengan dukungan cukup berimbang oleh publik, antara yang menerima dan menolak. Respons cukup positif terhadap perubahan ini tidak saja tecermin pada penilaian masyarakat terhadap citra partai, tetapi lebih dari itu, juga tampak dari kesediaan sebagian publik untuk masuk menjadi anggota.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam sejak periode awal 1980-an. Gerakan dakwah ini berbasis di masjid-masjid kampus. Dalam perkembangannya, aktivitas dakwah ini menjalar pula ke masyarakat umum, bahkan ke kalangan pelajar dan mahasiswa di luar negeri, baik Eropa, Amerika, maupun Timur Tengah. Persaudaraan (ukhuwah) yang dibangun dengan corak ideologi Islam yang kuat menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat perkotaan yang cenderung semakin individualistik (Litbang Kompas, ”Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009”, 2004).
Perubahan politik pada 1998 mendorong para aktivis dakwah ini untuk merumuskan secara lebih konkret upaya peraihan cita-cita mereka. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dakwah Islam. Partai Keadilan pun dideklarasikan di Jakarta pada 9 Agustus 1998. Tak perlu waktu lama, pada Pemilu 1999, Partai Keadilan yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera menduduki peringkat ketujuh dari 48 partai politik peserta Pemilu 1999 dengan perolehan suara 1.436.565 atau 1,36 persen. Sayangnya, peringkat ketujuh dan perolehan suara sebanyak itu tak mampu meloloskan Partai Keadilan dari ambang batas perolehan suara untuk bertahan pada pemilu berikutnya.

PKS Bertaktik 'Jengis Khan' Raih Tiga Besar

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarget masuk tiga besar partai pemenang pemilu 2014. PKS sudah menyiapkan rencana strategis untuk meraih target partai tiga besar.

"Kita adalah generasi baru yang tumbuh di zaman baru (reformasi) dan sudah waktunya memimpin," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Jumat 18 Juni 2010.

Menurut Anis, ada empat fase perjalanan partai yang sudah dilalui. Yakni fase integrasi ke politik Indonesia pada 1998, fase eksistensi dengan raihan suara signifikan pada 2004, fase mainstream pasca pemilu 2009. "Ke depan, kita memasuki fase leading," kata Anis.

MUNAS PKS Himpun 5 Milyar untuk Palestina

Munas ke-2 PKS yang digelar di Hotel Ritz Carlton tidak hanya sebagai wadah untuk konsolidasi struktur PKS seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi ajang penghimpunan dana bagi rakyat Palestina.

Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, sejak berlangsungnya Munas 16-20 Juni 2010, Panitia berhasil menghimpun dana sebesar 1.5 milyar yang akan disumbangkan melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP).

“Alhamdulilah, Kami berhasil menggalang dana 1.5 milyar yang dikumpulkan dari berbagai wilayah dakwah, dari bagian Barat hingga bagian Timur”, ungkap Luthfi.

PKS Perkuat Keseragaman Parpol

Jakarta, RMOL. Dalam Musyawarah Nasional yang berakhir kemarin, Partai Keadilan Sejahtera menegaskan niatnya untuk bermetamorfosis menjadi partai inklusif yang menjaring kader non Muslim dan membuka dialog dengan Amerika Serikat yang dinilai banyak kalangan sebagai musuh Islam.

Kepala Divisi Penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Fajar Nursahid, menyatakan, jika benar niat itu dijalankan, PKS akan membuat dinamika partai politik di Indonesia cenderung seragam.

"Jadi memang menurut saya sayang saja, karena idealnya kita disuguhi berbagai macam format Parpol, ada yang ideologi nasional dan religius, dan ini tunjukkkan keberagaman," kata Fajar saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 21/6).

11 Nonmuslim Jadi Legislator PKS di Papua

VIVAnews. Meski berasas Islam, Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Papua memiliki sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bukan muslim. Bahkan, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten/kota) juga diisi kader nonmuslim.

Hal itu diungkapkan Ketua DPW PKS Provinsi Papua, Ichwanul Muslimin, kepada VIVAnews, Senin 21 Juni 2010. “Memang partai kami berasas Islam, namun itu sama sekali tidak menjadi masalah di Papua, buktinya ada beberapa Ketua DPC Kabupaten/Kota yang non muslim, bahkan anggota legislatif di tingkat II ada sebelas orang kader PKS nonmuslim," ujarnya. Selain nonmuslim, mereka juga rata-rata putra daerah.

Meski nonmuslim, Ichwanul menyatakan mereka sangat loyal terhadap partai dan saling menghargai sesama kader partai yang muslim. “Tidak ada masalah walau mereka nonmuslim, dan kami pun sama sekali tidak menariknya untuk menjadi muslim. Yang kami tekankan pada seluruh kader adalah, jika seorang muslim jadilah muslim yang baik dan taat, dan jika seorang kristen jadilah kristiani yang taat,’’ ucapnya.

PKS Siap Gusur Posisi PDIP di Tiga Besar

INILAH.COM, Jakarta. Usai menegaskan diri menjadi partai terbuka, PKS menatap Pemilu 2014 mendatang dengan penuh optimisme. Berada diurutan tiga besar pun menjadi target utama. Posisi PDIP diurutan tiga Pemilu 2009 kemungkinan bergeser.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera KH Hilmi Aminudin menyatakan bahwa target PKS menjadi tiga besar pada Pemilu 2014 adalah mimpi besar yang harus terwujud. "PKS memang sering membuat mimpi besar dan bisa terwujud secara bertahap," ujar Hilmi di sela-sela Munas PKS di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Sabtu (19/6).

Target tiga besar PKS pada Pemilu 2014, menurut dia, posisinya tidak harus berada nomor tiga. Tapi bisa nomor berapa saja. "Prinsipnya masuk dalam tiga besar," tegasnya.

Luthfi: PKS Besar Karena Kontribusi Para Kader

INILAH.COM, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtra (PKS) menganggap posisinya sebagai partai yang diperhitungkan karena dukungan para kader dan konstituen di seluruh Indonesia.

Presiden Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan hal itu. Luthfi Hasan Ishaaq usai dilantik sebagai Presiden PKS periode 2010-2015 di Jakarta, Minggu (20/6). "Sejak berdiri pada 1998 PKS maju bukan karena figur tokoh yang memimpin, tapi karena dibesarkan oleh para kader dan konstituen yang setia," ujarnya.

Luthfi Hasan mengatakan jajaran pimpinan PKS tidak akan populer dan menjadi tokoh nasional tanpa dukungan para kader dan konstituen. "Tanpa dukungan dan kontribusi dari para kader dan konstituen, jajaran pimpinan buka apa-apa," kata anggota DPR RI ini.

PKS: Sudah Waktunya TNI Punya Hak Pilih

INILAH.COM, Jakarta. TNI pada pemilu 2014 dinilai sudah waktunya memiliki hak pilih. Karena situasinya sudah normal sejak haknya dihilangkan pada masa lalu.

Hal itu dikatakan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta usai penutupan Munas II di Jakarta, Minggu (20/6). "Saya secara pribadi mendukung pada pemilu 2014 nanti TNI sudah boleh mempunyai hak pilih. Saya kira situasinya sudah normal, jadi saya kira sudah waktunya TNI punya hak pilih," tegasnya.

Peluang TNI mengikuti pemilu 2014, lanjutnya, karena dualime atau dwi fungsi sudah tidak dimiliki TNI. Apalagi sistem politik Indonesia sudah kokoh sehingga tidak menjadi masalah lagi.

Usai Munas, PKS Gelar Musda

INILAH.COM, Jakarta. Pelaksanaan Musyawarah Nasional PKS yang berlangsung lima hari pekan kemarin telah selesai digelar. Namun, kali ini PKS bakal menggelar Musyawarah daerah guna memilih pengurus wilayah yang baru.

"Setelah agenda Munas PKS selesai, akan segera disusul dengan agenda Muswil untuk memilih pengurus baru DPW dan Musda untuk memilih pengurus baru DPD," ujar Wakil Sekjen Bidang Media Mahfudz Shiddiq dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (21/6).

Seluruh proses konsolidasi struktural PKS, tutur dia dijadwalkan akan selesai pada akhir Desember mendatang. "Sehingga mulai awal 2011 seluruh jajaran struktur dan kader PKS sudah mengoperasikan program kerjanya hingga 2015," ungkap mantan Ketua Fraksi PKS ini.

Partai Terbuka Bukan Strategi PKS

Wawancara Spesial Inilah.Com Bersama Ustadz Hilmi Aminudin

INILAH.COM, Jakarta. Musyawarah Nasional II PKS memastikan untuk menjadi partai terbuka dan moderat. Apa yang melatari ide ini muncul?

Ketua Majelis Syura DPP PKS Hilmi Aminudin menegaskan, pilihan menjadi partai terbuka sama sekali bukan karena strategi atau taktik. Upaya ini merupakan keniscayaan.

”Karena itu pelaksanaan ajaran Islam,” cetus Hilmi Aminudin saat silaturahmi dengan pers termasuk R Ferdian Andi R dari INILAH.COM, di arena Munas II PKS di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Sabtu (19/6). Berikut wawancara lengkapnya:

Apakah upaya PKS serius dalam mengusung partai terbuka dan modern?

Pembukaan Munas PKS Bertabur Bintang

PK-Sejahtera Online. Pembukaan Munas ke-2 PKS semalam, di Ballroom Hotel Ritz Carlton Jakarta dihadiri oleh banyak bintang, yang tak lain adalah para tokoh nasional.

Tepat puku 19.00, satu persatu tokoh nasional tersebut memasuki lokasi acara. Mereka adalah Presiden Republik Indonesia Bambang Susilo Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna.

Hadir pula Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfudz MD, Mantan Ketua MK yang juga dicalonkan menjadi Ketua KPK Jimly Assidiqi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Ketua Parta Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Partai Amanat Nasional yang juga Menko Perekonomian Harta Rajasa, Ketua Partai Demokrat Aburizal Bakrie.

Mengenang Masa Lalu PKS

CATATAN BANG RAPI

Jakarta, RMOL. Kata orang bijak, kita hidup sejatinya harus mengikuti realitas zaman. Tak boleh stagnan,apalagi mundur ke belakang. Karena dunia ini terus bergerak maju dan tak pernah berjalan ke belakang.

Penggambaran itu rasanya pas buat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang kelahirannya dibidani para aktivis dakwah kampus ini melangkah ke depan mengikuti realitas zaman. Itulah makanya, Munas II PKS menetapkan partai ini sebagai partai terbuka, insklusif, dan moderat. Tidak lagi eksklusif seperti pada era sebelumnya.

Ketika dilahirkan pada 20 Juli 1998, banyak orang memandang PKS berbeda dengan partai-partai lainnya, termasuk dengan partai Islam sekalipun. PKS adalah partai yang menjadikan dakwah sebagai basis gerakan.

Di masa lalu, ciri khas PKS itu begitu kental.Kader militan, ikhlas bekerja, patuh kepada pimpinan, berusaha menerapkan nilai-nilai Islam adalah bagian dari gambaran orang terhadap PKS. Banyak orang lantas memposisikan PKS berbeda dengan partai Islam lainnya.

Bukti Kepentingan Rakyat Masih Terabaikan

SUKOHARJO. APBD Sukoharjo tahun 2009 meninggalkan sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp 70 miliar. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena faktanya selama ini hampir setiap dinas kekurangan dana untuk menjalankan programnya.

Hal itu terungkap dalam sidang Paripurna tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2009 dan laporan reses di gedung DPRD, Sabtu (19/6). Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD, Dwi Jatmoko mengatakan, sisa dana sebesar itu sangat disayangkan karena selama ini banyak masyarakat yang belum tersentuh program pemerintah, karena adanya pembatasan dana.

Karena itu, Dwi Jatmoko meminta seluruh komisi di DPRD Sukoharjo mencermati setiap pos yang ada untuk mengetahui sejauh mana penyerapan dengan realisasi setiap anggaran dana pada pos tersebut.

Bupati Tak Hadiri Paripurna Penghentian Dirinya

SUKOHARJO. Mengigat masa jabatan bupati Sukoharjo Bambang Riyanto tinggal menyisakan dua bulan lagi anggota dewan DPRD Sukoharjo menggelar rapat Paripurna penetapan keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian Bupati Sukoharjo masa jabatan 2005-2010 di gedung DPRD Sukoharjo, Jumat (18/6).

Namun, dalam rapat tersebut Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto tidak hadir, dan diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Indra Surya. “Rapat ini sebagai tindak lanjut surat usulan pelantikan Bupati Sukoharjo terpilih oleh KPU dan sebagai tindak lanjut masa akhir jabatan bupati yang tinggal sekitar dua bulan,” ujar Pimpinan DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko, Jumat (18/6).

Oleh karena itu, pihaknya menggelar rapat Paripurna sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan. Karena jika tidak, surat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelantikan bupati terpilih tidak akan diberikan.

PKS Dicela dan Dipuja

JAKARTA, KOMPAS.com. Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional kedua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 16-20 Juni 2010, sudah muncul suara-suara yang menyoroti pilihan Hotel Ritz Carlton Pacific Palace Jakarta sebagai tempat pelaksanaan acara.

Semua tahu bahwa tempat itu adalah hotel mewah milik perusahaan Amerika Serikat (AS), negara yang kerap menjadi sasaran aksi massa PKS terkait dengan kebijakan standar ganda AS dalam konflik Palestina-Israel.

Apalagi, PKS juga mengundang Duta Besar AS Cameron R Hume sebagai salah satu pembicara dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan saat Munas itu berlangsung.

Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap PKS yang dinilai telah mendua dan berubah sehingga dikhawatirkan melemahkan respons partai ini terhadap isu-isu yang terkait dengan AS dan perjuangan rakyat Palestina. Publik mempertanyakan agenda terselubung apa di balik perubahan sikap PKS itu.

Sebuah Penjelasan dari Ketua Dewan Syuro PKS: Ustadz Hilmi Aminuddin

Di tengah kesibukannya menggelar Munas II, Ketua Dewan Syuro PKS Ustadz Hilmi Aminuddin, yang akrab disapa Ustadz Hilmi, menyempatkan diri berbincang-bincang dengan wartawan selama kurang lebih satu jam.

Dalam-bincang yang penuh persahabatan itu, Ustadz Hilmi mengaku baru pertama kali berlama-lama dialog dengan wartawan. Karuan saja diskusi ringan hingga yang berat pun dijawabnya dengan renyah.

Mulai dari isu PKS menjadi partai inklusif, kehadiran kader non muslim, bahkan isu kecurigaan sejumlah jenderal soal PKS, isu asas tunggal, Pancasila hingga syariat Islam pun dipaparnya. Termasuk isu aktual soal kasus video porno 'Ariel-Luna Maya-Cut Tari, tak luput dari pengamatannya.

Untuk lebih jelasnya saya menurunkan lengkap wawancara langka ini via facebook. Berikut petikannya:

SUSUNAN PENGURUS PKS TINGKAT PUSAT

KETUA MAJELIS SYURA : K.H. HILMI AMINUDDIN

DEWAN SYARI'AH PUSAT
Ketua : K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT
Sekretaris : KH. BAKRUN SYAFEI, Lc.
Ketua Tanfiziyah : KH. BUKHORI YUSUF, MA.

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
Ketua : UNTUNG WAHONO
Sekretaris : MARDANI ALI SERA
ARIFINTO

“Kalau bukan kita, siapa lagi,”

Meski menggunakan slogan bersih, Partai Keadilan Sejahtera menegaskan diri tidak terbebas dari kesalahan. “Kami bukan partai malaikat,” kata Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS, Soenmandjaja, di Jakarta hari ini.

Dia mengungkapkan hal itu menanggapi adanya kasus hukum yang menimpa kader PKS, seperti Misbakhun dan istri Adang Darajatun, Nunun Nurbaeti.

Menurut dia, kasus yang menimpa Misbakhun jauh terjadi sebelum dia masuk ke PKS. Kasus Misbakhun terjadi pada 2007 dan dia baru bergagung ke PKS pada 2009. Itu pun bukan sebagai kader asli PKS, tapi atas usulan masyarakat. Adapun isteri Adang, kata dia, meskipun jadi bagian Adang, bukan merupakan anggota PKS.

Politik Pencitraan PKS

Wacana

ADA yang menarik jika mengamati percaturan politik nasional akhir-akhir ini. Politik pencitraan atau bisa diistilahkan political marketing menjadi salah satu gaya khas para politikus. Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan politik pencitraan berhasil mendongkrak popularitas sehingga kembali terpilih menjadi presiden.

Tradisi politik citra di Indonesia berkembang pesat setelah bergulirnya reformasi yang memberikan ruang bagi media. Tidak heran banyak bermunculan lembaga survei dan iklan politik di berbagai media massa ketika reformasi melahirkan pemilihan langsung presiden ataupun kepala daerah. Gambaran itu makin sering terlihat dalam proses politik yang hangat seperti dalam pilkada. Fenomena politik citra ini tidak bisa lepas dari strategi pemasaran untuk mendongkrak suara atau menutupi sebuah kebusukan politik.

Membangun citra dalam dunia politik penting karena terkait dengan kosntituen. Bahkan, menjadi faktor utama bagi politikus atau sebuah partai untuk mencapai tujuan politiknya. Tidak mengherankan citra politik seringkali tidak berdasarkan pada realita. Dinamika politik belakangan beranggapan bahwa citra lebih penting daripada realitas yang membentuknya.

Hilmi Aminudin, Ketua Majelis Syuro PKS: Kami Tak Mau Main di Pinggiran

Sejumlah langkah kontroversial muncul dalam Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera yang berakhir kemarin. Mulai tempat penyelenggaraan di Hotel Ritz-Carlton, yang identik dengan Amerika; menjadi partai terbuka; hingga koalisi permanen dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin menjelaskan langkah kontroversial itu kepada Sandy Indra Pratama dari Tempo. Berikut ini petikannya.

Kenapa PKS harus menjadi partai terbuka?
Untuk PKS, masalah partai terbuka atau moderat itu bukan taktis atau strategi politik. Terbuka adalah ajaran Islam yang muncul dari keimanan. Konsekuensinya, kita juga harus menerima pluralitas, dan memang keberagaman itu merupakan karakter dari ciptaan Allah.