Tim sukses belum ndaftar ke KPU Sepi, kampanye Pilpres di Kota Makmur

Sukoharjo (Espos). Kampanye rapat umum untuk pemilihan umum presiden (Pilpres) RI di Kabupaten Sukoharjo sepi peminat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan hingga saat ini belum ada tim kampanye yang mendaftarkan diri.

”Sebenarnya tim kampanye Pilpres sudah terbentuk. Tapi sampai sekarang belum ada yang mendaftarkan diri untuk melakukan kampanye rapat umum,” jelas Ketua KPU Khomsun Nur Arif, Kamis (11/6).

Ada kemungkinan, sambung dia, partai politik (Parpol) memilih melakukan kampanye dengan cara melakukan konsolidasi internal. Intinya, apapun cara kampanye yang dilakukan tim dari Parpol bukan urusan KPU melainkan kewenangan tim.

”Untuk jadwal kampanye rapat umum sebenarnya sama dengan jadwal kampanye nasional. Contohnya, untuk kampanye SBY-Budiono harusnya dimulai hari ini (kemarin),” ujarnya.
Namun melihat kondisi kemarin, Khomsun menyambung, bisa disimpulkan tim kampanye SBY-Budiono tidak melakukan kegiatan.

Di bagian lain, ketua tim kampanye SBY-Budiono, Nurdin ketika dihubungi Espos menerangkan, pihaknya memang tidak melakukan kegiatan apapun di hari pertama kampanye rapat umum.

”Saat ini kami memang tidak melakukan kegiatan kampanye. Lagi pula format kampanye kan juga belum jelas. Untuk Pilpres ini, kegiatan kampanye memang hanya dilakukan tim nasional,” terang dia.

Nurdin menambahkan, khusus untuk Eks Karisidenan Surakarta, kampanye akan dipusatkan di hari tertentu di satu lokasi tertentu. ”Kemungkinan untuk kampanye Pilpres memang hanya akan dipusatkan di Solo. Sementara ini untuk jadwal di Solo pada 18 Juni. Tapi entah nanti, kami belum mendapat kejelasan,” jelasnya.


Sumber: http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h33&id=275141

PKS Banten Siap Menangkan SBY Boediono Satu Putaran.

PK-Sejahtera Online. Anggota Majelis Syura PKS, DR. Hidayat Nur Wahid mengajak kader PKS untuk memenangkan pilpres dengan satu putaran sa. Menurutnya, dengan menyelesaikan pilpres hanya dengan satu putaran akan menghemat anggaran negara sekitar empat trilyun rupiah. Hal ini disampaikannya dalam acara Kordinasi dan Konsolidasi Kader jelang Pilpres di Cilegon Ahad (14/6) siang.

Hidayat juga mengatakan, bahwa kemenangan pilpres satu putaran harus diperjuangkan kader PKS supaya masyarakat muslim dapat lebih khusyu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Mengingat jadwal kampanye putaran kedua yang bersamaan dengan bulan Ramadhan. "kita bisa lebih disibukan dengan aktifitas ibadah seperti Tarawih keliling, tadarus dan ibadah lainnya," Ujar kader mantan Presiden PKS ini di hadapan sekitar 2000 kader PKS Banten.

Sedangkan dari sudut pandang para calon, Hidayat menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih, dapat memiliki waktu lebih panjang untuk menyusun kabinetnya bila menang dalam satu putaran. "Ada waktu sekitar tiga setengah bulan," Jelasnya.

PKS Akan Menangkan SBY Satu Putaran

PK-Sejahtera Online. Pada acara Deklarasi Pemenangan SBY-Boediono di Provinsi Kepulauan Riau, Ahad (14/6), Ketua Bapilu DPP PKS, DR. Muhammad Razikun mengatakan, PKS akan all out mengantarkan pasangan SBY-Boediono ini menang dengan cukup satu putaran. PKS, jelasnya minimal akan menghibahkan semua hasil suara pada pileg lalu untuk pasangan nomor dua ini.

Razikun menambahkan, target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi di parlemen maupun suara partai pendukung SBY-Boediono lebih dari 50 persen jumlahnya.

Biar Tidak Boros

Hal senada juga dikatakan oleh Wildan Hadi Purnama. Menurut Ketua DPW PKS Kepri ini, menang dengan cukup satu putaran lebih efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran Negara juga terkait dengan jalannya pemerintahan.

Wildan menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan pilpres memakan anggaran sebesar 4 Triliun. “Ini hampir sama dengan biaya pembangunan jembatan Suramadu,” ujarnya

Menurut dia, jika harus memenangkan dengan dua putaran, maka akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, (menang satu putaran) akan membuat roda pemerintahan akan lebih efektif, karena langsung bekerja tanpa harus menunggu 'ronde' kedua.

Wildan dan Razikun optimis SBY bakal memenangkan pertarungan pilpres cukup dengan satu putaran. Alasannya karena kader PKS dalam mendukung pasangan ini solid. “Pelaksanaan ikrar kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono ini adalah sebagai respon atas ketetapan majelis syuro” jelas Wildan

Sebelumnya, Razikun mengatakan, koalisi PKS dengan SBY (Partai Demokrat) bukan koalisi bagaikan memberi cek kosong. “PKS menyodorkan platform yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Piagam tersebut sudah sama-sama disepakati” terangnya
Piagam yang sudah disepakati ini termasuk menyangkut tentang penerapan konsep ekonomi. Tentu bukan konsep ekonomi liberal, namun konsep yang ekonomi yang bermanfaat bagi banyak elemen. “PKS siap kawal, pasangan ini tidak menerapkan ekonomi neo liberal,” janjinya

UU Tipikor Lebih Hebat dari Cincin

"Alangkah sangat hebat jika DPR mengakhiri masa jabatannya dengan menyelesaikan UU Tipikor,"

INILAH.COM, Jakarta. Hendaknya DPR mengakhiri masa jabatannya dengan kesan yang baik. Daripada mendapatkan cincin emas, lebih baik DPR mempersembahkan UU Tipikor yang masih terbelengkalai.

"Alangkah sangat hebat jika DPR mengakhiri masa jabatannya dengan menyelesaikan UU Tipikor," kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/6).

Jika tradisi DPR dipermasalahkan oleh publik, ujar Hidayat, harus dikoreksi. DPR bisa meninggalkan kesan-kesan yang kontroversi. Karena itu, lanjutnya, paling bagus DPR mengakhiri masa jabatannya dengan tradisi melaksanakan salah satu fungsi baru yang sangat lekat dengan DPR, yaitu UU Tipikor.

"Tradisi disebut lembaga korup, disebut 'penuh masalah'. Menurut saya, tradisi itu perlu dikoreksi. Saya setuju dengan Pak Agung Laksono yang mengatakan pemberian cincin itu bisa dirubah. Kalau dari fraksi PKS sudah jelas dan tegas 'menolak' realiasasinya pemberian cincin kepada anggota DPR," ujarnya.

Menurut Hidayat, UU Tipikor memberikan kebijakkan hukum yang sangat kuat terkait jati diri DPR yang pro rakyat dalam pemberantasan korupsi. Mantan presiden PKS tersebut berharap hal ini yang diutamakan daripada menambahkan coreng muka DPR dengan menerima cincin emas.

"Saya cenderung tidak membuat tradisi yang memperburuk wajah DPR, tetapi membuat tradisi DPR yang dipercaya dengan rakyat," pungkasnya.

Pemilihan Satu Putaran, Suramadu II Terbangun

Akan ada penghematan Rp 4 triliun jika Pemilihan Presiden hanya satu putaran.

VIVAnews. Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mendukung upaya Pemilihan Presiden berjalan satu putaran saja. Jika satu putaran, negara bisa menghemat uang yang setara dengan pembangunan jembatan terpanjang di Asia Tenggara, Jembatan Surabaya-Madura.

"Uang yang bisa dihemat mencapai sekitar 4 triliun rupiah," kata Hidayat di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juni 2009. "Ini uang yang cukup untuk membangun satu lagi Jembatan Suramadu. Artinya, dana itu bisa digunakan untuk membangun jembatan-jembatan atau infrastruktur lain di seluruh nusantara," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Sementara dari sisi fokus penyelenggaraan kehidupan bernegara, bila Pemilihan satu putaran, maka akan ada waktu lebih, karena bulan Agustus dan September sudah tidak lagi memikirkan kampanye. "Jadi, siapapun presiden terpilih, ia bisa membentuk kabinet dengan lebih cepat, sehingga begitu ia dilantik pada tanggal 20 Oktober malam, tanggal 21-nya ia bisa langsung bekerja," ujar Hidayat yang terpilih kembali menjadi anggota DPR melalui daerah pemilihan Jawa Tengah V itu.

"Jadi, saya pribadi sih setuju untuk menyelesaikan pilpres dalam satu putaran saja. Tapi hendaknya kalaupun satu putaran, azas luber jurdil betul-betul diberlakukan. Jangan main kayu, asal menang, dan menghalalkan segala cara," katanya.

Untuk menyokong itu, Hidayat terlibat membuat iklan mendorong Pemilihan Presiden satu putaran. Iklan itu menurutnya bukan mengarahkan publik, tapi penyemangat semua pihak agar bekerja lebih baik memenangkan calonnya masing-masing.

Ketua MPR: MK Jangan Bermain-main dengan Putusannya

JAKARTA, KOMPAS.com. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan kursi di penghitungan tahap ketiga. Namun, Hidayat juga mengingatkan MK agar berhati-hati dalam membuat putusannya. Hal itu dikatakan Hidayat, Jumat ( 12/6 ), di Gedung DPR, Jakarta.

Sesuai UU, sebagai lembaga negara, Hidayat mengatakan, MK diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa penghitungan suara pemilu. "MK juga harus menyadari dia adalah lembaga terakhir dimana putusannya mengikat dan putusannya tidak bisa dibanding. Oleh karena itu MK jangan main-main dengan putusannya," kata anggota Majelis Syuro PKS ini.

Hidayat menegaskan, apapun putusannya, ia tidak akan melakukan intervensi atas putusan tersebut. Mengenai putusan yang dinilai melampaui kewenangan MK, Hidayat menganggapnya merupakan hal yang bisa diperdebatkan.

"Di DPR, soal itu (penghitungan dan penetapan kursi) juga debatable sehingga interpretasinya bisa kemana-mana. Sekarang, MK mengembalikan sisa penghitungan suara ke provinsi. Kalau MK memutuskan seperti itu ya sudah itu putusan MK dan itulah yang harus dilaksanakan," kata Hidayat.

Bagi KPU, menurutnya, tak ada pilihan lain selain menjalankan putusan MK.

HNW: 1 Putaran Asal Jangan Main Kayu

INILAH.COM, Jakarta. Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mendukung ide Pilpres 2009 dalam satu putaran. Menurutnya, kemenangan pasangan capres dalam satu putaran akan memaksimalkan waktu. Asalkan saja, semua bertarung dengan jujur.

“Siapapun yang terpilih, kalau saya setuju menyelesaikan satu putaran saja. Tapi hendaknya, kalau satu putaran, yang dilakukan asas yg sesuai diperintahkan UUD. Jangan main kayu. Jangan asal menang menghalalkan berbagai cara,” ucapnya, saat ditemui wartawan di gedung DPR, Jumat (12/6).

Dengan adanya kemenangan dalam satu putartan, lanjutnya, diharapkan dapat mengokohkan pemerintahan ke depan. Termasuk juga memaksimalkan waktu yang ada. “Dan kalau satu putaran saja, uang yang dihemat Rp 4 triliun. Itu uang yang sangat cukup untuk membangun satu lagi Jembatan Suramadu,” ucap mantan Presiden PKS ini.

Dari sisi fokus menyelengaraan kehidupan bernegara, kata Hidayat, kemenangan satu putaran, akan membuat kabinet cepat terbentuk. Sehingga, setelah dilantik 21 Oktober, mereka akan bisa langsung bekerja. Berbeda jika dua putaran, yang dianggapnya masih memerlukan orientasi lagi. “Banyak waktu yang terbuang untuk orientasi pejabat yang Baru,” jelasnya.

Tim SBY-Boediono Bantah Lakukan Teror Politik

SEMARANG, KOMPAS.com. Tim sukses calon presiden-calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) membantah telah melakukan teror politik menjelang Pemilu Presiden 2009 karena tidak pernah melakukan intimidasi dan tekanan lainnya.

"Tidak sependapat jika tim sukses SBY-Boediono dikatakan melakukan teror politik. Dapat dikatakan teror jika melalui intimidasi," kata Dewan Pembina Gerakan Lanjutkan SBY Presiden (GLSP) Hayono Isman di Semarang, Minggu (14/6) malam, menanggapi tudingan mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IPP) Jakarta Ryaas Rasyid.

Dalam pernyataannya, Ryaas Rasyid menyampaikan, penggiringan opini publik bahwa Pilpres 2009 berjalan satu putaran merupakan teror politik yang harus dilawan. Sebab, hal itu dinilai mengingkari realitas politik bahwa peluang tiga pasangan capres-cawapres untuk memenangi pilpres sama-sama besar.

Menurut Hayono, harapan pilpres berlangsung satu putaran semata-mata untuk menghemat biaya. "Jika berlangsung dua putaran, maka biaya yang dibutuhkan sangat besar sekali," ujarnya. Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan kepada masyarakat, katanya, masyarakat berharap pilpres hanya berlangsung satu putaran. "Untuk itu, salah satu strategi kami untuk menang adalah dengan menggandeng anak muda yang belum bergabung ke dalam parpol," katanya.

PPP Siapkan Sanksi Buat Kader Pembelot

JAKARTA,KOMPAS.com. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berjanji akan memberikan sanksi organisasi kepada kader-kader partai berlambang Kabah itu yang membelot dari kebijakan PPP mendukung pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres mendatang.

Saat ini, ujarnya kepada pers sebelum mengikuti acara Istighotsah Kubro Silaturahmi Alim Ulama dan Pimpinan Majelis Taklim PPP se-Indonesia di Jakarta, Minggu (14/6), DPP PPP sedang merumuskan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada para kader PPP yang membelot tersebut.

"Kita sedang merumuskan sanksi yang tepat bagi kader yang membelot dari kebijakan PPP," ujarnya seraya menambahkan bahwa segala sesuatu harus disesuaikan dengan kadarnya. "Secara kelembagaan, PPP telah bulat untuk mendukung pasangan SBY-Boediono dalam pilpres nanti. Itu tidak perlu diragukan lagi," ujar Suryadharma yang kini menjabat Menkop dan UKM itu.

Penegasan Suryadharma untuk memberikan sanksi organisatoris tersebut terkait dengan munculnya sejumlah kader PPP yang menggagas pembentukan Forum Persatuan Pendukung Prabowo (F-PPP). Bahkan dalam organisasi massa tersebut tercatat sebanyak 16 pengurus harian serta 27 DPW PPP telah menyatakan secara terbuka dukungan mereka kepada F-PPP.

Sejumlah fungsionaris PPP yang mendukung keberadaan F-PPP itu di antaranya Ketua DPP PPP Rusdi Hanafi, Wasekjen Somali A. Malik, Wasekjen Usamah Al Hadar serta Sekjen Angkatan Muda Kabah Joko Purwanto.

Suryadharma mengibaratkan dinamika internal yang kini ada dalam PPP sebagai sebuah keluarga. Dalam suatu keluarga, ujarnya, kadangkala seorang anak patuh pada kedua orang tuanya dan ada pula yang tidak patuh. "Dalam agama Islam, anak yang tidak patuh harus diberi hukuman," ujarnya.

Dalam acara Istighotsah Kubro yang diikuti ribuan kader PPP, dihadiri pula oleh segenap jajaran fungsionaris PPP, seperti Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz. Tampak hadir pula Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Hatta Rajasa dalam acara itu.

SBY: Tolak Kapitalisme Rambut Hitam

Kupang, Kompas. Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menolak dominasi asing dalam perekonomian di Indonesia sejalan dengan penolakannya terhadap dominasi dalam negeri yang tidak memberi rasa keadilan bagi semua. Kemandirian bangsa tetap harus dibangun dalam rangka kerja sama dengan negara lain.

”Kita tidak suka kapitalisme global yang sering mendominasi. Kita juga tidak mengharapkan ada kapitalisme rambut hitam yang mendominasi perekonomian di negeri sendiri. Ini penting agar perekonomian kita lebih adil dan merata,” ujar SBY dalam kampanye di GOR Flobamora, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (14/6).

Penolakan SBY terhadap kapitalisme global dan kapitalisme rambut hitam disampaikan saat berujar tentang kemandirian bangsa yang bebas dari dominasi asing. Dominasi asing, menurut SBY, perlu dibedakan dengan kerja sama dengan pihak asing.

Menurutnya, kemandirian bangsa bisa dibangun tanpa harus mengisolasi diri. SBY juga menilai keliru pihak yang menyebut menghindari dan mencegah dominasi asing dengan tidak menjalin kerja sama antarbangsa dan melupakan dunia.

Sebelum berkampanye di GOR Flobamora, SBY didampingi Ny Ani Yudhoyono dan putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono, berkeliling Pasar Naikoten, Kupang.

Petinggi partai politik mitra koalisi yang menyertainya juga tidak terlihat peranannya. Mereka berkerumun di tempat teduh menghindari kerumunan.

Pada bagian lain kampanyenya, Yudhoyono juga meminta para dokter, perawat, dan bidan supaya tidak membedakan pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat dengan pasien umum.

Adapun di Magelang, Jawa Tengah, calon wakil presiden Boediono mengunjungi Studio Mendut di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Di tempat ini dia menyaksikan pentas dan memperdalam pemahaman tentang kesenian, bidang yang selama ini tidak pernah disebut-sebut dalam visi-misi ketiga pasang capres-cawapres 2009.

Boediono juga bertemu dengan wakil perajin dan pengusaha di Yogyakarta yang memintanya benar-benar memerhatikan nasib perajin dan pengusaha di daerah.