Solo – Anggota
Komisi III DPRD Provinsi Jawa Tengah, M Rodhi menyatakan, rendahnya mutu
pendidikan tenaga kerja Indonesia menjadi salah satu hambatan dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Karena itu salah satu langkahnya
adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” jelas Rodhi,
saat memberi kuliah umum di Program Pascasarjana Universitas Islam Batik
(Uniba), Sabtu (26/3).
Hambatan lainnya, menurut Rodhi,
antara lain ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang.
Sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Sektor industri
yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi,
keterbatasan pasokan energi, dan lemahnya Indonesia menghadapi serbuan
impor bahkan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Pemerintah, lanjutnya, telah membuat cetak biru dalam menghadapi MEA tersebut.
jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu
Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..
Tampilkan postingan dengan label Kiprah Anggota Dewan PKS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kiprah Anggota Dewan PKS. Tampilkan semua postingan
Minggu, 10 April 2016
Jasiman: Manfaatkan Bankeu, BUMDes Bisa Terbentuk
MAGELANG, PKS Jateng Online - Kalangan dewan meminta perangkat desa agar bantuan keuangan (Bankeu) yang diterima tidak hanya difokuskan pada kegiatan fisik. Namun, Bankeu itu juga dapat digunakan untuk kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena sudah ada aturan yang mengaturnya.
Dengan adanya BUMDes itu, maka nantinya desa akan memiliki masukan dana sendiri. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Jateng Jasiman, saat kunjungan kerja ke Bapermas Kabupaten Magelang, belum lama ini.
"Dana yang terkumpul dari BUMDes itu bisa digunakan untuk menunjang kegiatan desa. Bahkan, bisa meningkatkan kinerja ataupun potensi yang dimiliki desa. Komisi A berharap semua informasi bisa disamakan, sehingga informasi yang diterima oleh desa bisa sama dan tidak ada miskomunikasi nantinya," katanya.
Dengan adanya BUMDes itu, maka nantinya desa akan memiliki masukan dana sendiri. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Jateng Jasiman, saat kunjungan kerja ke Bapermas Kabupaten Magelang, belum lama ini.
"Dana yang terkumpul dari BUMDes itu bisa digunakan untuk menunjang kegiatan desa. Bahkan, bisa meningkatkan kinerja ataupun potensi yang dimiliki desa. Komisi A berharap semua informasi bisa disamakan, sehingga informasi yang diterima oleh desa bisa sama dan tidak ada miskomunikasi nantinya," katanya.
Rabu, 03 April 2013
Herlini: Ada Yang Ganjil Dari Pernyataan Mendikbud
Jakarta - Herlini Amran, Anggota Komisi X DPR RI, menanggapi ganjil penyataan Mendikbud yang dilontarkan jelang Rapat Kabinet terbatas Bidang Pendidikan dengan Presiden SBY siang hari ini. Menurutnya, tidak sepatutnya Mendikbud menyatakan anggaran terkait pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR (02/04). Padahal, pembahasan konstruksi Kurikulum 2013 dan anggarannya masih berjalan, setidaknya hingga Rapat Kerja Komisi X, 10 April 2012.
“Terasa ganjil, ketika Pak Mendikbud berkata ada atau tidak Kurikulum Baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru jalan terus! Jika benar itu program rutin Kemdikbud yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, mestinya Desember 2012 pun Kemdikbud punya laporan realiasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya,” papar Herlini Amran di Komplek DPR, Selasa (02/04).
PKS akan Berjuang Sampai Titik Penghabisan Tolak Asas Tunggal
RMOL. Anggota Pansus RUU Ormas dari PKS Indra mengungkapkan
dalam bebarapa hari ini sudah banyak perkembangan dalam pembahasan RUU
tersebut.
"Alhamdulillah usul kami (FPKS) untuk menghapus/memperbaiki beberapa redaksi terkait beberapa ketentuan yang berpotensi represif dan multitafsir sudah terakomodir," jelasnya (Rabu, 3/4).
Namun demikian, diakui Indra, masih ada dua substansi lagi yang masih belum menemukan kesepakatan bulat di antara sesama anggota Pansus.
"Alhamdulillah usul kami (FPKS) untuk menghapus/memperbaiki beberapa redaksi terkait beberapa ketentuan yang berpotensi represif dan multitafsir sudah terakomodir," jelasnya (Rabu, 3/4).
Namun demikian, diakui Indra, masih ada dua substansi lagi yang masih belum menemukan kesepakatan bulat di antara sesama anggota Pansus.
Isu Kudeta Ketua KPK, PKS Pertanyakan Slogan Berani, Jujur, Hebat
Isu
kudeta di kalangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan
kesan adanya perpecahan diantara para komisioner. Isu itu bergulir di
saat Komite Etik KPK mengusut kebocoran surat perintah penyidikan atas
nama Anas Urbaningrum.
Ketidakkompakan pimpinan KPK ditambah saat Abraham Samad menyatakan ada
pihak tertentu yang berniat melengserkannya dari jabatan Ketua KPK.
Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PKS Indra menyayangkan beredarnya isu
tersebut. Untuk itu, kata Indra, Komisi III berencana memanggil dan
meminta keterangan dari Abraham Samad Cs mengenai persoalan yang
terjadi.
Aleg PKS Tolak Ikut Kunker Komisi III ke Eropa, Ini Alasannya
Jakarta - Komisi III DPR berencana melakukan kunjungan kerja ke 4 negara
Eropa untuk pendalaman Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP dan KUHAP.
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, memastikan anggotanya tak akan ikut
serta dalam kunker tersebut.
"Kami sudah putuskan sejak akhir 2012 lalu bahwa PKS tidak ikut kunker atau studi banding ke luar negeri sampai selesai masa jabatan (tahun 2014)," kata Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Minggu, 31 Maret 2013
PKS Siapkan Tim Advokasi
SEMARANG
(KRjogja.com) - Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal dan
menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah,Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Tengah menyiapkan tim advokasi
hukum. "Bentuk kesiapan PKS tersebut dilakukan dengan menggelar
pelatihan tim advokasi hukum yang bertujuan untuk membekali kemampuan
advokasi kader PKS di tingkat daerah," tegas Ketua Bidang Kebijakan
Publik DPW PKS Jateng Hasman Budiadi.
Menurut Hasman, pelatihan
tim advokasi hukum tersebut dilatarbelakangi banyaknya kader PKS yang
tersandung permasalahan hukum, sekaligus sebagai bentuk kezaliman
terhadap kader PKS. "Oleh karena itu, kita menyiapkan kader yang mampu
melakukan advokasi hukum dan di setiap daerah ada dua kader," tandasnya.
"Hak Subjektif KPK untuk LHI" by @Fahrihamzah
1) Katanya bos @anasurbaningrum bikin KLB di bali juga?"
2) Kalau gini ngapain sih KPK tetapkan status @anasurbaningrum tersangka? Kayak untuk kepentingan KLB aja dong..."
3) Toh ybs nggak diperiksa kok sampai sekarang...KLB-in aja tu KPK sekalian...ganti #ABRAHAM..."
4) Kuasa menyidik dan menuntut kok jadi bahan maenan ya? KPK-KPK apa yg kau cari?
5) Yang lucu kasus LHI, awalnya dibilang "tangkap tangan" ternyata ybs ada di tempat lain...artinya "tangkap tangan orang lain"
2) Kalau gini ngapain sih KPK tetapkan status @anasurbaningrum tersangka? Kayak untuk kepentingan KLB aja dong..."
3) Toh ybs nggak diperiksa kok sampai sekarang...KLB-in aja tu KPK sekalian...ganti #ABRAHAM..."
4) Kuasa menyidik dan menuntut kok jadi bahan maenan ya? KPK-KPK apa yg kau cari?
5) Yang lucu kasus LHI, awalnya dibilang "tangkap tangan" ternyata ybs ada di tempat lain...artinya "tangkap tangan orang lain"
PKS: Dorong Transportasi Massal untuk Mengurangi Subsidi BBM
JAKARTA – Pemerintah terlalu lamban membangun dan mengembangkan
transportasi massal seperti jaringan kereta api baru, monorel dan mass
rapid transport (MRT) untuk mengurangi kemacetan. Inilah yang memicu
tingginya alokasi dana subsidi BBM karena masyarakat memilih menggunakan
kendaraan pribadi dengan alasan layanan transportasi massal masih buruk
dan terbatas.
Demikian disampaikan Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia menanggapi keinginan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM yang terus membengkak. Harus diakui, kenaikan subsidi BBM ini menyebabkan anggaran fiskal membengkak dan menyebabkan defisit neraca perdagangan, namun tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Semua itu akibat strategi yang salah dalam hal kebijakan transportasi,” tegas Yudi.
Sabtu, 09 Maret 2013
PKS : Perempuan pioner suksesnya pembangunan nasional
Ledia
Hanifa menegaskan bahwa perempuan harus memiliki pendidikan yang layak,
akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik serta peluang untuk
mengoptimalkan potensinya. Hal ini guna memberi kontribusi terbaik bagi
kemanusiaan.
Kamis, 07 Maret 2013
PKS Optimis Biaya Haji 2013 Bisa Turun
Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menhub EE. Mangindaan dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI Anggito Abimanyu (Selasa, 6/3) dalam rangka persiapan pelayanan transportasi dan penerbangan haji tahun 2013.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini, menyoroti dua hal yaitu kemungkinan menekan dan mengefisiensi biaya penerbangan sehingga dapat meringankan BPIH 2013 serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan penerbangan haji.
“Komponen biaya ibadah haji yg paling besar adalah transportasi udara, jika bisa di-efisien-kan maka akan terjadi penurunan yang signifikan pada BPIH tahun ini(2013). Hal ini sangat mungkin karena tahun 2010 pernah terjadi penurunan BPIH yang sangat signifikan. Inilah yang sangat diharapkan oleh jamaah haji,” kata Jazuli.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini, menyoroti dua hal yaitu kemungkinan menekan dan mengefisiensi biaya penerbangan sehingga dapat meringankan BPIH 2013 serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan penerbangan haji.
“Komponen biaya ibadah haji yg paling besar adalah transportasi udara, jika bisa di-efisien-kan maka akan terjadi penurunan yang signifikan pada BPIH tahun ini(2013). Hal ini sangat mungkin karena tahun 2010 pernah terjadi penurunan BPIH yang sangat signifikan. Inilah yang sangat diharapkan oleh jamaah haji,” kata Jazuli.
Minggu, 24 Februari 2013
Tas Ransel Aleg PKS Digeledah Satpam Senayan
Tas ransel selalu menempel di
pundak. Gaya dan penampilannya memang santai. jauh dari kesan jaim alias
jaga image. Dia buka tipe pria pernuh gengsi, walaupun menyandang
jabatan terbilang mentereng, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
terhormat. Sederhana dan ramah.
Itulah penampilan sehari-hari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di MPR TB Soemandjaja, sosok yang langka di DPR. Ketika TRIBUNnews.com menemuinya di gedung parlemen di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2), untuk wawancara, Sumandjaya sedang memimpin rapat di MPR.
Ia meminta waktu menyelesaikan rapat tersebut. Sesudah rapat, ia lalu mengajak ke ruangannya di Gedung Nusantara V.
Soeman memang dikenal sebagai sosok sederhana. Tidak seperti kebanyakan anggota DPR lainnya yang bergaya hidup glamour, mobil mewah, atau tas jinjing bermerk mengilap. Sedangkan Soeman, sapaan Soemandjaja tidak.
Itulah penampilan sehari-hari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di MPR TB Soemandjaja, sosok yang langka di DPR. Ketika TRIBUNnews.com menemuinya di gedung parlemen di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2), untuk wawancara, Sumandjaya sedang memimpin rapat di MPR.
Ia meminta waktu menyelesaikan rapat tersebut. Sesudah rapat, ia lalu mengajak ke ruangannya di Gedung Nusantara V.
Soeman memang dikenal sebagai sosok sederhana. Tidak seperti kebanyakan anggota DPR lainnya yang bergaya hidup glamour, mobil mewah, atau tas jinjing bermerk mengilap. Sedangkan Soeman, sapaan Soemandjaja tidak.
Senin, 18 Februari 2013
PKS Desak Pemerintah Tunda Pelaksanaan Kurikulum 2013
Jakarta (18/2) - Rencana kemendikbud untuk melaksanakan kurikulum
baru di tahun 2013 ini banyak dikeluhkan oleh para pemangku kepentingan
pendidikan di daerah. Demikian disampaikan Ahmad Zainuddin, anggota
komisi X DPR RI setelah mengadakan kunjungan panja kurikulum komisi X di
Kalimantan Timur baru-baru ini.
Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan
kurikulum baru yaitu pertama; Pemerintah harusnya tidak mengabaikan
tujuan pendirian negara ini sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD
45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk masyatakat
Indonesia yang cerdas, demokratis, moderen dan bermoral.
Kedua; Menjadikan pendidikan karakter dan pendidikan agama sebagai acuan
dan fokus utama dalam pengembangan kurikulum serta mengintegrasikannya
dalam semua mata pelajaran agar tujuan utama pendidikan nasional
sebagaimana termaktub dalam UUD 45 yaitu membangun masyarakat yang
beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dapat tercapai. Dan ini menjadi
konsekuensi dari kebijakan dasar pengembangan kurikulum yang bersifat
tematik dan integratif.
Rabu, 10 Oktober 2012
PKS: Pidato SBY Jangan Cuma Angin Segar, Harus Segera Diimplementasikan
Jakarta - Ketegasan dan solusi
yang diberikan Presiden SBY dalam pidatonya semalam diapresiasi oleh
PKS. Pidato itu diharapkan tidak hanya jadi angin segar, tapi harus
segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dari institusi terkait.
"Apa yang disampaikan oleh Presiden harus segera dapat diimplementasikan, jadi tak sekadar sebagai angin segar saja," kata Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Aboe mengingatkan agar KPK dan Polri segera mengambil tindakan untuk memenuhi permintaan Presiden SBY. Khusus untuk KPK, Aboe mengingatkan agar lembaga antikorupsi itu tak terlena meski mendapat angin segar dari pidato SBY. KPK tetap harus menunjukkan profesionalitasnya dengan terus bekerja memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
"The show must go on, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus tetap jalan. Masih banyak PR menunggu, kasus Hambalang, wisma atlet dan Century sudah menunggu, jangan membuang energi untuk perkara yang kurang urgent," sambungnya.
Lebih jauh, Aboe mengapresiasi keberhasilan SBY menjembatani komunikasi antara KPK dan Polri pada (8/10) siang sebelum pidato. Dia menilai campur tangan Presiden yang efisien dan tak berlebihan yang ditunjukkan SBY telah lama diharapkan publik.
"Saya rasa inilah sebenarnya yang ditunggu rakyat, kehadiran pemimpinnya saat mereka membutuhkan. Alhamdulillah presiden telah berhasil menjembatani komunikasi antara KPK dan Polri," tutupnya. [detik.com]
"Apa yang disampaikan oleh Presiden harus segera dapat diimplementasikan, jadi tak sekadar sebagai angin segar saja," kata Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Aboe mengingatkan agar KPK dan Polri segera mengambil tindakan untuk memenuhi permintaan Presiden SBY. Khusus untuk KPK, Aboe mengingatkan agar lembaga antikorupsi itu tak terlena meski mendapat angin segar dari pidato SBY. KPK tetap harus menunjukkan profesionalitasnya dengan terus bekerja memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
"The show must go on, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus tetap jalan. Masih banyak PR menunggu, kasus Hambalang, wisma atlet dan Century sudah menunggu, jangan membuang energi untuk perkara yang kurang urgent," sambungnya.
Lebih jauh, Aboe mengapresiasi keberhasilan SBY menjembatani komunikasi antara KPK dan Polri pada (8/10) siang sebelum pidato. Dia menilai campur tangan Presiden yang efisien dan tak berlebihan yang ditunjukkan SBY telah lama diharapkan publik.
"Saya rasa inilah sebenarnya yang ditunggu rakyat, kehadiran pemimpinnya saat mereka membutuhkan. Alhamdulillah presiden telah berhasil menjembatani komunikasi antara KPK dan Polri," tutupnya. [detik.com]
Langganan:
Postingan (Atom)






