Abdul Kharis: Meminta Pemerintah Kesejahteraan Guru Honorer Diperhatikan

Komisi X DPR RI mendesak sudah saatnya Pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan.

"Kebutuhan guru terutama pada tingkat pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil masih sangat banyak, namun Pemerintah selalu mengklaim kebutuhan guru sudah cukup," kata Wakil Ketua Komisi X (red. saat ini Ketua Komisi X) Abdul Kharis Almasyhari di Jakarta, Rabu (11/1).

Komisi X DPR RI mendesak sudah saatnya Pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan.

Herlini: Ada Yang Ganjil Dari Pernyataan Mendikbud

Jakarta - Herlini Amran, Anggota Komisi X DPR RI, menanggapi ganjil penyataan Mendikbud yang dilontarkan jelang Rapat Kabinet terbatas Bidang Pendidikan dengan Presiden SBY siang hari ini. Menurutnya, tidak sepatutnya Mendikbud menyatakan anggaran terkait pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR (02/04). Padahal, pembahasan konstruksi Kurikulum 2013 dan anggarannya masih berjalan, setidaknya hingga Rapat Kerja Komisi X, 10 April 2012.

“Terasa ganjil, ketika Pak Mendikbud berkata ada atau tidak Kurikulum Baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru jalan terus! Jika benar itu program rutin Kemdikbud yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, mestinya Desember 2012 pun Kemdikbud punya laporan realiasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya,” papar Herlini Amran di Komplek DPR, Selasa (02/04).