Surat Cinta untuk Bang Fahry Hamzah

Mohon maaf tanpa sedikitpun mengurangi rasa cinta dan ta'dzim, saya ingin sedikit menyampaikan apa yang saya rasakan tentang apa yang menimpa Bang FH.

Pertama tentu saya sedih dan berempati atas berita pemecatan Bang FH, saya tak menyangka akan sejauh ini. Koq ya akhirnya "kriwikan dadi grojogan".

Peristiwa ini membuka memori lama saya pada skala yang mungkin jauh lebih kecil yaitu insiden pelengseran kami dulu dari PP KAMMI. Kala itu juga lumayan gempar meskipun tak seheboh sekarang. Dan sedikit yang saya ingat pasca itu Bang FH, beberapa senior dan para guru menyarankan kami untuk lebih baik diam dan tak melawan. Sangat berat untuk mengendalikan diri dan mengikuti saran itu karena kami merasa tidak bersalah. Berkecamuk membara keinginan dalam dada untuk memberontak dan melawan. Tapi ternyata perlahan kami akhirnya  bisa mengikuti saran itu dan memilih untuk diam, meskipun butuh waktu. Selama kurang lebih empat tahun kami diam dan akhirnya  waktu jualah yang menjawab dan membela kebenaran yang dulu pernah kami yakini, setidaknya nama baik kami di-recovery.

Ini Daftar Anggota DPR yang Jadi Pansus Revisi UU Terorisme

Jakarta – Pembahasan revisi UU Terorisme di DPR berlanjut. DPR mengesahkan nama-nama anggota Pansus dari semua fraksi.

Pengesahan dilakukan saat rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memimpin paripurna.

Taufik menampilkan nama-nama anggota Pansus. Dia lalu menanyakan apakah Pansus Revisi UU Terorisme itu bisa disahkan.

“Setuju!” jawab anggota DPR peserta paripurna.

Susunan Rekomposisi Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (11/4) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengumumkan rekomposisi fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan dalam Rapat Pleno hari ini, Senin (11/4).

Dalam kesempatan tersebut, Jazuli menjelaskan bahwa surat tersebut diterima olehnya dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman pada hari Rabu (6/4).

“Inilah yang saya bacakan dari presiden PKS. Saya terima hari Rabu. Presiden meminta secepatnya diumumkan. Saya minta diumumkannya hari Senin,” jelas Jazuli di depan para Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

PKS Tegaskan Tetap di Luar Pemerintahan

Jakarta (7/4) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan, PKS akan tetap berada di luar pemerintahan, dan tetap menjadi oposisi loyal. Ini merupakan keputusan Majelis Syuro PKS dan hingga kini belum ada perubahan.

Penegasan Sohibul Iman tersebut menjawab kabar yang marak beredar di media sosial bahwa PKS mendapat jatah dua menteri dalam reshuffle kabinet mendatang. Menurut kabar burung tersebut jatah dua menteri itu sebagai imbalan atas langkah PKS yang memecat Fahri Hamzah.

“Saya tegaskan PKS tetap berada di luar pemerintahan,” kata Sohibul Iman, Kamis (7/4/2016) sore di Jakarta.

Kiprah Prestatif Sosok Perempuan PKS Ledia Hanifa

Jakarta (7/4) – “Bismillah, semoga Allah mudahkan urusan”. Kalimat itulah yang pertama kali keluar dari untaian kata Perempuan PKS Ledia Hanifa saat ditanya seorang wartawan, menggantikan posisi Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR RI.

Pimpinan DPR perempuan pertama pasca reformasi ini, mewarisi darah politik yang berasal dari sang kakek, Rd. H. Hasan Natapermana, yang pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Pasundan sekaligus Tokoh Koperasi Jawa Barat.

Sedari kecil, Ledia memilih terjun bersama masyarakat: memimpin, mengelola perbedaan, hingga meraih prestasi di dalamnya. Wajar, saat di SD Taman Sari, Rawasari, Jakarta Pusat, Ledia menyabet dua penghargaan berturut-turut, yaitu Penghargaan Penggalang Garuda Gerakan Pramuka Jakarta Pusat (1984) dan Penghargaan Peserta Terbaik Latihan Pengembangan Kepemimpinan Penegak dan Pandega se-Kwartir Cabang Jakarta Pusat (1986).

PKS Ajukan Ledia Hanifa Jadi Wakil Ketua DPR RI

Jakarta (6/4) -- Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera mengajukan Ledia Hanifa untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI. Surat pergantian itu diajukan F-PKS, Rabu (6/4/2016).

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Ledia Hanifa ditunjuk untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR. “Ledia Hanifa yang akan menggantikan Fahri Hamzah,” kata Sohibul Iman, di Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Pengajuan nama Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri diputuskan dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Perempuan kelahiran Bandung, 47 tahun lalu ini dianggap memiliki kemampuan untuk duduk di kursi pimpinan DPR.

Penjelasan PKS Tentang Pelanggaran Disiplin Partai yang Dilakukan Saudara Fahri Hamzah

 

PENJELASAN DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TENTANG
PELANGGARAN DISIPLIN PARTAI
YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA FAHRI HAMZAH

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan meluruskan duduk persoalan yang terkait dengan Saudara Fahri Hamzah yang telah beredar di publik, DPP PKS memandang perlu diterbitkannya Penjelasan Kronologis Permasalahan tersebut.

Penjelasan ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih utuh dan proporsional baik secara substansi permasalahan maupun proses penanganannya. Semoga Allah Swt memberikan keteguhan dan kemantapan hati kita untuk saling menasehati dalam kesabaran dan kebenaran serta mengokohkan tali ukhuwah di antara kita.

Berikut ini adalah penjelasan kronologis permasalahan Saudara Fahri Hamzah:

Mustafa Kamal Gantikan Taufik Ridlo Sebagai Sekjen PKS

Jakarta (6/4) -- Dewan Pimpian Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjuk Mustafa Kamal sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Taufik Ridlo. Seperti diketahui Taufik Ridlo mengundurkan diri dari posisi Sekjen PKS karena alasan kesibukan pribadi.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan, pergantian Taufik Ridlo dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekjen, yang selama dalam satu bulan terakhir ini kosong. Dalam masa itu tugas-tugas Sekjen ditangani oleh Wakil Sekjen.

“Posisi Sekjen sangat penting dalam organisasi, karenanya tidak bisa dibiarkan kosong dalam waktu yang lama. Harus segera diisi agar roda organisasi dapat berputar dengan normal,” kata Sohibul Iman, Rabu (6/4).

Tersangka Pembocor Sprindik KPK Teman Dekat Wartawan Tempo

Islamedia - Komite etik KPK mengumumkan hasil temuannya terkait kasus kebocoran sprindik Anas Urbaningrum. Temuan tim, sang pembocor sprindik adalah Wiwin Suwandi, sekretaris Abraham Samad.

"Bahwa benar, pembocor sprindik adalah Wiwin Suwandi yang menjabat sebagai sekretaris terperiksa satu Abraham Samad," kata anggota tim komite etik KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean.

Hal tersebut dia sampaikan dalam sidang terbuka di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (3/4/2013).

Pembocor Sprindik Sespri Ketua KPK ?

Islamedia - Komite Etik telah menemukan pembocor Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Dia adalah Sekretaris Ketua KPK, Wiwin Suwandi.

"Bahwa benar Wiwin suwandi yang tugasnya sekretaris ketua KPK telah membocorkan Sprindik Anas," kata anggota Komite Etik, Tumpak Harotangan Pangabean di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2013).

PKS panjatkan doa terbaik untuk Yusuf Supendi di Hanura

Salah satu pendiri Partai Keadilan (PK, bukan PKS), Yusuf Supendi resmi bergabung dengan Partai Hanura. Mendengar kabar tersebut, Mohamad Sohibul Iman, wakil ketua DPR pengganti Anis Matta, mengapresiasi sikap Yusuf.

"Beliaukan sudah tidak bersama PKS, nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja," kata Sohibul seperti yang diberitakan media online merdeka.com, Jumat (15/3).

Shohibul menilai merapatnya Yusuf ke partai besutan Wiranto merupakan hak politik setiap orang. "Kita menghormati pilihan politik, kita sangat menghormati pilihan politik ustaz Yusuf," tegas dia.

Dua Kekalahan dan Pertaruhan Moral Kader PDIP

PDI Perjuangan (PDIP) ternyata tak cukup mampu merawat tren positif terhadap kemenangan Jokowi di Jakarta. Terbukti setelah kemenangan di Jakarta, PDIP berturut-turut kalah di pilgub Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut). Saya tidak memasukkan kemenangan kandidat yang didukung PDIP di Sulawesi Selatan, karena tak ada kader PDIP yang maju di sana.

Berbeda di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dalam pilgub Jabar, PDIP mengusung kadernya sendiri yaitu Rieke Diah Pitaloka yang dipasangkan dengan Teten Masduki. Pasangan ini memperoleh hasil yang cukup cemerlang karena mampu mengalahkan Dede Yusuf yang dalam survey-survey sebelumnya unggul terhadap Rieke. Dalam pilgub Jabar sosok Jokowi juga dimanfaatkan oleh PDIP untuk mendongkrak suara Rieke.

Dalam pilgub Sumut yang berlangsung hari ini, PDIP mengusung Effendi Simbolon sebagai Cagub. Fenomena yang terjadi di Jawa Barat juga muncul di sini. Dalam berbagai rilis quick count Effendi Simbolon mampu memperoleh posisi kedua dalam perolehan suara menggeser Gus Irawan yang dalam survey sebelumnya memperoleh posisi kedua. Jokowi dalam pilgub Sumut juga dihadirkan sebagai juru kampanye Effendi Simbolon.

DEMOKRAT DISARANKAN BELAJAR PADA PKS

Islamedia - Belum terisinya posisi ketua umum Partai Demokrat pascaditinggalkan Anas Urbaningrum, dinilai karena Demokrat tidak dapat mengelola konflik internal dengan baik.

Akibatnya partai yang didirikan Presiden SBY itu terus diterpa isu-isu politik yang merugikan. Peneliti dari Indo Barometer, M Qadari menyarankan Demokrat mencontoh PKS yang telah menunjukkan kemampuan mengelola konflik dengan baik.

Ia mencontohkan saat Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor daging sapi, dengan cepat partai melakukan transisi kepemimpinan dengan menunjuk Anis Matta sebagai Presiden PKS yang baru. Dengan demikian, gonjang-ganjing politik yang menerpa partai segera mereda.

Sssts...Ada Operasi Intelijen Bersandi SS untuk Hancurkan Parpol

JAKARTA - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014, kondisi politik di Indonesia mulai memanas. Sejumlah partai politik terus berupaya membangun citra, demi mendongkrak elektabilitas partai.

Tapi, tak hanya berupaya memoles citra, sejumlah partai politik juga menyerang partai politik lain, untuk menjatuhkan citra. Hal itu, terlihat dari banyaknya kader partai politik besar  yang terseret kasus korupsi.

Menurut Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Golkar, Bambang Soesatyo, ada selentingan rumor yang menyatakan, saat ini ada operasi intelijen bersandi SS yang tengah dijalankan kelompok tertentu. Operasi itu dilakukan dengan cara  menghembuskan kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik. Tujuannya agar elektabilitas lawan politiknya menurun.

Bantah lupakan negara, SBY siap blusukan lagi

MERDEKA.COM. Minggu 17 Februari lalu adalah puncak dari upaya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua Majelis Tinggi dan ketua Dewan Pembina mengurusi Partai Demokrat. Sejak pulang dari lawatannya ke luar negeri, SBY langsung disibukkan mengurusi partainya yang terus dilanda kemelut.

SBY tiba di Indonesia dari kunjungan kerja ke Liberia, Nigeria, Arab Saudi dan Mesir pada Kamis (7/2) lalu. Saat SBY sedang di luar negeri, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting mengeluarkan hasil siginya. Hasilnya, elektabilitas Partai Demokrat terus merosot menjadi tinggal 8,3 persen.

Hal inilah yang membuat risau kader Demokrat. Para elite partai pun mulai berteriak-teriak meminta pertolongan bosnya. SBY diminta segera turun tangan membenahi partai. Hasilnya, SBY mengeluarkan delapan solusi yang salah satu poin utamanya mengambil alih komando dari Ketua Umum Partai Demokrat. SBY kemudian mengundang para ketua DPD se-Indonesia untuk menandatangani pakta integritas. Dan puncaknya adalah menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat yang dilaksanakan di Hotel Sahid, Jakarta.

PKS Tanggapi Serius Survei LSN tentang Partai Islam yang Turun

JAKARTA, (PRLM).- Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) tentang elektabilitas partai massa berbasis Islam mengalami penurunan ditanggapi serius oleh Ketua Dewan Pembina Pusat (DPP) Bidang Perencanaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf. Menurut Bukhori, partainya akan segera melakukan lompatan atau gerakan besar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat lagi kepada PKS.

"Survei elektorat tidak menjadi rukun iman bagi kami. Akan tetapi, kita pun akan melakukan peningkatan kinerja yang membuat masyarakat kembali percaya kepada kami," katanya kepada "PRLM", di sela-sela rapat Komisi III, di Jakarta Rabu (27/6/12).

Ia mengungkapkan, PKS tetap percaya diri menghadapi Pemilu 2014, meskipun survei LSN mengatakan telah terjadi penurunan elektabilitas partai. "Saat ini kita pada tataran rapatkan barisan dan konsolidasi internal," ucapnya.

Ketua DPP PKS: Korupsi Proyek Alquran, Kebangetan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama dinilai sebagai hal yang sudah keterlaluan. Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi mengatakan pernah mendengar mengenai dugaan tersebut sebelum kasus ini muncul dipermukaan. Ia menyayangkan jika hal tersebut benar-benar terjadi.

“Bila ini memang benar terjadi sungguh kebangetan! Masa pengadaan kitab suci sampai di korupsi, bisa kualat nanti,” katanya akhir pekan lalu.

Ia pun meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa sesegera mungkin mengungkap dugaan korupsi ini. Tetapi, disaat yang sama, ia juga meminta agar KPK bertindak lebih hati-hati. Karena persoalan ini menyangkut kitab suci sehingga jauh lebih sensitif.

Mensos Salim Segaf al-Jufri Bangun Zona Anti-Korupsi di Lingkungan Kementerian Sosial

[merdeka.com] - Menteri Sosial Salim Segaf al-Jufri membangun zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan kementeriannya. Pembangunan zona ini bertujuan untuk mengikis korupsi di birokrasi.

"Untuk membangun wilayah anti korupsi itu, harus dibangun dulu zona integritas dan acara kita ini judulnya adalah pencanangan zona integritas," kata Salim Segaf kepada wartawan di Kemensos, Kamis (7/6).

Menurutnya, komitmen bersama antarjajaran Kementrian Sosial adalah kunci untuk menyukseskan program ini. Nantinya setelah enam bulan, Mensos akan memanggil Inspektorat Jenderal dan pihak terkait yaitu KPK dan aparatur negara lainnya untuk menilai.

Wa Ode Ingin Bongkar Mafia Anggaran, Tamsil Senang er:

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari F-PKS Tamsil Linrung mengaku senang bila Wa Ode Nurhayati akan membongkar mafia anggaran dan melaporkan pimpinan Banggar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya senang kalau Wa Ode mau bongkar," kata Tamsil di Ruang Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Menurut Tamsil, bila ada bukti-bukti keterlibatan pimpinan Banggar dipersilakan untuk dibuka. Dalam setiap rapat Banggar, Wa Ode sering menyampaikan pikiran orang daerah. "Karena itu kalau bicara saya beri waktu lebih lama," ujarnya.

Dua Orang Anggota Majelis Syuro Ingin PKS Keluar Koalisi

Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Purnomo menyatakan, setidaknya ada dua orang anggota Dewan Syuro yang dipastikan menginginkan partainya keluar dari koalisi. Ini merespon langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY) yang mengurangi jatah kursi menteri PKS di kabinet.

Pasalnya, lanjut dia, kesepakatan empat kursi menteri untuk PKS telah diatur di kontrak politik dengan SBY. Pengurangan tersebut sama artinya dengan pelanggaran kontrak politik yang telah disepakati kedua belah pihak.

Memang dua orang masih terbilang sedikit dari keseluruhan Majelis Syuro yang berjumlah 99 anggota.