Kondisi keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo membengkak akibat kenaikan belanja pegawai hingga Rp69 miliar. Hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi kegiatan pembangunan daerah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo Hasman Budiadi menilai kenaikan belanja pegawai yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2011 akan membebani anggaran. “Selama ini dana untuk membayar gaji pegawai sangat besar. Besarannya mencapai 70% dari total anggaran APBD,”katanya kemarin.
Politikus PKS tersebut yakin kenaikan belanja pegawai yang cukup besar akan memengaruhi program kegiatan lainnya.Terlebih lagi,sejumlah program sosial mengalami kekurangan dana karena habis di tengah jalan. Menurutnya, dalam APBD murni saja anggaran program pembangunan hanya berkisar 30%.