Mahfudz Siddiq Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera : “Jangan sampai terjadi abuse of power di KPK"

JAKARTA (Pos Kota) – Wakil Sekjen Partai Keadialan Sosial (PKS), Mahfudz Siddiq, mengingatkan KPK terkait inkonsistensinya dalam menangani kasus yang ramai dibicarakan publik.

KPK juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru membongkar boroknya sendiri, seperti pada kasus yang dialami mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

“Jangan sampai terjadi abuse of power di KPK. Kewenangannya yang sangat besar seperti yang dimiliki KPK saat ini, kalau itu terbuka ke publik maka tamatlah riwayat KPK,” kata Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).

Mahfudz: Ada Parpol yang Mendorong SBY Melepas Menteri PKS

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik blak-blakan mengungkapkan ada manuver salah satu partai politik yang mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi pos menteri PKS. Tidak hanya itu, ada manuver yang ingin mendepak PKS keluar koalisi.

“Manuver-manuver agar SBY melepas menteri PKS memang ada sejak sebelum reshuffle kabinet,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2011).

Sekarang setelah reshuffle selesai, kata Mahfudz, ada manuver mengarahkan PKS terkena hukuman dari SBY. Parpol yang melontarkan pun sama. Namun, ia enggan menyebut parpol yang dimaksudnya.

PKS: Popularitas SBY Turun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Survei awal Juni ini yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia mengungkapkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merosot jauh. Namun, tanpa survei ini pun, Partai Keadilan Sejahtera telah melihat kemerosotan citra SBY dari sejumlah masalah yang muncul belakangan ini.

Sekalipun tidak merinci masalah yang dimaksudnya, Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Shiddiq, mengatakan masalah tersebut telah beredar menjadi opini publik dan pembahasan di media. "Kalau kita melihat secara kompeten dan observasi, masalah yang muncul itu bisa dipastikan berdampak negatif pada popularitas Presiden SBY," ujar Mahfudz di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6).

LSI mempublikasikan survei "Kepuasan Publik atas Kinerja SBY" awal Juni ini. Dari 56,7 persen pada Januari 2011, popularitas SBY turun menjadi 47,2 persen. Menurut LSI, popularitas yang di bawah 50 persen ini pertama kali sejak SBY terpilih kembali pada Pemilu 2009.

PKS: Stop Pengiriman TKW Informal

Kasus tenaga kerja wanita yang dihukum pancung Sabtu (18/6/2011) di Arab Saudi, Ruyati binti Satubi, adalah sebuah gambaran problem yang kompleks tentang tenaga kerja Indonesia (TKI). Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, Minggu (19/6/2011).

Di sisi hilir, hal ini mengindikasikan persoalan diplomasi dan perlindungan WNI yang masih lemah. Namun di sisi hulu, menurut Mahfudz Siddiq, adalah lemahnya sistem perekrutan dan penempatan TKI. Jadi, Mahfudz menyarankan Kemenakertrans, BNP2TKI dan Kemlu harus dievaluasi. Kasus ini dianggapnya nyaris tidak jadi wacana dan agenda, seperti terabaikan.

"Sekali lagi saya mendesak penghentian pengiriman TKW sektor informal selama pemerintah belum tuntas benahi sistem perekrutan, pengiriman, penempatan, dan perlindungannya. Saudi dan Malaysia sampai dengan sekarang tetap tidak mau buat MoU G to G. Masih banyak peluang untuk TKI sektor formal," Mahfud menandaskan.

Mahfudz Siddiq: Komisi I meminta Pemerintah Bayar Tebusan terkait Darsem

DPR melalui Komisi I, meminta Pemerintah membayar diyat (tebusan ganti rugi) untuk Darsem, seorang Tenaga Kerja Indonesia yang divonis hukuman mati namun dimaafkan pihak keluarga korban dan diwajibkan membayar 2 juta real atau sebesar Rp4,7 miliar.

Komisi I DPR meminta Pemerintah melakukan pembayaran sebelum tanggal 7 Juli 2011.

"Komisi I meminta Pemerintah terkait Darsem, membayar Rp4,7 miliar sebelum tanggal 7 Juli 2011 sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI di Luar Negeri," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq saat rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di DPR, Senin (20/6/2011).

PKS Dukung Anggota KPU Diisi Kader Parpol

Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Mahfud Shiddiq, mendukung usulan anggota KPU diisi kader parpol. Dengan catatan, ketika resmi terpilih jadi anggota KPU yang bersangkutan harus mengundurkan diri. “PKS menerima usulan itu,” kata Mahfud di gedung DPR, Selasa (7/6).

Ia menegaskan, jika kader parpol itu saat mendaftar tak lolos tes, maka harus digugurkan. Adapun, jika dalam fit and proper test layak, maka bisa jadi anggota KPU. Mekanisme itu, kata dia, dipilih agar KPU diisi orang yang berkompeten. Adapun, dari kader parpol mana yang terpilih, ia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme perekrutan. Basis kompetensi

Fraksi PKS DPR mendukung usulan itu karena punya pengalaman kurang mengenakkan dalam pemilu 2009 lalu. Saat itu, beberapa parpol, termasuk PKS mengaku kesulitan mengakses transparansi data daftar pemilih tetap (DPT). Jika diisi orang yang dulunya pernah jadi kader parpol, diharapkan bisa saling melakukan pengawasan dan fungsi kontrol.

Ruhiyah Yang Ringkih, Oleh Ust. Mahfudz Siddiq

Ada fenomena berbahaya yang menggejala pada sebagian kader dakwah. Fenomena tersebut dapat terbaca oleh mereka yang jeli memperhatikan tutur kata, pandangan mata serta gerak langkah kader tadi. Fenomena yang dimaksud berupa melemahnya aspek ibadah serta meringkihnya sisi ruhiyah. Bagi kalangan kader yang mengemban tugas menggerakkan roda dakwah (amilin), hal demikian sangat berbahaya dan berpotensi besar melemahkan kekuatan harakah, disamping sebagai bukti menjauhnya mereka dari manhaj yang mereka kenali.

Semua kita tahu bahwa aspek ruhiyah serta ibadah merupakan garapan terdepan manhaj tarbiyah. Penekanan terhadap kedua aspek tadi bukanlah suatu yang berlebihan sehingga mengesankan adanya upaya pembentukan arus tasawuf dalam harakah dakwah. Yang jelas kedua aspek tadi adalah amar (perintah) dari Allah yang harus ditegakkan di samping menjadi wasilah atau sarana yang akan menopang soliditas harakah.

Al-Quràn banyak sekali memberi penekanan terhadap aspek-aspek ruhiyah, ibadah, taqarrub, khasysyah, inabah, tsiqah serta tawakal kepada Allah. Begitupun sunnah nabawiyah memberikan perhatian besar terhadap semua aspek tadi seraya banyak sekali menuangkan permisalan agar dapat dipahami maknanya dengan baik. Aplikasi nilai-nilai tadi akan mampu mengokohkan ruhiyah dan memberikan peluang kepada diri untuk mengembangkan potensi yang selanjutnya mampu memikul amanah dakwah. Selain itu, setiap kader akan dapat merasakan manisnya iman, indahnya zuhud, mementingkan yang disediakan Allah di akhirat serta tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan.

Anis: Tandatangani Piagam Koalisi, PKS Akan tetap Kritis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen PKS, Anis Matta, berkomentar mengenai penandatangan piagam koalisi. Ia menyatakan hal tersebut hal yang bagus. Tetapi, ditegaskannya, meski sudah bersepakat, partai ini akan tetap kritis.

“PKS akan tetap kritis, otomatis. Itu kan kewajiban konstitusi,” katanya, Rabu (25/5). Ia mengakui proses sharing berlangsung cukup lama dan pihaknya merasa cukup diterima dengan baik di dalam kontrak tersebut.

Ia mengaku tak ada permasalahan dengan poin-poin yang disepakati. Namun, hal krusial yang disoroti dalam piagam itu yakni membedakan antara hak prerogratif presiden dengan konstitusi Dewan. “Itu (pembedaan) proporsinya sudah bagus,” katanya.

PKS Kembalikan Uang Gratifikasi 2M ke KPK

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan, fraksinya pernah mengembalikan uang senilai Rp 2 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Uang yang diterima anggota fraksinya pada periode 2005-2009 itu diduga merupakan gratifikasi sehingga kebijakan partainya memang mengharuskan untuk menyerahkannya kepada KPK.

“Kebijakan fraksi kami jelas. Setiap uang yang tak jelas asal-usulnya harus diserahkan ke KPK. Yang kayak gitu kan barang gelap, enggak kayak orang terima gaji. Jadi harus diberikan pada KPK. Total yang kami serahkan ke KPK sekitar Rp 2 miliar dari periode dari 2005,” jelas Mahfudz Shiddiq di Gedung DPR, Kamis (19/5/2011).

PKS Harapkan Koalisi Lebih Solid

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen), Mahfudz Siddiq mengatakan penandatanganan piagam koalisi baru memberikan harapan baru. “Karena semangatnya adalah untuk merevitalisasi koalisi, maka berharap koalisi bisa berjalan maksimal dan tidak terjadi persoalan yang seperti sebelumnya dan bisa lebih solid,” katanya saat dihubungi Republika, Senin petang (23/5).

Menurutnya, penandatanganan itu dilakukan setelah usulan dari PKS diterima Presiden dan oleh partai koalisi yang lainnya. Usulan itu dikatakannya senada dengan usulan yang disampaikan Partai Golkar. Yakni untuk lebih menyempurnakan mekanisme di dalam koalisi. “Terutama dalam pola koordinasi, komunikasi, dan bagaimana jika nantinya terjadi perbedaan pendapat,” katanya.

Dalam piagam koalisi yang baru ditandatangani Senin tersebut mempertegas hal itu. Selain itu, piaga, koalisi yang ada pun harus tetap tunduk pada UU yang ada. Termasuk UU yang mengatur tentang kewenangan anggota koalisi dalam legislative.

Pembahasan RUU Intelijen Tak Bisa Dikejar Tayang

INILAH.COM, Jakarta - Rancangan Undang-undang Intelijen yang ditargetkan selesai pada bulan Juli 2011 tampaknya bakal molor.

”Kemarin bersama pimpinan DPR kita membahas RUU intelijen dan kita sepakat dari internal harus dibuka jadi RUU tidak ditargetkan Juli,“ ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam diskusi publik RUU Intelijen, yang diadakan oleh Kantor Berita Antara, di Gedung Antara, Rabu (11/5/2011), siang.

Mahfudz menjelaskan, DPR memiliki alasan menunda penyelesaian RUU intelijen karena akan menggodok betul RUU tersebut, agar tidak terjadi persepsi bias dari masyarakat.

PKS: Daripada Ribut, Batalkan Pembangunan Gedung Baru

PKS menilai rencana penurunan anggaran pembangunan gedung baru DPR tetap akan diprotes rakyat. PKS pun menolak rencana ini dan memilih membatalkan pembangunan gedung baru DPR.

"Batalin saja pembangunan gedung baru daripada ribut begini," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/5/2011)

Menurut Mahfudz, rencana pembangunan gedung baru DPR terus diprotes rakyat. Karenanya menekan anggaran hingga memperkecil gedung baru DPR, bukan solusi tepat.

Mahfudz Setuju Moratorium Kunker ke Luar Negeri

Desakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan sementara kunjungan kerja anggotanya ke luar negeri mendapat respon positif. Sejumlah anggota DPR setuju, dengan desakan moratorium tersebut.

Setidaknya, dukungan atas moratorium tersebut dikemukakan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq. “Setuju saya, moratorium untuk secara umum dihentikan," ujar Ketua Komisi I DPR ini sesaat sebelum memasuki ruang rapat Paripurna DPR, Senin (09/05).

Dikemukakan Mahfudz, anggota DPR yang hendak melakukan kunjungan ke luar negeri sebaikknya membuat proposal dan mempresentasikan keinginannya. Dengan demikian, kunjungan tersebut bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, dari proposal yang diajukan. "Kalau ada kunker, dia harus mempresentasikan proposalnya dan siap mempertanggungjawabkan proposalnya," ujar Mahfudz.

PKS Akan Usung Capres Sendiri di Pilpres 2014

Detik.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan besar tidak akan mendukung bakal capres PD, Ani Yudhoyono, di pilpres 2014. Sebab, PKS memilih mengajukan capres sendiri di pilpres 2014 ketimbang mempersiapkan kandidat cawapres untuk isteri Presiden SBY tersebut.

"Orang mengusung capres sih wajar saja disosialisasikan lebih awal. PKS sendiri kemungkinan memunculkan capres sendiri untuk meramaikan bursa pemimpin nasional, supaya kita tidak mengalami kekurangan stok pemimpin," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada detikcom, Sabtu (8/1/2011).

Anis menuturkan, pemilu 2014 seharusnya diisi oleh banyak capres. Dengan demikian maka rakyat akan jeli memilih mana calon presiden yang dianggap layak memimpin Indonesia.

"Kita harap partai lain juga memunculkan calon masing-masing, makin banyak capres makin ramai pilpres 2014 dengan pemimpin berpengalaman," imbau Anis.

PKS Minta Masalah Hukum Tidak Dipermainkan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq meminta agar masalah hukum tidak dipermainkan.

Hal itu dikatakan Mahfudz terkait terjadinya beberapa kali penundaan sidang karena gagalnya jaksa penuntut umum menghadirkan saksi terhadap terdakwa pemalsuan dokumen akta gadai surat kuasa pencairan deposito dalam penerbitan letter of credit (L/C) Bank Century Mukhammad Misbakhun.

"Sejak awal PKS sudah open hand, mempersilakan kepada penegak hukum untuk memproses Misbakhun bila terbukti bersalah. Tapi saat proses berjalan, hukum sepertinya dipermainkan," kata Mahfudz, Jakarta, Rabu.

Dengan adanya beberapa penundaan sidang dan gagalnya JPU menghadirkan saksi, ia menilai, semakin jelas bahwa kasus Misbakhun direkayasa.

Komisi I DPR Desak Pembangunan Kekuatan Maritim

Jakarta. Hasil rapat dengar pendapat umum Komisi I DPR RI dengan jajaran Menteri Menko Polhukam berujung pada kesimpulan tentang masih banyaknya PR untuk mengelola perbatasan. Termasuk di dalamnya pembangunan kekuatan maritim yang lebih kokoh.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi I DPR dengan menteri-menteri yang tergabung dalam jajaran Menko Polhukam baru selesai sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu (1/9/2010). Menteri-menteri Menko Polhukam tampil komplet yang terdiri dari Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yosgiantoro, KaBIN Sutanto Mendagri Gamawan Fauzi dan Irwasum Mabes Polri Nanan Sukarna yang hadir mewakili Kapolri Bambang HD ini membahas tentang pengelolaan wilayah perbatasan.

Hasil dari rapat tersebut adalah desakan kepada pemerintah untuk memberi prioritas pada pembangunan kekuatan maritim guna mengamankan wilayah perbatasan. Selain itu koordinasi badan-badan yang memiliki kewenangan untuk mengelola perbatasan diminta untuk lebih ditingkatkan.

Pemilihan Cilangkap Siratkan Opsi Hard Power Presiden

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato terkait dengan Malaysia di depan Panglima TNI beserta jajarannya. Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq menilai Presiden menyiratkan opsi hard power dalam langkah diplomasi.

Seperti yang disampaikan oleh SBY di Istana Negara kemarin, orang nomor satu di Indonesia tersebut akan menyampaikan orasi tentang hubungan dengan Malaysia, di Markas Besar TNI, di Cilangkap seusai salat tarawih, malam ini. SBY juga menegaskan bahwa dia tidak akan main-main dengan kedaulatan bangsa.

Pemilihan Cilangkap sebagai tempat untuk menyampaikan pidato tersebut mendapat tanggapan positif yang relatif seragam. Tak terkecuali Mahfud Siddiq yang semalam baru saja menjamu jajaran menteri Menko Polhukam dalam rapat dengar pendapat umum Komisi I tentang pengelolaan perbatasan khususnya dengan Malaysia.

PKS: Asas Tetap Islam, Ideologi Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai politik Islam di Indonesia. Namun, PKS menganut ideologi terbuka yang menerima keberagaman dan terbuka terhadap masyarakat dari identitas yang berbeda (non-Muslim).

"Islam yang dipahami oleh PKS adalah terbuka karena Islam sendiri menghendaki itu. Menerima dan membangun masyarakat lainnya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq dalam diskusi "Pancasila di antara Relasi Islam dan Nasionalisme", Kamis (19/8/2010) di Jakarta.

Diungkapkannya, PKS memang merupakan partai Islam, tetapi Islam yang dipahami PKS adalah Islam yang terbuka. PKS sebagai partai Islam tidak menutup diri pada masyarakat lain yang non-Islam. PKS justru ingin membangun dan bekerja sama dengan masyarakat lainnya.

Masyarakat Tak Peduli Ideologi Partai

JAKARTA, KOMPAS.com. Dalam memilih partai politik, masyarakat tidak lagi melihat apakah partai tersebut berideologi Islam atau tidak. Masyarakat lebih berorientasi pada parpol yang dapat memberikan jaminan hidup.

"Mereka (masyarakat) pilih parpol itu bukan lagi lihat ideologinya Islam atau bukan, tapi karena mereka yakin parpol tersebut dapat beri solusi terhadap kebutuhan real masyarakat," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq dalam diskusi Pancasila di antara Relasi Islam dan Nasionalisme, Kamis (19/8/2010) di Jakarta.

Dia mengungkapkan, social distrust begitu kuat terhadap parpol. Lembaga politik yang paling korupsi adalah parpol. Maka dari itu, sekarang masyarakat memilih suatu parpol tertentu karena mereka yakin parpol tersebut dapat memberi solusi bagi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, yakni pekerjaan dan harga barang kebutuhan pokok.

PKS Curigai Penanganan Terorisme oleh Polri

JAKARTA-MI. Sikap misterius Mabes Polri dalam melakukan penangkapan teroris mulai menuai protes. Sikap ini justru mengganggu rasa aman masyarakat.

Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menyatakan Polri harus menjelaskan kepada masyarakat atas penangkapan terhadap Abu Bakar Ba'asyir. Pasalnya, polisi tidak pernah memberikan penjelasan konkrit penyelesaian kasus terorisme.

"Pihak Polri harus segera menjelaskan ke publik soal penangkapan Abu Bakar Ba'asyir, berupa delik dan alat buktinya," tegasnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (9/8).