"Hak Subjektif KPK untuk LHI" by @Fahrihamzah

1) Katanya bos @anasurbaningrum bikin KLB di bali juga?"

2) Kalau gini ngapain sih KPK tetapkan status @anasurbaningrum tersangka? Kayak untuk kepentingan KLB aja dong..."

3) Toh ybs nggak diperiksa kok sampai sekarang...KLB-in aja tu KPK sekalian...ganti #ABRAHAM..."

4) Kuasa menyidik dan menuntut kok jadi bahan maenan ya? KPK-KPK apa yg kau cari?

5) Yang lucu kasus LHI, awalnya dibilang "tangkap tangan" ternyata ybs ada di tempat lain...artinya "tangkap tangan orang lain"

KPK, adakah jiwamu tenang?

by @Fahrihamzah

Apa kabar ABRAHAM BUSYRO BAMBANG ZULKARNAIN ADNAN of @KPK_RI

Tidurlah....nama kalian melelahkan bangsa ini...seolah hanya ada kalian di kolong Pertiwi...

Lima jagoan kita..our last chance. ..ambillah waktu untuk dirimu... jangan lukai kemesraan mu.

Bangunlah malam untuk pertajam hatimu agar niatmu lurus dan dadamu lapang…

Ujilah keikhlasanmu agar hidupmatimu hanya untuk Allah...dan kau diterimaNya sebagai nafsul muthmainnah...

Fahri tetap di Komisi III : "Kita selesaikan KPK dulu"

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah menegaskan tak akan hengkang dari Komisi bidang hukum tersebut ke Komisi XI yang menangani bidang anggaran. Dia enggan pindah sebelum berhasil membersihkan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita selesaikan KPK dulu, kita cuci dengan diterjen," ujar Fahri.

Hal itu dinyatakan Fahri kepada wartawan yang menjumpainya dalam acara peluncuran buku karya Panda Nababan, anggota Komisi III Fraksi PDIP, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Menurutnya KPK harus dibenahi supaya pemberantasan korupsi lebih difokuskan pada pencegahan, bukannya penindakan.

Fahri Hamzah: Pimpinan KPK Harus Ubah Paradigma Pemberantasan Korupsi

RIMANEWS – Pansel KPK telah mengumumkan 10 nama yang lolos menjadi calom pimpinan KPK. Dari 10 tersebut, Pansel kemudian akan menyaringnya menjadi 8 nama untuk selanjutnya diserahkan kepada Komisi III DPR untuk dipilih 4 orang menjadi pimpinan KPK mendampingi Busyro Muqoddas.

Kriteria apa saja yang akan menjadi indikator Komisi III menentukan 4 nama tersebut?

“Yang jelas mereka yang memiliki paradigma baru dalam sistem pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK harus bisa merubah paradigma lama yang kurang efektif itu,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah, Minggu (7/8/2011).

Fahri Hamzah Kulwit Tentang "KOALISI"

"Setelah Setgab terbentuk, muncul kekeliruan dan komplikasi yg luas karena SBY seperti mau lepas tangan dr KOALISI. Bahkan banyak kecurigaan bahwa Setgab adalah hasil komunikasi SBY dan Ical (pasca dikalahkannya JK oleh keduanya pd pilpres)" 

--Fahri Hamzah--

Di sela-sela kesibukannya mengikuti Mukernas PKS di Yogyakarta, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyempatkan diri untuk mengisi Kulwit alias kuliah di twitter yang kali ini akan membeber seputar "KOALISI" yang memang lagi panas-panasnya. Selamat menyimak:

1. Jam 12:45:35 AM (saya baru free) sy twitt soal #KOALISI beberapa dulu.

2. Scott Mainwaring yg menyebut bahwa kombinasi presidensialisme + multipartisme itu rumit distabilkan

3. Ok rumit tapi bukan berarti tdk bisa. Karena kerumitan itu memang kita ciptakan: kita trauma dgn parlementer + pembatasan

4.Di antaranya karena aturan #KOALISI yg tidak ada dalam Konstitusi dan uu apapun di Indonesia maka PKS berinisiatif membuat piagam

(Piagam Koalisi antara PKS dan PD silahkan baca disini)

Fachri ’serang’ KPK di Twitter, citra bersih PKS dipertanyakan

Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR Fachri Hamzah menyerang habis-habisan KPK melalui akun twitternya. Sikap Wasekjen PKS itu justru dibandingkan dengan slogan PKS yang dikenal dengan citra bersih. Apakah PKS memang anti pada KPK?

“Selama ini PKS dikenal sebagai partai bersih. Lalu bagaimana dengan sikap kadernya yang mencoba melemahkan KPK?” kata peneliti hukum Indonesia Corrution Watch (ICW) Febridiansyah di Jakarta, Minggu (29/8).

Sikap diam PKS atas pernyataan Fachri yang dinilai ‘menyerang’ KPK dikhawatirkan justru akan merusak citra partai yang dikenal pro pada pemberantasan korupsi.

Soal CDR dan Rekaman, Bukti Kekalahan Negara Atas Mafia

Plintat-plintut pengakuan Polisi dan Kejaksaan terkait rekaman dan Call Data Record (CDR) Ary Muladi-Ade Rahardja dianggap sebuah kekalahan negara atas mafia hukum. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah, kepada wartawan di sela-sela Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8).

"Dari awal kita mengikuti keterangan Kejaksaan dan Kapolri dengan sangat confident, sekarang tiba-tiba dengan kepentingan lain skenario itu dipotong. Jadi kalau negara sudah kalah dengan mafia lempar handuklah, jangan pura-pura masih punya tenaga," ujar politisi PKS ini.

Fachri mengaku tidak tahu alasan kedua institusi tersebut plintat-plintut terhadap rekaman dan CDR tersebut. Tapi menurutnya, memang rekayasa itu tidak saja coba dilakukan sebelum masuk pemberkasan, tapi saat masuk pemberkasan dan di pengadilan masih ada rakyasa.

Komisi III: Pergantian Kapolri Harus Radikal

RMOL. Pergantian Kapolri harus dilakukan secara radikal, jangan hanya jadi rutinitas saja.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah, kepada wartawan di sela-sela Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8).

"Jangan ganti (Kapolri) secara sederhana tapi gantilah secara radikal," ujar politisi PKS ini.

Komsisi III, masih menurut Fachei, menolak jika calon Kapolri yang diajukan hanya satu calon saja dan tidak akan membiarkan mereka (Polri) untuk membuat deal-deal tertentu.

Tifatul: Aburizal Tak Punya Komando Koalisi

PKS tegaskan, tongkat komando koalisi bukan di tangan Aburizal

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah tidak diajak bicara dalam pemilihan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS tegaskan, tongkat komando koalisi bukan di tangan Aburizal.

"PKS diajak bicara. Jadi penunnjukkan Bang Ical (Aburizal) sebagai koordinator tidak mempunyai kewenangan komando secara politik," kata mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring sebelum rapat paripurna kabinet, Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 11 Mei 2020.

Tifatul menegaskan, fungsi dan peran Ketua Harian yang dijabat Ketua Umum Partai Golkar itu, salah satunya untuk memperlancar komunikasi yang sempat tersumbat. Tifatul mengakui ada komunikasi partai koalisi yang kurang baik.

"PKS Tak Diajak Bicara Pilih Ketua Harian"

VIVAnews. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengaku PKS ada pembicaraan awal terkait penunjukkan Aburizal Bakrie menjadi Ketua Harian Koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Tapi, PKS tidak mempermasalahkan itu.

"Kami tidak tahu. Tahu-tahu sudah ditunjuk. Setahu saya, tidak ada proses pemilihan antarmitra koalisi untuk menjadi Ketua Sekber (Sekretariat Bersama)," kata Fahri Hamzah di Gudeng DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 10 Mei 2010.

Kendati demikian, Fahri menekankan, PKS tidak terlalu mempersoalkan hal itu. Fahri sendiri menilai, sebenarnya PKS yang lebih 'layak' menjadi Ketua Harian koalisi dibanding Golkar.

Di Istana, Fachri Hamzah Luruskan SBY

Jakarta, RMOL. Wakil Ketua Komisi III DPR Fachry Hamzah menegaskan DPR tidak mempunyai alat untuk mengintervensi proses hukum. Hal ini ditegaskan Fahri menanggapi imbauan Presiden SBY yang meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak mengintervensi hukum.

"Kalau legislatif tidak mempunyai alat menghentikan proses hukum. Kalau legislatif, kami cuma ngomong doang, kami digaji untuk ngomong. Kalau nggak nomong, gajinya dibalikin,” kata Fachri seusai menghadiri acara pembukaan rakor dan konsultasi penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, (Selasa, 4/5).

Justru sebaliknya, lanjut politisi PKS ini, lembaga eksekutif lah yang mempunyai alat untuk menghentikan proses hukum.

Fahri Hamzah Pertanyakan Langkah Farhat Minta Judi Dilegalkan

Jakarta. Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah mempertanyakan langkah Farhat Abbas yang meminta judi dilegalkan dengan mengajukan uji materi pasal 303 dan 303 bis KUHP dan UU No 7/1974 tentang Penertiban Perjudian.

"Kalau UU mau di-judicial review pakai (alat uji UUD 1945) pasal apa? Membatalkan kan harus ada pasalnya. Lha kalau pelarangan judi pakai pasal apa? Kok tidak jelas," jelas Fahri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2010).

"Setahu saya UU judi ini tidak ada pasal (dalam UUD 1945) yang berhubungan, jadi agak sulit," jelas politisi PKS ini.

Sebelumnnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang panel atau sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terkait uji materi pasal 303 dan 303 bis KUHP dan UU No 7/1974 tentang Penertiban Perjudian. Latar belakang pemohon mengajukan uji materi ini karena menganggap UU tersebut dijadikan sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

PKS: Perseteruan SBY-Ical Pura-pura

INILAH.COM, Jakarta. Lontaran pernyataan antara Presiden SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar (PG) Aburizal Bakrie, mensinyalir adanya perseteruan diantara keduanya. Namun bagi PKS perseteruan itu belum tentu benar adanya.

"Bisa saja mereka terkesan beda pendapat, padahal sering telepon-teleponan," kata Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah, kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (12/2).

Sejauh ini, lanjut dia, partainya tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat SBY dan Aburizal mengeluarkan pernyataan-pernyataan di media massa, yang terkesan saling menyerang. "Kita enggak tahu masalah yang terjadi diantara keduanya," imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR.

Kasus Amirudin Ungkap Banyak Modus

VIVAnews. Anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Fahri Hamzah, menyatakan terdapat sejumlah modus kejahatan perbankan dalam kasus yang diselidiki Dewan Perwakilan Rakyat ini. Dari kasus Amirudin Rustam saja, terdapat beberapa modus.

"Ada beberapa terungkap di publik," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 15 Februari 2010. "Saya tadi usulkan modus transaksi Amirudin untuk meneliti seluruh modus kejahatan perbankan," katanya.

Modus pertama, outlet Century dipakai menjual reksadana tanpa pembedaan orang. "Outlet satu, jualan dua, tabungan dan reksadana juga," kata Fahri.

Fahri Dukung Akbar Faizal Polisikan Pengancam

Angket Century

VIVAnews. Anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Fahri Hamzah, mendukung Akbar Faizal melaporkan soal pengancaman terhadap dirinya ke polisi. Menurut Fahri, kemungkinan ada yang memancing di air keruh terkait pengusutan kasus Century ini.

"Lebih baik sebut nama pengancam itu dan laporkan polisi saja, sebab kemungkinan ada yang memancing di air keruh," kata Fahri di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 15 Februari 2010.

Akbar mengaku diancam dipecahkan kepalanya karena aktivitas di Pansus. Pengancam itu, kata Akbar, adalah penyelenggara negara.

Sementara Fahri Hamzah, politisi Partai Keadilan Sejahtera, mengaku tak pernah menerima ancaman. "Tak ada yang berani mengancam saya. Kalau ada ancaman, yang penting sebut nama dan nomor ponsel si pengancam. Lain lagi halnya jika ada orang yang membeli kartu prabayar di pinggir jalan, dengan nama atau identitas yang tidak jelas, lantas SMS iseng mengancam. Kalau kejadiannya seperti itu sih, tidak perlu dimasukkan ke hati," ujarnya.

It's Coalition, Not Charity!

JAKARTA, KOMPAS.com. Regarding the consequence of the inquiry on Century Bank by the House that might lead to a reshuffling, PKS fraction stated that they're not worried about the rumors. They reasoned that the coalition by PKS was also a factor that contributed to the victory of SBY-Boediono during the elections, and that the coalition was for the sake of forming a clean government.

Fachri Hamzah, deputy secretary general of PKS at the House made the statement, Monday. He stated that the perception of coalition so far is misled. Coalition has been viewed as a form of charity from the bigger party to the smaller ones by granting positions as ministers and state officials.

"(Then the bigger political party stated) that we've granted four ministers, - well who is 'we' here? This is wrong. This is a cooperation. A political coalition, a parliamentary coalition, and finally it leads to the cabinet. It's cooperation, not charity!"

Isu Reshuffle Kejauhan, Jatah 4 Menteri Bukan Amal

Jakarta. Wacana reshuffle yang dihembuskan Partai Demokrat (PD) menuai kritik tajam dari Wasekjen PKS Fahri Hamzah. Bagi dia, reshuffle terlalu jauh dan jatah 4 menteri untuk PKS bukan amal.

"Wacana reshuffle kejauhan. Dalam pengertian yang ngomong tidak punya kewenangan. Kalau SBY yang bilang, dia yang punya kewenangan. Meski dia tahu itu efek dari koalisi," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2010).

Setelah menjadi pembantu presiden, kata dia, menteri harus tunduk pada UU Kementerian dan tunduk pada presiden. Dalam kesempatan itu, Fahri meluruskan tentang persepsi koalisi yang selama ini dipahami keliru oleh teman-temannya.

"Dianggap ini itu (koalisi) charity (amal) dari parpol besar ke partai kecil di bawahnya bahwa kami sudah dikasih menteri 4. Ya kami itu siapa. Itu keliru," ujar politisi muda ini.

PKS Janji Tak Akan Ada yang Ditutup-tutupi

Pansus Century

Jakarta. Anggota Pansus Hak Angket Bank Century dari FPKS Fahri Hamzah berjanji tidak akan ada yang ditutup tutupi dalam penyelidikan Bank Century. PKS berpedoman kepada keinginan kuat Presiden SBY untuk membuka kasus itu supaya terang benderang.

"Pedoman kita itu saja, dari keinginan kuat Pak SBY mau dibuka terang benderang. Kalau dari awal Pak SBY bilang tutup, ya, kita tutup dan datang dengan sikap yang lain," kata Fahri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2010).

"Dari awal sikap kita terang benderang. Dari rapat konsultasi, rapat pimpinan juga terbuka. Dan publik paham yang terjadi, nggak mungkin kita tertutup dalam mengambil kesimpulan," lanjut dia.

Namun, Fahri meminta pihak-pihak yang nantinya terungkap sebagai penanggung jawab kasus Bank Century untuk tidak panik.

PKS: Tak Ada Pamakzulan Karena Masa Lalu

Panitia Angket Century

VIVAnews. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Century Fachri Hamzah menegaskan fraksinya tidak mengarah pada impeachment atau pemakzulan pada presiden dan wakil presiden. Alasannya, kasus Century adalah masa lalu.

"Kalaupun ada pemakzulan karena pelanggaran, itu harusnya terjadi saat presiden sedang menjabat," kata dia di sela Rapat Paripurna DPR, Selasa 26 Januari 2010.

Saat ini, kata dia, semua pihak diminta keterangannya dengan kapasitas mereka di masa lalu. Dia mencontohkan Boediono. "Dia diperiksa dengan kapasitas Gubernur Bank Indonesia. Bukan jabatan dia saat ini, wakil presiden," jelasnya.

Sehingga, sambung dia, kalau nanti ditemukan pelanggaran dalam penggelontoran dana talangan (bail out) ke Bank Century pada 2008 silam, maka proses hukum terhadap Boediono sebagai mantan Gubernur BI.

Fahri: Sikap Kritis PKS Didukung SBY

PD Tuding Golkar-PKS

Jakarta. Pernyataan Wakil Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok yang menyatakan Golkar dan PKS sudah dianggap mengganggu koalisi hanya ditanggapi sebelah mata oleh PKS. Mubarok dinilai tidak mewakili suara koalisi.

"Kami dapat arahan dari otoritas dalam koalisi untuk tidak terlalu menanggapi Mubarok. Karena dia tidak mencerminkan sikap bersama," kata Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah dalam pesan singkatnya kepada Detik.Com, Kamis (21/1/2010).

Menurut Fahri, sikap kritis PKS di Pansus Angket Century selama ini mendapat penghargaan dari Presiden SBY. Hal ini disebabkan karena SBY pun ingin kasus skandal Century ini terungkap dengan gamblang.


"Komunikasi langsung kami dengan Pak SBY menegaskan sikap kritis kita dalam pengusutan Century diapresiasi dan didukung," paparnya.