PDIP di Persimpangan Jalan

VIVAnews. Kesolidan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali diuji menjelang pembentukan kabinet 2009-2014. Muncul polarisasi di dalam partai banteng, antara pendukung masuk kabinet dan penolak masuk kabinet.

Ketagangan ini belum juga mereda walaupun jajaran elit partai banteng tersebut sudah berupaya menepisnya pada rapat Rabu kemarin, 15 Oktober 2009, di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.

Pengamat politik Yudi Latif berpendapat, fatsun politik PDIP adalah oposisi. "Bila mengikuti fatsun politik, PDIP tentu harus mengambil sikap berada di luar pemerintah," ujar Yudi. Direktur Eksekutif Reform Institute itu menambahkan, sikap politik PDIP hampir bisa dipastikan berakar pada wataknya sebagai oposisi.

SBY Hormati Sikap & Pilihan Megawati

VIVAnews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati sikap pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak ingin bergabung bersama pemerintahan dalam lima tahun kedepan.

"Kalau pimpinan PDIP (Megawati) memilih tidak berkoalisi dengan pemerintah, tentu saya benar-benar menghormati pilihan itu," ujar SBY dalam acara bincang-bincang dengan wartawan di Puri Cikeas Bogor, Rabu 14 Oktober 2009.

Berbeda dengan Partai Golkar yang melalui ketua umumnya, setelah Munas terselenggara, langsung menyatakan bergabung atau berkoalisi dengan pemerintah SBY.

Kesepakatan PDIP-Demokrat Soal Taufiq Kiemas

VIVAnews. Terpilihnya Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) Taufiq Kiemas, sebagai Ketua MPR RI merupakan bagian dari kesepakatan antara Demokrat dan PDIP.

"Memang ada kesepakatan antara Demokrat dan DPIP untuk menjalin kerjasama di MPR, dan antar fraksi Demokrat dan PDIP sampai disitu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 14 Oktober 2009.

Meski ada kesepakatan, Ketua Umum PDIP Megawati, hingga hari ini tetap belum memberikan sikap untuk berkoalisi dengan pemerintah SBY.

PKS: Golkar Merapat ke Pemerintah Itu Bagus

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera menyambut positif bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

“Itu bagus. Kalau pemerintahan makin didukung banyak partai kan makin bagus. Jadi, tidak ada yang bisa gangguan,” kata Mabruri, juru bicara PKS, Kamis 15 Oktober 2009.

Sikap PKS dalam menilai partai berlambang pohon beringin ini lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Ketika Partai Golkar belum resmi koalisi dengan pemerintah, PKS mengkritik secara tajam rencana itu.

Tiffatul Jadi Ketua Komisi I, Hidayat Ketua BKSAP

Jakarta. Menjelang pengumuman kabinet, spekulasi soal menteri terus bergulir, termasuk di PKS. Meski sebelumnya santer disebut-sebut sebagai kandidat menteri, Presiden PKS Tiffatul Sembiring dan Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid malah diberi jatah di pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR. Apa ini tanda mereka terdepak di kabinet?

Sumber detikcom di DPP PKS menyebutkan, hasil rapat di internal DPP PKS memutuskan beberapa pos penting di DPR untuk diduduki kader-kader terbaik PKS. Pos-pos itu adalah sebagai berikut:

Perkuat Sistem Presidensial, PKS Tak Ingin Kotakkan Pos Menteri

Jakarta, RMOL. Partai Keadilan Sejahtera optimis SBY akan melaksanakan kesepakatan strategis seperti yang telah dibicarakan sebelummya.

Sebab, dari awal koalisi yang dibangun PKS dengan presiden terpilih itu bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial.

Kuatir Dibidik Parpol Lain, PKS Enggan Sesumbar Soal Pos Menteri

Jakarta, RMOL. Partai Keadilan Sejahtera tak ingin terburu-buru menyodorkan nama kadernya untuk ditempatkan di kabinet SBY-Boediono.

Partai berasas Islam itu beralasan bila terlalu terbuka, ada kekuatiran pos menteri yang diinginkan juga diminati mitra koalisi lain.

“Ya kita tak mau gegabah juga karena jangan-jangan pos menteri yang tertarik bagi kita, juga diinginkan oleh mitra koalisi yang lain. Defenitifnya kita serahkan kepada presiden,” ujar fungsionaris PKS, Zulkieflimansyah kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).