Ketua DPP PKS: Korupsi Proyek Alquran, Kebangetan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama dinilai sebagai hal yang sudah keterlaluan. Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi mengatakan pernah mendengar mengenai dugaan tersebut sebelum kasus ini muncul dipermukaan. Ia menyayangkan jika hal tersebut benar-benar terjadi.

“Bila ini memang benar terjadi sungguh kebangetan! Masa pengadaan kitab suci sampai di korupsi, bisa kualat nanti,” katanya akhir pekan lalu.

Ia pun meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa sesegera mungkin mengungkap dugaan korupsi ini. Tetapi, disaat yang sama, ia juga meminta agar KPK bertindak lebih hati-hati. Karena persoalan ini menyangkut kitab suci sehingga jauh lebih sensitif.

Wa Ode Ingin Bongkar Mafia Anggaran, Tamsil Senang er:

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari F-PKS Tamsil Linrung mengaku senang bila Wa Ode Nurhayati akan membongkar mafia anggaran dan melaporkan pimpinan Banggar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya senang kalau Wa Ode mau bongkar," kata Tamsil di Ruang Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Menurut Tamsil, bila ada bukti-bukti keterlibatan pimpinan Banggar dipersilakan untuk dibuka. Dalam setiap rapat Banggar, Wa Ode sering menyampaikan pikiran orang daerah. "Karena itu kalau bicara saya beri waktu lebih lama," ujarnya.

ICW: Laporan Keuangan PKS Sudah Sesuai Standar

KOMPAS.com — Hampir semua partai politik yang saat ini memiliki kursi di DPR RI enggan terbuka soal laporan keuangannya. Dari sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPR, hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mau memberikan laporan keuangan sesuai standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2009.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Juni silam mengirimkan surat permintaan informasi kepada sembilan partai politik (parpol), berkaitan dengan pengelolaan dana yang berasal dari APBN.

"Pada bulan Juli kami melanjutkan mengirim surat keberatan kepada sembilan parpol tersebut karena hingga saat ini baru tiga parpol yang menyerahkan laporan keuangannya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP, dan PKS," ujar peneliti ICW, Apung Widadi, di Jakarta, Senin (10/10/2011).

[Calon Pimpinan KPK]: PKS Jagokan Bambang dan Abdullah

Sebanyak delapan nama calon pimpinan KPK sudah diumumkan. Hanya tinggal menunggu waktu nama-nama tersebut diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di depan Komisi III DPR. Sejumlah fraksi di DPR pun tampaknya sudah memiliki beberapa jagoan.

Fraksi PKS misalnya yang menjagokan dua nama yakni Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua. Anggota Komisi III, Aboebakar Alhabsy, mengatakan pimpinan KPK ke depan tidak boleh terkooptasi dan membawa pesan-pesan penguasa. Tak hanya itu, mereka juga harus bernyali kuat untuk melakukan pembenahan.

“Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua yang dinilai mewakili hal tersebut,” katanya, Jumat (19/8). Mereka harus bisa mencegah kemungkinan permainan dari penguasa termasuk partai-partai, kolega pertemanan dan persaudaraan.

PKS: Pemerintah Harus Tunjukkan Kesungguhan Tuntaskan Kasus Nazaruddin

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, mengatakan pemerintah harus menunjukkan kesungguhannya untuk menuntaskan kasus Nazaruddin. Caranya adalah dengan memberi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan segala yang telah dilontarkan oleh Nazaruddin, sebagaimana dilansir yang bersangkutan dalam sejumlah wawancara dengan media.

Luthfi mengapresiasi upaya pemerintah atas tertangkapnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu di Kolombia. Ini, katanya di sela acara buka puasa bersama PKS dengan tokoh masyarakat Gorontalo, Selasa (9/8), menunjukkan bahwa pemerintah telah bekerja sungguh-sungguh dalam memulangkan Nazaruddin.

Ia berharap kasus ini segera tuntas, agar energi masyarakat dan bangsa tidak terkuras hanya untuk membicarakan kasus Nazaruddin. “Masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Masalah tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan harga-harga yang terus membumbung tinggi merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya dalam rilis PKS.

Fahri Hamzah: Pimpinan KPK Harus Ubah Paradigma Pemberantasan Korupsi

RIMANEWS – Pansel KPK telah mengumumkan 10 nama yang lolos menjadi calom pimpinan KPK. Dari 10 tersebut, Pansel kemudian akan menyaringnya menjadi 8 nama untuk selanjutnya diserahkan kepada Komisi III DPR untuk dipilih 4 orang menjadi pimpinan KPK mendampingi Busyro Muqoddas.

Kriteria apa saja yang akan menjadi indikator Komisi III menentukan 4 nama tersebut?

“Yang jelas mereka yang memiliki paradigma baru dalam sistem pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK harus bisa merubah paradigma lama yang kurang efektif itu,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah, Minggu (7/8/2011).

Sejak Awal PKS Ngaku Ingatkan KPK Agar Tak Jadi Alat Kekuasaan

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tamparan keras.

Pihak yang menampar KPK kali bukan politisi, penegak hukum lainnya, atau pihak-pihak yang tersangkut kasus hukum. KPK ditampar oleh publik yang selama ini mempercayainya.

Kemarin (Minggu 7/8), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis laporan survei bahwa kepercayaan publik terhadap KPK sudah masuk zona merah. Publik yang masih percaya KPK tinggal 41, 6 persen, atau turun 17 persen lebih dari tahun 2005.

“Saya kira survei tersebut cukup mewakili kondisi dan persepsi masyarakat tentang KPK. Ini tamparan keras buat KPK,” kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 8/8)

Fraksi PKS DPRD Banten Siap Kembalikan Mobil Dinas

REPUBLIKA.CO.ID,SERANG--Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Banten siap mengembalikan mobil dinas yang dipinjam pakai dari Pemprov Banten terkait temuan penyalahgunaan dalam LHP BPK tahun anggaran 2010. "Saat ini mobil dinas itu dalam posisi 'standby' tidak kami pakai, kami menunggu surat resmi penarikan dari Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Sanuji Pentamarta di Serang, Jumat.

Ia mengatakan, terkait dengan temuan penyalahgunaan pembelian 80 mobil dinas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), DPRD Banten tidak terkait langsung dengan hasil temuan tersebut karena pelaksana anggarannya ada pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. "Mobil yang dipakai DPRD itu hanya pinjam pakai dari Biro Umum dan Perlengkapan. Sehingga yang harus menindaklanjuti temuan BPK itu biro umum," kata Sanuji.

Sanuji mengatakan, fraksi PKS berharap Pemprov Banten segera menindaklanjuti berbagai temuan dalam LHP BPK tahun anggran 2010 tersebut. Selain itu, gubernur juga harus melakukan evaluasi terhadap kepala SKPD yang menjadi langganan temuan BPK, sehingga tahun 2011 diharapkan laporan keuangan Provinsi Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

PKS Mau Jadikan Isu Mafia Anggaran untuk Mereformasi DPR

Mafia anggaran harus dibersihkan dari DPR sebab bila dibiarkan dapat merusak citra dan kredibilitas DPR secara keseluruhan baik anggota, fraksi, dan lembaga DPR.

"Saat ini momentumnya tepat untuk membersihkan mafia anggaran di DPR yang merugikan rakyat. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan maka isu mafia anggaran tidak akan pecah hingga akhir Periode DPR 2014," kata anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 16/6).

Menurut Muzzammil, untuk memberantas mafia anggaran butuh good will dari pimpinan DPR dan didukung oleh para anggota. Bila ada oknum anggota DPR yang berperan sebagai mafia anggaran, maka harus dilaporkan segera dengan syarat ada bukti hukum yang cukup.

Anis Matta: Soal Nazaruddin, Partai Lain Jangan Ikut Campur!

Kasus suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games di Pelembang yang diduga melibatkan beberapa politisi Demokrat, salah seorang di antaranya adalah Muhammad Nazaruddin, merupakan persoalan internal partai berlambang bintang mercy itu.

Meski politisi Demokrat itu adalah anggota DPR, hal itu tidak serta merta citra wakil rakyat secara keseluruhan akan tercoreng.

"Menurut saya ini masih merupakan masalah internal Partai Demokrat. Sebaiknya kita tidak ikut campur. Lebih bagus kita ngopi ngopi saja," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di gedung DPR, Senayan, Jakarta, (Jumat, 17/6).

LPSE diharapkan bisa cegah KKN

Penerapan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) diharapkan mampu menekan peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena, kesempatan bertatap muka antara pejabat publik pengguna anggaran dan pihak rekanan dalam layanan pengadaan bisa memicu terjadinya KKN.

Kabag Pembangunan Setda Sukoharjo, Adji Arianto, mengakui ada peluang terjadinya praktik KKN di antara pengguna anggaran dan rekanan. Ia mengatakan LPSE diharapkan mampu menekan peluang itu. Namun, ia enggan menjelaskan tentang ada tidaknya kasus konkret praktik KKN dalam layanan pengadaan yang selama ini dilakukan. “Saya tidak bisa bilang. Tapi harapannya, melalui program ini sudah tak ada lagi main mata,” ujarnya setelah acara sosialisasi LPSE di Lantai III Gedung Setda Sukoharjo, Rabu (25/5).

Untuk mencegah terjadinya praktik KKN tersebut, Pemkab Sukoharjo mulai menyosialisasikan LPSE, di Setda Sukoharjo, Rabu. Menurut prosedur sebelum berlakunya Perpres No 54/2010 tentang LPSE tersebut, layanan pengadaan dilakukan dengan pemilihan dan pelelangan terhadap rekanan. Hal itu dilakukan untuk pengadaan yang nilainya lebih dari Rp 100 juta. “Jika maksimal nilai pengadaan Rp 100 juta kan dilakukan lewat penunjukan. Nah melalui LPSE ini, sistem pengadaan di atas nilai itu diganti,” jelasnya.

KOMPAS: Parpol Tersandera Korupsi. (Kecuali PKS?)

KOMPAS hari ini (Senin 16/5/11) menurunkan berita headline dengan judul "Parpol Tersandera Korupsi".

"Partai politik saat ini tersandera kasus-kasus korupsi anggotanya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Praktik saling sandera itu merupakan gaya politik Orde Baru yang bertujuan mengganggu parpol pesaing, terutama dalam persiapan Pemilu 2014. Parpol pun disibukkan oleh penyelamatan citra, melupakan kepentingan rakyat."

Demikian paragaraf awal headline KOMPAS. Secara jelas headline ini dilengkapi dengan gambar (tabel) tentang kasus2 korupsi yg melanda parpol. Disebutlah Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PPP, PKB, PBR, PBB, dengan sederet kasus yang melandanya.