KS dan Reshuffle Kabinet Jilid II

Pembaca yang budiman,

Saya ingin mengajak anda berfikir dan memberikan pendapat sejenak melalui tulisan (opini) saya pagi ini mengenai PKS dan Reshuffle Kabinet Jilid II.

Pembaca yang budiman,

Baru-baru ini, kita menyaksikan rangkaian pemberitaan di dalam negeri yang mengulas dan menampilkan rangkaian pelaksanaan perombakan kabinet Pemerintahan Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama Wakilnya Bapak Budiono.

Seperti yang di cantumkan dalam Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan : “Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle. Yang merupakan hak Presiden yang dijamin Undang-undang."

Selama tiga pekan pemberitaan, akhirnya hasil reshuffle kabinet keluar. Kabinet baru hasil reshuffle bentukan pemerintahan SBY-Budiono terbentuk. Adanya pergantian dan pergeseran menghiasi reshuffle kali ini. Penambahan jumlah wakil menteri dalam komposisi kabinet juga terlaksana. Meskipun dalam perjalanannya, pergantian dan penambahan jumlah wakil menteri mendapatkan kritikan dan sorotan dari publik sejumlah pengamat dan elit politi. Hingga akhirnya Presiden SBY mampu dengan berani melakukan hak amanat UU tersebut.

Mahfudz: Ada Parpol yang Mendorong SBY Melepas Menteri PKS

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik blak-blakan mengungkapkan ada manuver salah satu partai politik yang mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi pos menteri PKS. Tidak hanya itu, ada manuver yang ingin mendepak PKS keluar koalisi.

“Manuver-manuver agar SBY melepas menteri PKS memang ada sejak sebelum reshuffle kabinet,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2011).

Sekarang setelah reshuffle selesai, kata Mahfudz, ada manuver mengarahkan PKS terkena hukuman dari SBY. Parpol yang melontarkan pun sama. Namun, ia enggan menyebut parpol yang dimaksudnya.

Dua Orang Anggota Majelis Syuro Ingin PKS Keluar Koalisi

Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Purnomo menyatakan, setidaknya ada dua orang anggota Dewan Syuro yang dipastikan menginginkan partainya keluar dari koalisi. Ini merespon langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY) yang mengurangi jatah kursi menteri PKS di kabinet.

Pasalnya, lanjut dia, kesepakatan empat kursi menteri untuk PKS telah diatur di kontrak politik dengan SBY. Pengurangan tersebut sama artinya dengan pelanggaran kontrak politik yang telah disepakati kedua belah pihak.

Memang dua orang masih terbilang sedikit dari keseluruhan Majelis Syuro yang berjumlah 99 anggota.

Wawancara Suharna: Saya Legowo dan Kembali Urus Partai

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kabinet Indonesia Bersatu II. Ia digantikan oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gusti Muhamad Hatta.

Sebenarnya apa yang menjadi penyebab Suharna Surapranata yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dicopot dari jabatannya? Berikut kutipan penjelasan Suharna yang dihubungi Yohanes Seo dari Tempo melalui telepon, Rabu, 19 Oktober 2011.

Bapak tahu kenapa dicopot sebagai Menrsitek?
Pergantian itu kebijakan Presiden. Saya ditugaskan oleh partai untuk membantu Bapak Presiden, alhamdulilah selama dua tahun bisa membantu Bapak Presiden. Beliau telah memilih penggantinya untuk melanjutkan sebagai Menristek.

Menurut Bapak pergantian ini sudah sesuai atau tidak?
Jabatan itu adalah amanah. Saya legowo. Saya akan kembali urus partai.

'Secara Etis PKS Sudah tidak Lagi Terikat dengan Kontrak Politik'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi menilai reshuffle yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran sejumlah nama menteri dari jabatannya dan dipindahkan ke jabatan lain.

"Bila memang diperuntukkan untuk meningkatkan performance mengapa beberapa menteri hanya bergeser kursi saja. Misalkan dari menteri pariwisata ke ESDM atau dari menteri perdagangan ke pariwisata, lantas apakah orang-orang ini memang memiliki double side kapabilitas profesionalisme," katanya kepada Republika, Rabu (19/10).

Menurutnya, sejarah telah mencatat tindakan presiden yang telah menyalahi kontrak politik yang dibuatnya sendiri. Hal tersebut menjadi preseden tidak baik dalam etika perpolitikan di Indonesia. PKS, lanjutnya, masih tetap menjalankan kontrak politik dengan penuh integritas. Bahkan hingga pukul 20.10 WIB kemarin sebelum pengumuman perombakan kabinet oleh Presiden SBY, PKS masih memegang integritas tersebut.

Ini Isi Kontrak Politik Khusus PKS dengan SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PKS menjelaskan maksud kontrak politik yang dinilai khusus dengan PKS. Kontrak ini dinilai tidak main-main, karena dinilai memiliki nilai tawar yang tinggi, sehingga SBY harus menjaga sikapnya dalam berpolitik.

"Kontrak politik itu adalah dukungan kita sebagai partai Islam kepada SBY pada saat Pilpres 2009 lalu. Kita adalah parpol pertama yang mendukung disaat parpol-parpol lain menjagokan capres-capres lain," jelas Kepala Humas PKS yang kini menjadi anggota Komisi V DPR, Mardani, di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Menurutnya hal ini sangat khusus sekali, sehingga SBY harus matang membuat sikap terhadap PKS. Mardani menyatakan pernyataan dukungan kepada SBY ketika itu banyak menuai protes, namun PKS ketika itu berijtihad pasangan SBY-Boediono adalah yang terbaik, karena dinilai mampu memperbaiki memperbaiki kondisi bangsa ini menjadi lebih baik.

Menurutnya, tidaklah salah jika sebelumnya PKS selalu menekankan harus berhati-hati betul dalam mengambil sikap politik, karena PKS sendiri ketika berijtihad mendukung SBY-Boediono sudah dipikirkan secara matang.

Liputan6.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meradang. Salah satu menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Menteri PKS yang dicopot yakni Menristek Suharna Surapranata. PKS kini hanya memiliki sisa tiga menteri yang duduk dalam kabinet. Keputusan ini mengagetkan PKS. Merespon putusan itu, pks menggelar rapat pimpinan nasional akhir pekan lalu.

Ketua DPP PKS Abubakar Al Habsy kepada SCTV, Kamis (20/10), menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanggar kontrak koalisi. Dalam kontrak tersebut disebutkan dengan jelas PKS mendapat jatah empat menteri. Presidenpun tidak mengkomunikasikan pengurangan jumlah menteri kepada Presiden PKS.

Menurut Abubakar, menteri yang jelas-jelas melakukan tindakan tak terpuji seperti korupsi justru dipertahankan Presiden Yudhoyono. "Menteri yang diduga terlibat kasus korupsi justru tetap dipertahankan. Mereka itu sakti apa" ucap Abubakar, mempertanyakan. Karena itu, PKS sedang mempertimbangkan respon yang pantas untuk reshuffle kali ini. (JUM)

Sumber: Yahoo

Suharna Surapranata, Teladan di Semua Mihwar Dakwah

Oleh: Cahyadi Takariawan

Gonjang-ganjing reshuffle kabinet banyak mendapatkan sorotan media akhir-akhir ini. Banyak media menilai PKS emosional mensikapi reshuffle ini lantaran seorang menterinya terkena dampak, harus meninggalkan kursi kementrian untuk diganti personal lain. Benarkah ada sikap emosional menghadapi reshuffle tersebut, dan bagaimana sikap Menteri yang terkena reshuffle ?

Menteri dari PKS yang terkena reshuffle itu adalah Suharna Surapranata. Apakah ia emosional menghadapi peristiwa ini ? Ah, berlebihan pertanyaan itu. Kang Harna, panggilan akrab sang menteri, ternyata biasa saja. Bersikap sangat arif dan tenang, sama sekali tidak ada kesan emosional.

Belum Pengumuman, Sudah Berpamitan

Bagi banyak kalangan, jabatan menteri dianggap sebagai sebuah posisi yang prestis dan terhormat, maka banyak orang berebut mendapatkannya. Oleh karena itu, bagi sebagian menteri, reshuffle sungguh merupakan tamparan dan menjadi momok yang sangat menakutkan. Namun tidak demikian dengan Kang Harna. Mantan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini menganggap posisi menteri adalah amanah dakwah. Maka sebagai bagian utuh dari proses dakwah, ia siap ditempatkan dimanapun pos-pos yang bisa menjadi lahan baginya untuk berkontribusi secara optimal.

Besar Kemungkinan PKS Keluar Koalisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pencopotan Menristek, Suharna Surapranata dianggap sudah melanggar kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY. Karena itu PKS dinilai harus segera keluar dari koalisi.

"PKS menghargai keputusan Presiden SBY. Tapi saya sebagai orang PKS dan juga pengurus DPP PKS mengusulkan keluar dari koalisi," ujar Ketua Departemen Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat PKS Refrizal kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Menurut Refrizal dalam kontrak koalisi khusus yang telah ditandatangani oleh Presiden SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin disebutkan, kuota kursi Menteri PKS ada 4 dan berlaku hingga tahun 2014.

Pantun Pak Suharna saat serahkan jabatan menteri

Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata, tampak segar dan penuh canda dalam serah terima jabatan dengan penggantinya, Gusti Muhammad Hatta, di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta Pusat.

Suharna bahkan sempat menyelipkan pantun yang sebelumnya pernah diucapkan oleh Menkominfo, Tifatul Sembiring, beberapa waktu lalu. “Saya pinjam pantun Pak Tifatul, ‘Ayu Ting Ting naik Kopaja, yang penting kita tetap bekerja,” kata Suharna diiringi derai tawa para pejabat dan pegawai Kemenristek yang menghadiri acara sertijab itu.

Dalam kesempatan itu, Suharna mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa melepas jabatan menteri yang ia emban ke tangan Gusti Hatta.

Kang Harna yang Saya Kenal

Berikut penuturan Bung Mabruri (staf ahli Pak Tifatul Sembiring) tentang sosok Suharna Surapranata (mantan) Menristek yang lebih akrab disapa Kang Harna.

* Kader pks yg muda mungkin tak terlalu kenal dengan Suharna Surapranata mantan Menristek yg dicopot SBY. Saya kenal sejak 3 SMP. #kangHarna
* #kangHarna waktu itu msh kuliah di FMIPA UI Salemba dan sy thn '83 ikut training islam di masjid ARH UI Salemba.
* #kangHarna ini irit omong banyak kerja murah senyum handsome pintar kalem dan sunda pisan lah. Namanya mirip babe saya Suharno ;-)
* Mesjid ARH UI sama rumah saya di Bearland relatif dekat. hampir tiap pekan saya ngaji di ARH. #kangHarna salah satu mentornya.
* Memang #kangHarna beda dng mentor lain. Jarang kasih ceramah tapi sibuk bikin bimbingan belajar buat anak SMA yg mau test sipenmaru.

Dicopot, Mantan Menristek Ucapkan Syukur

KOMPAS - Kendati tak mengetahui alasan pasti terkait pencopotannya, mantan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mengaku legawa. Tak lupa, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengucapkan syukur karena telah memiliki kesempatan mengabdi kepada negara.

"Saya juga merasa bersyukur bisa membantu Presiden selama dua tahun ini," kata Suharna kepada para wartawan di sela-sela upacara pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Ketika ditanya lebih rinci terkait detik-detik pencopotannya, Suharna enggan menceritakannya. Pencopotannya dipandang hak prerogatif Presiden sepenuhnya. Dirinya hanya mengaku menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Apa Makna Reshuffle bagi PKS?

Oleh: Cahyadi Takariawan

Reshuffle? Begitu pentingkah kita bicarakan ? Mungkin karena terlalu banyak membaca media, kita menjadi merasa penting berbicara soal reshuffle. Semua media tengah ramai membicarakannya. Semua media berspekulasi tentang segala sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Agar tidak terseret ke dalam kisaran pembicaraan yang bersifat spekulatif, kita awali dulu dengan landasan yang menyebabkan PKS melakukan koalisi.

Sebagaimana diketahui, koalisi PKS dengan Pemerintahan SBY dimulai sejak proses pemilihan calon Presiden tahun 2004. Setelah berhasil menang menjadi Presiden RI, koalisi ini dikukuhkan dengan Kontrak Koalisi yang berisi ikatan nilai dan ikatan kerja untuk Indonesia.

Pada proses pemilihan calon Presiden tahun 2009, kembali PKS mendukung SBY. Ketika SBY berhasil memenangkan pemilihan calon Presiden untuk periode kedua, PKS mengukuhkan koalisi dengan Kontrak Koalisi yang isinya sangat detail. Sebuah Kontrak Koalisi untuk membangun Indonesia berdasarkan suatu platform yang disepakati bersama dengan SBY.

Dalam perjalanan dua kali membuat Kontrak Koalisi dengan SBY, tentu saja banyak dinamika di sepanjang perjalanannya. Beberapa kali PKS dikecewakan oleh sikap SBY yang membuat kebijakan tidak populis, dan tidak mengajak pimpinan PKS untuk berbicara. Seperti saat mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, dan saat menentukan calon wakil Presiden yang akan mendampinginya pada periode kedua pemerintahan sekarang ini. Sama sekali tidak mengajak berbicara PKS sebagai mitra koalisi, yang berkali-kali disebut sendiri oleh SBY sebagai “back bone”.

PRESS RELEASE RAPIMNAS PKS 2011

PRESS RELEASE RAPIMNAS 2011

DPP Partai Keadilan Sejahtera

1. Forum Rapimnas telah melakukan evaluasi perjalanan koalisi yang didasarkan pada kompilasi atas dokumen, pola interaksi dan komunikasi dengan mitra koalisi. Berbagai catatan evaluasi telah dihasilkan, baik hal-hal yang sudah sesuai harapan maupun indikasi inkonsistensi dan penyimpangan yang terjadi.

2. Dalam merespon rencana reshuffle,

a. sikap politik PKS dalam koalisi tetap berbasis pada kontrak politik yang telah disepakati baik yang bersifat normatif, code of conduct (piagam koalisi) maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain yang tercantum dalam perjanjian bilateral antara PKS dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

b. Reshufle adalah hak prerogatif Presiden RI, karena itu segala implikasi kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Presiden RI sepenuhnya dan bukan tanggung jawab
mitra koalisi atau yang lainnya.

Ini Lima Sikap Resmi PKS Soal Koalisi

Pasca kegagalan penggunaan hak angket perpajakan, muncul gonjang-ganjing di Sekretariat Gabungan (Setgab). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung penuh usul hak angket perpajakan pun terancam dikeluarkan dari koalisi. Menyikapi hal tersebut, DPP PKS dan F-PKS menggelar rapat dengan Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Jawa Barat.

Hasilnya, ada lima sikap resmi PKS terkait gonjang-ganjing koalisi.

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. Pertama, "PKS, sesuai pidato Presiden SBY akan menunggu apa keputusan SBY tentang memformat kembali koalisi."

Ironi Koalisi dan Perombakan Kabinet

KOMPAS. Dari satu kontradiksi ke kontradiksi lain, dan mungkin akan berakhir dengan pepesan kosong. Itulah yang mungkin terjadi dalam wacana tentang koalisi dan perombakan kabinet belakangan ini.

Kontradiksi ini mulai terlihat saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya tetap berada di koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan ini disampaikan Aburizal setelah bertemu Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3).

Meski sudah diduga sebelumnya, pernyataan Aburizal itu seperti antiklimaks dari peringatan Presiden Yudhoyono, Selasa pekan lalu di Istana Kepresidenan. Saat itu, seusai rapat kabinet, Presiden menyatakan, ada satu-dua partai koalisi yang melanggar kesepakatan.

Setelah menyampaikan pernyataan itu, Presiden Yudhoyono memanggil sejumlah petinggi partai koalisi pemerintahannya, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu pekan lalu. Hingga saat ini, diduga hanya petinggi Partai Keadilan Sejahtera yang belum bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan.

[wawancara] J Kristiadi: Pepesan Kosong Reshuffle

Wawancara Republika dengan J Kristiadi, peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS)

"Mudah-mudahan PKS yang lebih memiliki karakter merasa tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mau di dalam ataupun di luar pemerintahan, mereka akan tetap sama saja." (J Kristiadi)

Apa artinya wacana reshuffle yang sekarang menggaung lagi?

Isu reshuffle ini seperti ajang cari aman saja oleh pemerintah. Sebenarnya inilah yang menjadikan isu-isu reshuffle menjadi dangkal. Semua melihatnya hanya sebatas Golkar keluar, PKS keluar, Golkar masuk atau apakah PKS masih masuk dalam koalisi. Ini dangkal.

Rakyat seharusnya disuguhkan pengertian reshuffle agar pemerintahan bisa lebih efektif berjalan. Kalau cuma soal keluar-masuk parpol, ya reshuffle tidak ada gunanya untuk rakyat.

SBY dan Krisis Kepercayaan

Tanggal 20 Oktober 2010 hari ini, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II genap berusia setahun. Namun jelang setahun terpilihnya sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Wakil Presiden Boediono memprihatinkan dan masih menimbulkan banyak tanda tanya dari masyarakat.

Lebih-lebih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal itu berlandaskan kepada banyaknya kompleksitas permasalahan yang terjadi. Padahal janji politik yang diusung dulu sangat meyakinkan sekali tentang adanya perubahan ke arah perbaikan yang signifikan.

Namun faktanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Situasi sosial perekonomian bangsa tak terkendalikan dan tidak menemukan titik penyelesaian. Teroris terus gencar melakukan perbuatan keji, perampokan di mana-mana sering kali terjadi adalah bukti paling konkret bahwa pemerintah kurang peduli terhadap permasalahan yang terjadi.

Tidak sedikit umat beragama melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan perhatian keamanan terhadap masyarakat bawah kurang diperhatikan. Ditambah lagi elite politik yang sering berbuat ulah dan mengorupsi uang rakyat. Padahal mereka tidak sadar bahwa bangsa ini berada dalam kondisi yang kritis dan perekonomian yang tersendat-sendat.

Evaluasi Diminta Secara Menyeluruh

SEKRETARIS Departemen Perbankan DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga dalam satu tahun pemerintahan ini secara menyeluruh.

“Guna menjamin efektivitas pemerintahan, Presiden harus segera mengevaluasi semua kementerian dan lembaga,” tegas Achsanul di Gedung DPR,Jakarta, kemarin. Menurut dia, hampir semua kementerian belum bekerja secara maksimal dan sesuai harapan masyarakat. Salah satu kementerian yang mendapat sorotan masyarakat adalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Dia menyatakan, pembangunan infrastruktur yang ada saat ini tidak memenuhi harapan. “Sebelumnya yang dibutuhkan negeri ini adalah sarana infrastruktur yakni perlu percepatan pembangunan. Nyatanya, belum ada 70% dari target setahun ini yang diharapkan kementerian itu. Dan ini perlu ada evaluasi,” ungkapnya.

PKS Ngaku Sudah Lama Kerja Sama dengan PDI Perjuangan

RMOL. Jalinan komunikasi yang kian intensif antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat mendatangkan tanya dari beberapa partai yang ada di Sekretariat Gabungan Partai Pendukung pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Tapi tidak bagi PKS. PKS menganggap tidak ada yang aneh dari komunikasi dua partai besar itu. Karena itu hal biasa di alam demokrat. Bahkan itu pertanda Demokrat sedang berjalan sehat.

"Kan masing-masing punya cara-cara sendiri untuk bersepakat. Silakan saja. Setiap partai politik bisa membangun kerja sama. Itu hak-masing-masing partai politik yang harus kita hormati," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 19/10).