KS dan Reshuffle Kabinet Jilid II

Pembaca yang budiman,

Saya ingin mengajak anda berfikir dan memberikan pendapat sejenak melalui tulisan (opini) saya pagi ini mengenai PKS dan Reshuffle Kabinet Jilid II.

Pembaca yang budiman,

Baru-baru ini, kita menyaksikan rangkaian pemberitaan di dalam negeri yang mengulas dan menampilkan rangkaian pelaksanaan perombakan kabinet Pemerintahan Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama Wakilnya Bapak Budiono.

Seperti yang di cantumkan dalam Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan : “Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle. Yang merupakan hak Presiden yang dijamin Undang-undang."

Selama tiga pekan pemberitaan, akhirnya hasil reshuffle kabinet keluar. Kabinet baru hasil reshuffle bentukan pemerintahan SBY-Budiono terbentuk. Adanya pergantian dan pergeseran menghiasi reshuffle kali ini. Penambahan jumlah wakil menteri dalam komposisi kabinet juga terlaksana. Meskipun dalam perjalanannya, pergantian dan penambahan jumlah wakil menteri mendapatkan kritikan dan sorotan dari publik sejumlah pengamat dan elit politi. Hingga akhirnya Presiden SBY mampu dengan berani melakukan hak amanat UU tersebut.

Mahfudz: Ada Parpol yang Mendorong SBY Melepas Menteri PKS

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik blak-blakan mengungkapkan ada manuver salah satu partai politik yang mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi pos menteri PKS. Tidak hanya itu, ada manuver yang ingin mendepak PKS keluar koalisi.

“Manuver-manuver agar SBY melepas menteri PKS memang ada sejak sebelum reshuffle kabinet,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2011).

Sekarang setelah reshuffle selesai, kata Mahfudz, ada manuver mengarahkan PKS terkena hukuman dari SBY. Parpol yang melontarkan pun sama. Namun, ia enggan menyebut parpol yang dimaksudnya.

Dua Orang Anggota Majelis Syuro Ingin PKS Keluar Koalisi

Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Purnomo menyatakan, setidaknya ada dua orang anggota Dewan Syuro yang dipastikan menginginkan partainya keluar dari koalisi. Ini merespon langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY) yang mengurangi jatah kursi menteri PKS di kabinet.

Pasalnya, lanjut dia, kesepakatan empat kursi menteri untuk PKS telah diatur di kontrak politik dengan SBY. Pengurangan tersebut sama artinya dengan pelanggaran kontrak politik yang telah disepakati kedua belah pihak.

Memang dua orang masih terbilang sedikit dari keseluruhan Majelis Syuro yang berjumlah 99 anggota.

Wawancara Suharna: Saya Legowo dan Kembali Urus Partai

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kabinet Indonesia Bersatu II. Ia digantikan oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gusti Muhamad Hatta.

Sebenarnya apa yang menjadi penyebab Suharna Surapranata yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dicopot dari jabatannya? Berikut kutipan penjelasan Suharna yang dihubungi Yohanes Seo dari Tempo melalui telepon, Rabu, 19 Oktober 2011.

Bapak tahu kenapa dicopot sebagai Menrsitek?
Pergantian itu kebijakan Presiden. Saya ditugaskan oleh partai untuk membantu Bapak Presiden, alhamdulilah selama dua tahun bisa membantu Bapak Presiden. Beliau telah memilih penggantinya untuk melanjutkan sebagai Menristek.

Menurut Bapak pergantian ini sudah sesuai atau tidak?
Jabatan itu adalah amanah. Saya legowo. Saya akan kembali urus partai.

'Secara Etis PKS Sudah tidak Lagi Terikat dengan Kontrak Politik'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi menilai reshuffle yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran sejumlah nama menteri dari jabatannya dan dipindahkan ke jabatan lain.

"Bila memang diperuntukkan untuk meningkatkan performance mengapa beberapa menteri hanya bergeser kursi saja. Misalkan dari menteri pariwisata ke ESDM atau dari menteri perdagangan ke pariwisata, lantas apakah orang-orang ini memang memiliki double side kapabilitas profesionalisme," katanya kepada Republika, Rabu (19/10).

Menurutnya, sejarah telah mencatat tindakan presiden yang telah menyalahi kontrak politik yang dibuatnya sendiri. Hal tersebut menjadi preseden tidak baik dalam etika perpolitikan di Indonesia. PKS, lanjutnya, masih tetap menjalankan kontrak politik dengan penuh integritas. Bahkan hingga pukul 20.10 WIB kemarin sebelum pengumuman perombakan kabinet oleh Presiden SBY, PKS masih memegang integritas tersebut.

Ini Isi Kontrak Politik Khusus PKS dengan SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PKS menjelaskan maksud kontrak politik yang dinilai khusus dengan PKS. Kontrak ini dinilai tidak main-main, karena dinilai memiliki nilai tawar yang tinggi, sehingga SBY harus menjaga sikapnya dalam berpolitik.

"Kontrak politik itu adalah dukungan kita sebagai partai Islam kepada SBY pada saat Pilpres 2009 lalu. Kita adalah parpol pertama yang mendukung disaat parpol-parpol lain menjagokan capres-capres lain," jelas Kepala Humas PKS yang kini menjadi anggota Komisi V DPR, Mardani, di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Menurutnya hal ini sangat khusus sekali, sehingga SBY harus matang membuat sikap terhadap PKS. Mardani menyatakan pernyataan dukungan kepada SBY ketika itu banyak menuai protes, namun PKS ketika itu berijtihad pasangan SBY-Boediono adalah yang terbaik, karena dinilai mampu memperbaiki memperbaiki kondisi bangsa ini menjadi lebih baik.

Menurutnya, tidaklah salah jika sebelumnya PKS selalu menekankan harus berhati-hati betul dalam mengambil sikap politik, karena PKS sendiri ketika berijtihad mendukung SBY-Boediono sudah dipikirkan secara matang.

Liputan6.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meradang. Salah satu menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Menteri PKS yang dicopot yakni Menristek Suharna Surapranata. PKS kini hanya memiliki sisa tiga menteri yang duduk dalam kabinet. Keputusan ini mengagetkan PKS. Merespon putusan itu, pks menggelar rapat pimpinan nasional akhir pekan lalu.

Ketua DPP PKS Abubakar Al Habsy kepada SCTV, Kamis (20/10), menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanggar kontrak koalisi. Dalam kontrak tersebut disebutkan dengan jelas PKS mendapat jatah empat menteri. Presidenpun tidak mengkomunikasikan pengurangan jumlah menteri kepada Presiden PKS.

Menurut Abubakar, menteri yang jelas-jelas melakukan tindakan tak terpuji seperti korupsi justru dipertahankan Presiden Yudhoyono. "Menteri yang diduga terlibat kasus korupsi justru tetap dipertahankan. Mereka itu sakti apa" ucap Abubakar, mempertanyakan. Karena itu, PKS sedang mempertimbangkan respon yang pantas untuk reshuffle kali ini. (JUM)

Sumber: Yahoo

Anis: Tandatangani Piagam Koalisi, PKS Akan tetap Kritis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen PKS, Anis Matta, berkomentar mengenai penandatangan piagam koalisi. Ia menyatakan hal tersebut hal yang bagus. Tetapi, ditegaskannya, meski sudah bersepakat, partai ini akan tetap kritis.

“PKS akan tetap kritis, otomatis. Itu kan kewajiban konstitusi,” katanya, Rabu (25/5). Ia mengakui proses sharing berlangsung cukup lama dan pihaknya merasa cukup diterima dengan baik di dalam kontrak tersebut.

Ia mengaku tak ada permasalahan dengan poin-poin yang disepakati. Namun, hal krusial yang disoroti dalam piagam itu yakni membedakan antara hak prerogratif presiden dengan konstitusi Dewan. “Itu (pembedaan) proporsinya sudah bagus,” katanya.

PKS Akan Tetap Kritis Setelah Kontrak Baru

Partai Keadilan Sejahtera akan tetap kritis terhadap pemerintah meski telah menandatangani kontrak koalisi yang baru bersama parpol lainnya yang juga anggota koalisi pendukung pemerintah.

"Bersikap kritis itu adalah kewajiban konstitusi, karena itu PKS akan tetap bersikap kritis," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Muhammad Anis Matta, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Anis Matta menegaskan, sikap kritis merupakan kewajiban koalisi serta wujud dari akomodasi aspirasi masyarakat.

Karena itu, kata dia, PKS tidak akan takut dikenai sanksi dikeluarkan dari koalisi jika sikap kritis tersebut dinilai bermasalah.

PKS Harapkan Koalisi Lebih Solid

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen), Mahfudz Siddiq mengatakan penandatanganan piagam koalisi baru memberikan harapan baru. “Karena semangatnya adalah untuk merevitalisasi koalisi, maka berharap koalisi bisa berjalan maksimal dan tidak terjadi persoalan yang seperti sebelumnya dan bisa lebih solid,” katanya saat dihubungi Republika, Senin petang (23/5).

Menurutnya, penandatanganan itu dilakukan setelah usulan dari PKS diterima Presiden dan oleh partai koalisi yang lainnya. Usulan itu dikatakannya senada dengan usulan yang disampaikan Partai Golkar. Yakni untuk lebih menyempurnakan mekanisme di dalam koalisi. “Terutama dalam pola koordinasi, komunikasi, dan bagaimana jika nantinya terjadi perbedaan pendapat,” katanya.

Dalam piagam koalisi yang baru ditandatangani Senin tersebut mempertegas hal itu. Selain itu, piaga, koalisi yang ada pun harus tetap tunduk pada UU yang ada. Termasuk UU yang mengatur tentang kewenangan anggota koalisi dalam legislative.

Koalisi akan Sepakati Empat Substansi Pokok

Presiden dan partai pendukung telah menyepakati draft kontrak koalisi terbaru. Menko Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan ada empat subtansi pokok dalam penyempurnaan draft tersebut.

Keempat hal pokok tersebut pertama menyangkut komunikasi politik. Bagaimana proses komunikasi antara para Ketua Partai, Presiden dan Wakil Presiden maupun dengan para pembantunya dapat diakomodir dengan baik. Selama, kata Djoko, hal itu belum tercantum dalam kesepatakan yang lama.

"Penjadwalan, waktunya, periodesasinya, agendanya, disusun dalam periode tertentu. Agenda itu dijadwalkan oleh Sekgab. Kalau yang lama tidak diatur spesifik yang baru diatur," ujarnya, saat memberikan keterangan pers di kantor presiden, Senin (23/5).

SBY Terima Surat Komitmen PKS

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait komitmennya di koalisi.

"Sudah kita teruskan ke beliau (SBY)," kata Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, di Istana Merdeka, Jumat 29 April 2011. Namun Sudi enggan menyebut jawaban PKS terkait kontrak baru koalisi tersebut.

"Sejauh ini, kalau itu (tanda tangan) nanti kan bareng-bareng," kata Sudi. Menurut Sudi, kemarin, Presiden meminta masukan dari partai-partai, termasuk dari PKS. "Kalau ada masukan tampung-tampung, Nanti kesimpulannya semua bareng-bareng," imbuhnya

Menurut Sudi, PKS memberikan beberapa masukan terkait kontrak baru koalisi akan tetapi tambahan tersebut bukan sesuatu yang mendasar. "Mereka mengajukan tapi tidak prinsip. Semacam tambahan-tambahan ya," kata Sudi