LSI: Posisi PKS Terancam

Pertemuan SBY-Golkar

JAKARTA. Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terancam. Karenanya, mulai sekarang PKS sebaiknya pasang kuda-kuda untuk mengantisipasi tindakan yang akan dilakukan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Golkar jika nantinya kesepakatan terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Burhanuddin Muhtadi, peneliti senior dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) terkait isu SBY memanggil petinggi golkar pada Rabu (10/2) malam.

Menurutnya, hanya ada dua arena untuk menuntaskan pertarungan antara partai golkar dengan partai demokrat yang semakin sengit belakangan ini. "Arena pertama yakni arena terbuka di publik antar kedua partai dengan gertak sambal reshuffle, pajak hingga pernyataan Ical (Aburizal Bakrie, Ketua umum Golkar) untuk memundurkan menteri-menterinya," kata Burhanuddin kepada Republika, Kamis (11/2).

Arena tersebut menunjukkan semakin tingginya tensi perseteruan. Sementara arena kedua, kata dia, yakni arena belakang layar untuk melakukan negosiasi yang melibatkan orang-orang di pucuk pimpinan kedua belah partai besar itu. "Saya yakin pimpinan demokrat dan Ical sudah sering bertemu namun belum ada kesepakatan," tegasnya.

Selama di arena publik masih terlihat sengit, katanya, berarti belum ada kompromi yang diraih. Semua ini, kata dia, memang terkait kasus bank century dan dalam hal ini partai demokrat memainkan politik bertahan total namun sambil menukikkan serangan balik yang mematikan.

PKS: Perseteruan SBY-Ical Pura-pura

INILAH.COM, Jakarta. Lontaran pernyataan antara Presiden SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar (PG) Aburizal Bakrie, mensinyalir adanya perseteruan diantara keduanya. Namun bagi PKS perseteruan itu belum tentu benar adanya.

"Bisa saja mereka terkesan beda pendapat, padahal sering telepon-teleponan," kata Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah, kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (12/2).

Sejauh ini, lanjut dia, partainya tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat SBY dan Aburizal mengeluarkan pernyataan-pernyataan di media massa, yang terkesan saling menyerang. "Kita enggak tahu masalah yang terjadi diantara keduanya," imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR.

Depak PKS-Golkar, SBY Bunuh Diri Politik

Inilah.Com. PKS dan Golkar terancam didepak dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pasca diusulkannya reshuffle oleh Partai Demokrat. Bila dua partai itu benar-benar didepak, maka SBY sama saja melakukan bunuh diri politik.

Hal itu diungkapkan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi kepada INILAH.COM, Jakarta, Minggu (7/2). Menurutnya, SBY tak akan punya nyali untuk mereshuffle menteri dari Golkar dan PKS sekaligus.

"Mendepak kedua partai tersebut dari koalisi, itu sama saja bunuh diri politik. Oposisi semakin kuat dan Demokrat makin tidak bisa kendalikan Pansus Century," ujarnya.

Menurutnya, yang mungkin dilakukan SBY adalah mendekati ulang Golkar karena dibanding PKS, Golkar adalah pemegang kursi terbesar kedua di DPR. "Golkar juga punya sejarah koalisi yang lebih harmonis dengan SBY," imbuhnya.

Di atas kertas, koalisi pemerintah di DPR saat ini berjumlah 423 kursi (75,53%), terdiri dari Demokrat 148, Golkar 107, PKS 57, PAN 46, PPP 37 dan PKB 28. Sedang oposisi hanya 137 (24,47%) yang terdiri dari PDIP 94, Gerindra 26 dan Hanura 17.

Kosmetik Politik SBY

Belakangan ini, publik ramai membicarakan seputar keluhan presiden SBY terhadap aksi demonstrasi pada momentum 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, tanggal 28 Januari 2010. Sebelumnya, SBY dibuat kebakaran jenggot oleh terbitnya buku Membongkar Gurita Cikeas (MGC) dan isu pemakzulan (impeachment) dari Pansus Century.

Namun, berbeda dengan keluhan-keluhan SBY dulu yang bernuansa politis, kali ini keluhan SBY sarat akan nilai-nilai etik. “Ada yang bawa kerbau, SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau. Apa itu ekspresi kebebasan dan demokrasi. Juga foto yang diinjak-injak dan dibakar di mana-mana dan daerah lain,” demikian komentar kekesalan SBY menanggapi ulah demonstran (Kompas, 3/2/2010).

Di mata SBY, unjuk rasa dengan membawa kerbau ke istana sebagai simbol kegagalan pemerintah menjalankan program, selayaknya tidak terjadi. Sebab, itu bertentangan dengan norma ketimuran dan kesantunan demokrasi.

Pertanyaannya, standar etika seperti apa yang menjadi cara pandang SBY untuk menganalisis perilaku demonstran? Benarkah kritikan SBY itu untuk mempersantun wajah demokrasi di Indonesia dan membuat demonstran lebih sopan dalam menyampaikan aspirasinya? Sejauh mana fakta politik merangsang SBY berkomentar seperti itu?

DPR Desak Pemerintah Benahi Pasokan Listrik KRL Jabotabek

Kementerian Perhubungan didesak untuk segera membenahi pasokan listrik pada sistem kereta listrik (KRL) komuter Jabodetabek agar tidak mengganggu jadwal KRL yang berakibat terlantarnya penumpang KRL. Perbaikan pasokan listrik seharusnya sudah selesai selama program 100 hari pemerintahan SBY-Budiono seperti dijanjikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Tundjung Derawan di Gedung DPR RI, Kamis (4/2).

Menurut Yudi, sistem yang ada saat ini, yang dibangun tahun 1995, sudah tidak lagi memadai seiring dengan bertambahnya lalu lintas KRL di Jabodetabek. Terlebih pemerintah berencana meningkatkan kapasitas penumpang KRL Jabodetabek dari 450.000 penumpang saat ini menjadi 3 juta penumpang pada tahun 2014 nanti.Oleh karena itu Yudi mendesak Kementerian Perhubungan secepatnya berkoordinasi dengan PT PLN untuk membicarakan penambahan daya listrik untuk sistem KRL Jabodetabek.

"Sebelum ditawarkan ke pihak swasta, alangkah baiknya dilakukan koordinasi dengan PLN terlebih dahulu," ujar Yudi.

Lebih jauh Yudi mengatakan, angkutan massal seperti halnya KRL Jabodetabek harus terus ditingkatkan baik kapasitas maupun kualitas layanannya. Pemerintah harus menjadikan angkutan publik massal sebagai prioritas utama mengingat ancaman kemacetan parah di kota-kota besar makin menjadi-jadi.

Lima Minta Golkar dan PKS Tidak Ubah Sikap

VIVAnews. Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) mendukung sikap partai Golkar dan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang menyatakan pengucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 trilun ke Bank Century menyimpang. Lima meminta agar dua partai itu tidak mundur dari sikapnya.

"Sudah selayaknya temuan-temuan yang sangat mendasar tersebut dinyatakan dengan sejelas-jelasnya agar dapat menjadi pelajaran penting dan penghukuman kepada siapa pun yang bermain-main dengan dana rakyat," kata Direktur Lima, Ray Rangkuti dalam siaran persnya.

Ray mengatakan Golkar dan PKS telah berkali-kali menyatakan kepada masyarakat bahwa temuan sementara dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century mengindikasikan adanya berbagai kejanggalan bahkan pelanggaran hukum berkenaan dengan pengucuran dana ke Century. Ray menilai dua partai tersebut tidak dapat berubah sikap karena gentar atas ancaman koalisi.

"PKS dan Golkar tidak memiliki pintu untuk mundur. Pembelotan dari apa yang diwacanakan selama ini justru akan mengakibatkan tercemarnya nama dua partai ini di masa yang akan datang," ujar Ray.

PKS Tetap Kritis

INILAH.COM, Jakarta. Partai Demokrat menjamin pertemuan antar parpol koalisi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (4/2), tidak akan membungkam sikap kritis PKS.

"Oh saya kira tidak. Kritis itu tidak dibuat-buat, alamiah," ujar Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/2).

Menurut dia, dalam pertemuan semalam tidak ada kendali atau pembatasan teman koalisi. "Sangat kondusif dihadiri Presiden PKS pak Lutfi Hasan. Saya kira kita menjadi terbuka menjelaskan posisi masing-masing," imbuhnya.

PKS Minta Amir Syamsuddin Cabut Ancaman Reshuffle

Jakarta. Wasekjen PKS Fahri Hamzah sekali lagi menyesalkan pernyataan Sekjen PD Amir Syamsuddin yang mengancam akan mengusulkan reshuffle kabinet bila isu pemakzulan presiden tetap digulirkan parpol koalisi. Ia meminta Amir untuk mencabut pernyataan tersebut.

"Yang mengatakan itu patut disesalkan dan harus mencabut omongan itu," kata Fahri saat ditemui sebelum mengikuti rapat Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis(4/2/2010).

Fahri menilai Amir keliru memahami makna koalisi. Menurut Fahri, dalam koalisi terdapat kesetaraan di antara parpol-parpol yang terlibat.

"Dalam koalisi itu ada kesetaraan. Jadi bukan menteri itu milik mereka lalu dibagi seenaknya. Kalau dia bilang PKS sudah dikasih empat menteri itu keliru, ini kosa kata ala Orde Baru," tandas Fahri.

Antara Clinton, Thaksin, dan SBY...

Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw
Kamis, 28 Januari 2010 | 11:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com. Di tengah rencana aksi unjuk rasa besar-besaran dalam rangka mengkritisi 100 hari pemerintahan pada hari ini, sebuah hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia menyebutkan bahwa popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata masih tinggi.

Temuan survei Lembaga Survei Indonesia yang melibatkan 2.900 responden tersebut menunjukkan, 70 persen responden mengaku puas terhadap kinerja duo Yudhoyono-Boediono.

Sayangnya, tingkat kepuasan cenderung lebih rendah di kalangan responden yang berpendidikan tinggi. Responden yang mengaku puas 73 persen berpendidikan sekolah dasar.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan anggota DPR Jeffri Geovani mengatakan, hal ini perlu mendapat perhatian Presiden dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pasalnya, orang-orang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki resonansi kritik yang lebih besar.

"Kalangan berpendidikan mempunyai kemampuan mengartikulasikan kegelisahannya ke tingkat grass root (akar rumput)," ujar Burhanuddin kepada Kompas.com, kemarin di Jakarta. Mereka, lanjutnya, mampu menciptakan opini publik yang pada akhirnya diikuti oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

PKS Tidak Pernah Berpikir Untuk Memakzulkan SBY

Jakarta. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring menegaskan sikap partainya yang akan terus mendukung SBY sebagai Presiden RI. Rumor adanya agenda pemakzulan presiden oleh PKS pun dibantah keras.

"Saya sudah berbicara dengan ketua Majelis Syuro PKS, bahwa tidak ada itu wacana pemakzulan SBY. Sebab hal ini akan mengacaukan situasi nasional yang sudah membaik," kata Tifatul dalam rilis kepada detikcom, Kamis (28/1/2010).

Dengan demikian, pria yang kini menjabat sebagai Menkominfo tersebut menegaskan, jika ada politisi PKS yang mewacanakan pemakzulan, itu adalah sikap pribadi. Ia juga meminta agar seluruh anggota Pansus Angket Bank Century dari PKS berjalan dengan untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa.

"Semua anggota Pansus Century dari PKS diharapkan berjalan on the track, mencari solusi terbaik bagi bangsa. Bukan memperlebar masalah. To the point dan harap dijaga kesantunan dalam berpolitik sebagai bentuk akhlak seorang muslim," kata Tifatul.

Anis Matta: Belum Ada Yang Bagus Dalam Seratus Hari

Jakarta. Wakil Ketua DPR dari FPKS Anis Matta menilai tidak ada capaian Kabinet Indonesia Bersatu II yang istimewa. Hanya sektor keamanan yang menurut Anis masih relatif kuat.

"Selama seratus hari ini memang tidak terlihat kinerja yang memadai dari pemerintah," kata Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Menurut Anis, pemerintah hanya bersemangat di awal pemerintahan. Tapi semangat itu makin lama makin memudar.

"Walaupun gebrakan di awal-awal bagus terutama tim ekonomi. Tapi belum ada yang cukup bagus dalam seratus hari," papar Anis.

Pesawat Kepresidenan dan Rasa Keadilan

Pengadaan pesawat kepresidenan sudah sesuai prosedur yang ada. Itulah jawaban yang disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha terhadap kritikan masyarakat atas pengadaan pesawat kepresidenan senilai Rp 200 miliar.

Secara administratif pemerintahan, pengadaan pesawat kepresidenan tersebut memang bisa dibenarkan dan sah. Legalitasnya jelas karena telah mendapatkan persetujuan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Persoalannya adalah apakah setiap kebijakan hanya mempertimbangkan legalitas dan asas aturan pemerintahan belaka. Bagaimana dengan pertimbangan masyarakatnya misalnya rasa keadilan masyarakat di tengah himpitan problematika ekonomi saat ini.

Lalu pertimbangan sejauh mana kemanfaatan dari keberadaan pesawat kepresidenan tersebut saat ini. Kemudian bagaimana dengan beban anggaran yang ada di saat kita menggalakkan kampanye penghematan dan efisiensi anggaran.

Rawa Buaya tiada tahun tanpa banjir

Sidak Mensos

JAKARTA. Antisipasi banjir yang kerap melanda Jakarta, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kunjungi RT 01/RW 11 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (24/1). Rawa Buaya termasuk salah satu wilayah yang paling parah dan jadi langganan banjir setiap tahunnya.

Menurut Salim, kedatangannya yang terbilang mendadak agar bisa memantau secara langsung kesiapan Pemda Jakarta Barat dalam menghadapi ancaman banjir. "Ternyata kesiapsiagaan Pemda Jakarta Barat dalam menghadapi ancaman banjir sudah baik. Jika kita lihat sebelum terjadinya banjir, kita bisa lihat kekurangan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu di back up. Jika kita datang pada saat banjir malah susah," ujar Salim.

Kelurahan Rawa Buaya yang terdiri dari 1500 KK sudah menyiapkan sejumlah peralatan pendukung seperti perahu karet, peralatan dapur dan stok beras. "Perlu kerjasama dari RT, RW dan masyarakat dalam menghadapi antisipasi banjir ditambah dengan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Karang Taruna. Sebab pemerintah tidak bisa sendiri menghadapi ancaman banjir,"sebutnya.

PKS Takkan Ubah Gaya di Century

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak akan mengubah cara dan gaya anggota fraksinya di Panitia Khusus (Pansus) Angket Century. Sikap kritis anggota Fraksi PKS di pansus dinilai telah berada dalam jalur yang benar untuk menggali substansi kasus Bank Century.

''Anggota pansus kami sudah benar. Kami juga tidak pernah punya niat mengganti anggota kami di Pansus Century,'' kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, ketika dihubungi Republika, Kamis (21/1).

Menurut Luthfi, PKS rutin mengevaluasi anggotanya di pansus dua kali tiap sepekan. Berdasarkan evaluasi selama ini, kata Luthfi, PKS tidak menilai adanya kesalahan cara bekerja anggotanya di pansus.

Jika ada penilaian dari pihak luar bahwa anggotanya sangat keras dan kritis terhadap para terperiksa, menurut Luthfi, justru itu dilakukan untuk mengejar substansi dan tidak bertujuan untuk membela orang per orang.

Fahri: Sikap Kritis PKS Didukung SBY

PD Tuding Golkar-PKS

Jakarta. Pernyataan Wakil Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok yang menyatakan Golkar dan PKS sudah dianggap mengganggu koalisi hanya ditanggapi sebelah mata oleh PKS. Mubarok dinilai tidak mewakili suara koalisi.

"Kami dapat arahan dari otoritas dalam koalisi untuk tidak terlalu menanggapi Mubarok. Karena dia tidak mencerminkan sikap bersama," kata Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah dalam pesan singkatnya kepada Detik.Com, Kamis (21/1/2010).

Menurut Fahri, sikap kritis PKS di Pansus Angket Century selama ini mendapat penghargaan dari Presiden SBY. Hal ini disebabkan karena SBY pun ingin kasus skandal Century ini terungkap dengan gamblang.


"Komunikasi langsung kami dengan Pak SBY menegaskan sikap kritis kita dalam pengusutan Century diapresiasi dan didukung," paparnya.

PKS: Sikap di Pansus Tak Ada Hubungan dengan Reshuffle

Jakarta. PKS menganggap dingin soal keresahan Partai Demokrat (PD) yang menilai partai dakwah itu bediri dua kaki dalam proses pansus angket Cantury. Alasannya, sebagai sesama pendukung koalisi pemerintah, menegor mitra yang salah adalah hal yang wajar.

"Yang salah adalah kita bilang salah, yang benar ya kita bilang benar," kata anggota Pansus dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2009).

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD), Ruhut Sitompul, menyesalkan sikap Golkar dan PKS dalam proses pansus, khususnya saat pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono. Harusnya, kata Ruhut, sebagai pendukung koalisi, kedua partai itu membela Sri Mulyani dan Boediono dalam pemeriksaan, bukan malah mengkritisinya.

Ditanya mengenai isu ancaman reshuffle kabinet terkait sikap PKS tersebut, Mahfudz menilai hal itu tak ada hubungannya dengan proses di pansus.

Perombakan kabinet itu merupakan wacana media massa

PKS: Tak Ada Surat Evaluasi Koalisi

VIVAnews. Wacana evaluasi koalisi dan kabinet semakin menguat. Namun, bantahan demi bantahan dari partai koalisi juga terus bermunculan. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta menilai kabar mengenai perombakan kabinet itu baru merupakan wacana media massa.

"Kami sendiri belum mendapatkan surat resmi," ujar Anis kepada wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2010.

Politisi yang kini menjabat wakil ketua DPR itu menegaskan tidak ada pemberitahuan resmi terkait evaluasi koalisi ataupun perombakan kabinet dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anis juga membedakan antara evaluasi menteri dan evaluasi koalisi.

Menurut Anis, evaluasi menteri merupakan bagian hak prerogratif presiden. "Kami telah membantu beliau dengan memberikan kader terbaik," kata Anis.

PKS Tak Gentar Hadapi Isu Reshuffle Kabinet

Jakarta. Isu Presiden SBY akan melakukan reshuffle kabinet saat berakhirnya program 100 hari pemerintahan tidak menjadikan PKS gentar. PKS yakin SBY sangat arif dan tidak gegabah dalam mengambil keputusa politik tersebut.

"Itu hak preogratif presiden, tapi saya yakin presiden itu adil dan bijak dalam menentukan keputusan," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2010).

Mustafa menjelaskan bahwa dirinya belum mendengar isu soal reshufle kabinet. Namun tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi ulang terkait koalisi apabila ada menteri dari PKS yang di-reshuffle.

"Pasti akan ada komunikasi. Apa yang akan ditempuh, seperti apa ke depan. Tapi sejauh ini kerja menteri PKS masih baik," jelas pria berkacamata tersebut.

SBY Belum Bicara Mengenai Reshuffle

VIVAnews. Batas waktu 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II adalah pada 2 Februari mendatang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rencananya akan mengevaluasi seluruh menteri. Rencana evaluasi itu santer dikaitkan dengan isu reshuffle alias perombakan kabinet.

"Di depan kami, beliau (SBY) belum bicara mengenai reshuffle," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring usai pembukaan 3rd Youth International Gathering di Gedung Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin 18 Januari 2010.

Tifatul mengatakan, SBY sudah mempertegas dan mengingatkan target 100 hari pertama. Target itu yakni, untuk meningkatkan reputasi pemerintah, kepercayaan, dan iklim usaha.

"Namanya manusia kita harus evaluasi diri, apalagi di kabinet. Menurut saya harus ada evaluasi program apakah sukses atau tidak. Apalagi secara umum kinerja kabinet jilid II ini sudah 90 persen (untuk program 100 hari)," tegas dia.

Tifatul: SBY Belum Tegur PKS

Jakarta. Presiden SBY belum menegur menteri-menteri dari PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. SBY hanya mengingatkan menteri-menterinya tentang program 100 hari kabinet.

"Belum ada (teguran). Presiden akan melihat perjalanan 100 hari ke depan. Jadi belum ada teguran sekarang," ujar Menkominfo Tifatul Sembiring menjawab pertanyaan apakah SBY telah mengeluarkan teguran kepada PKS terkait evaluasi koalisi.

Hal itu disampaikan Tifatul di kantor Kementrian Komunikasi dan Informasi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2010).

Menurut Tifatul, program 100 hari yang diingatkan SBY yakni meningkatkan reputasi pemerintahan, meningkatkan kepercayaan, dan meningkatkan iklim usaha.