Mensos: Jumlah Penerima Jaminan Sosial Lansia Ditingkatkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Mensos Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, jumlah penerima dana jaminan sosial warga lanjut usia akan ditingkatkan pada 2011 dari 10 ribu menjadi 11.250 orang dengan jumlah sebesar Rp 300 ribu per orang setiap bulan.

"Itu masih rencana awal, mudah-mudahan masih bisa dinaikkan. Itu buat lansia yang terlantar yang jumlah seluruhnya sekitar 2,9 juta jiwa," kata Mensos usai peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, saat memberikan sambutan pada acara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar dana jaminan sosial bagi kaum lanjut usia ditingkatkan dari sebelumnya Rp 300 ribu per orang per bulan.

Berharap pada Reformasi Birokrasi

KITA bisa sedikit bernapas lega. Rabu, 12 Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Komite Reformasi Birokrasi Nasional dalam upaya melanjutkan rencana pemerintah yang sejak dulu belum efektif. Yaitu, terciptanya birokrasi yang akuntabel, produktif, profesional, dan bebas korupsi.

Rasa lega kita itu mungkin hampir sama seperti rasa puas sementara kita sesaat mendengar pengumuman program lainnya seperti yang dilakukan presiden dan menteri sebelumnya sejak era reformasi. Hampir setiap menteri Kementerian Penertiban Aparatur Negara (Men PAN) atau Mendagri dilantik, sering dibarengi dengan rencana reformasi birokrasi.

Namun, setidaknya, kali ini, kita bisa berharap lebih banyak. Sebab, desain dan format reformasi birokrasi yang baru ini dilengkapi hal-hal dasar yang dibutuhkan. Yakni, siapa yang bertanggung jawab atas reformasi birokrasi, apa saja content (isi) reformasi birokrasi, bagaimana road map yang dikehendaki, bahkan sedang disusun indikator dan konsekuensi apa saja yang akan bisa ditanggung (oknum) atau lembaga pemerintah kalau tidak sesuai dengan aturan birokrasi yang baik.

Koalisi Lebih Baik daripada Asal Beda

Jakarta, RMOL. PKS masih menganggap menjadi partai pendukung pemerintah dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II merupakan pilihan terbaik saat ini. PKS belum pernah terpikir untuk menjadi opisisi.

Apalagi, kata Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, Indonesia menerapkan sistem sistem presidensial. Jadi tidak mengenal istilah opsoisi dan koalisi sebagaimana pada sistem parlementer.

"Sistem presidensial merupakan pilihan yang dilahirkan olehfounding father kita dan digunakan sampai hari ini. (PKS) lebih tepat untuk mengembangkan sikap-sikap yang kritis dan konstruktif," kata Mustafa saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Kamis, 13/5).

Survey KPK: Deptan Tertinggi Dalam Skor Integritas

PK-Sejahtera Online. Dalam hal upaya pencegahan korupsi dan penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Departemen Pertanian kembali mendapat apresiasi dari KPK. Berdasarkan hasil Survey Integritas Sektor Publik 2009 secara nasional oleh KPK, Deptan meraih peringkat I (pertama) untuk dua katagori dan peringkat IV (keempat) untuk satu katagori.

Dari survey terhadap 11.413 responden pengguna jasa layanan publik, KPK mengumumkan Deptan mendapat skor integritas tertinggi sebagai Instansi Pusat dan skor integritas tertinggi sebagai Unit Pelayanan Publik dalam aspek Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih. Selain itu, Deptan juga apresiasi dengan menduduki peringkat IV untuk katagori Unit Pelayanan Publik dengan integritas tinggi dalam aspek Pengadaan Barang dan Jasa.

"Alhamdulillah," ungkap Mentan Suswono mengomentari hasil survey KPK. Hasil survey tersebut memberi indikasi bahwa upaya dalam pencegahan KKN dan penegakkan good and clean governance mulai membuahkan hasil yang baik. "Kita sudah berada pada track yang benar. Selamat dan terima kasih kepada segenap staf dan pejabat instansi terkait yang telah bekerja keras selama ini." Mentan berpesan, “mari kita jadikan apresiasi ini sebagai modal sekaligus spirit agar kita lebih baik lagi ke depan."

Ketahanan Pangan dan Konflik Sosial

Dalam pembukaan seminar pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, Rabu (17/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperingatkan, konflik di dunia tidak lagi berlatar belakang ideologi, teritorial ataupun perbedaan keyakinan.

Namun konflik dunia sangat mungkin disebabkan oleh perebutan sumber daya energi, makanan dan air. Dikatakan, negara-negara berpenduduk besar sangat memerlukan energi, makanan dan air, sehingga berlomba-lomba mendapatkannya demi memenuhi kebutuhan penduduknya.

Peringatan SBY itu boleh jadi merupakan kekhawatiran jauh ke depan. Namun jika pernyataan itu kita tarik ke dalam, sebenarnya konflik horizontal yang diakibatkan oleh perebutan sumber daya energi, makanan dan air sudah lama terjadi.

Koalisi Rapuh Pemerintahan SBY

Persis seperti guncangan gempa yang tak kunjung henti menggoyang setiap jengkal kerak planet bumi, senyatanya guncangan maha dahsyat terhadap perjalanan karier pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY)-Boediono seakan tidak ada habisnya. Terutama sejak dilantik untuk kali kedua masa pemerintahan empat bulan lalu, berbagai tekanan dan problem datang bertubi-tubi yang setiap saat siap memporak-porandakan bangunan kekuasaan yang dibidani oleh penguasa yang mendapat mandat langsung dari rakyat ini.

Hal ini patut menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Betapa dukungan mayoritas publik pada saat Pilpres tahun lalu tidak selamanya berkorelasi dengan perjalanan waktu.

Meski mayoritas rakyat telah memberi mandat kepada SBY untuk memanajeri bangsa ini selama lima tahun ke depan, senyatanya SBY belum puas diri sampai di situ. Kesadaran untuk membangun pemerintahan yang solid menjadi dasar pertimbangannya dalam merangkul parlemen. Faktanya, Partai Demokrat yang dikomandoi SBY telah mampu menyedot simpati publik dan berhasil menobatkannya sebagai pemenang pada pemilu tahun lalu. Kekuatan Parpol penguasa ini kian tak tertandingi ketika SBY berhasil membangun komposisi koalisi yang telah menyedot lebih dari 70 persen suara di parlemen.

Mengapa SBY tak Berani Depak Golkar-PKS?

INILAH.COM, Jakarta. Silang sengkurat soal posisi Partai Golkar dan PKS di koalisi SBY-Boediono masih terus bergaung terutama dari Partai Demokrat, karena hingga kini, Presiden SBY belum berkomentar soal posisi dua partai itu. Namun secara teoritis dan kalkulasi politik, SBY tak bakal berani mendepak dua partai itu. Mengapa?

Serba simpang siur dan tidak menentu. Itulah potret koalisi SBY-Boeidono saat ini, tepatnya setelah pembacaan sikap akhir sejumlah fraksi di Pansus Bank Century, pekan lalu. Setidaknya beberapa partai peserta koalisi justru kritis terhadap kasus Bank Century. Berbeda dengan Partai Demokrat dan PKB yang menyoal Century.

Meski dari kubu Partai Demokrat, usulan provokatif dan pernyataan agitatif muncul terkait posisi politik Partai Golkar dan PKS. Seperti sebelumnya, Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin yang tegas-tegas menyebutkan Partai Golkar dan PKS bukan lagi menjadi bagaian koalisi sejak menyebutkan nama-nama yang bertanggungjawab dalam kasus Bank Century.

Sementara Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul juga menegaskan pihaknya akan segera menendang dua partai itu dari barisan koalisi SBY-Boediono. Karena Partai Golkar dan PKS telah keluar dari kontrak koalisi dan bertindak insubordinat. "Mereka harus siap-siap kami hengkangkan! Memang kalau menurut saya sebaiknya diganti, karena apapun argumentasi dari PKS dan Golkar, koalisi melihat pembelaan mereka sudah sangat ngawur,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (27/2).

Tifatul Bikin Larangan Konten Pornografi di Internet

INILAH.COM. Menkominfo Tifatul Sembiring tengah menggodok peraturan menteri yang melarang pendistribusian, transmisi, dan penyediaan akses terhadap konten-konten pornografi, sesuatu yang berlawanan dengan kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan SARA.

Rancangan Peraturan Menteri (RPM) itu kini mulai ramai dibicarakan para blogger di dunia maya, Sabtu (13/2). Dalam keterangnya, Kemenkominfo menjelaskan, maksud dari pembentukan Peraturan Menteri Kominfo ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Kominfo ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara untuk bertindak secara patut, teliti, dan hati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya yang terkait dengan Konten Multimedia.

Berikut sebagian hal-hal penting yang diatur dalam RPM Menkominfo itu;

Kosmetik Politik SBY

Belakangan ini, publik ramai membicarakan seputar keluhan presiden SBY terhadap aksi demonstrasi pada momentum 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, tanggal 28 Januari 2010. Sebelumnya, SBY dibuat kebakaran jenggot oleh terbitnya buku Membongkar Gurita Cikeas (MGC) dan isu pemakzulan (impeachment) dari Pansus Century.

Namun, berbeda dengan keluhan-keluhan SBY dulu yang bernuansa politis, kali ini keluhan SBY sarat akan nilai-nilai etik. “Ada yang bawa kerbau, SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau. Apa itu ekspresi kebebasan dan demokrasi. Juga foto yang diinjak-injak dan dibakar di mana-mana dan daerah lain,” demikian komentar kekesalan SBY menanggapi ulah demonstran (Kompas, 3/2/2010).

Di mata SBY, unjuk rasa dengan membawa kerbau ke istana sebagai simbol kegagalan pemerintah menjalankan program, selayaknya tidak terjadi. Sebab, itu bertentangan dengan norma ketimuran dan kesantunan demokrasi.

Pertanyaannya, standar etika seperti apa yang menjadi cara pandang SBY untuk menganalisis perilaku demonstran? Benarkah kritikan SBY itu untuk mempersantun wajah demokrasi di Indonesia dan membuat demonstran lebih sopan dalam menyampaikan aspirasinya? Sejauh mana fakta politik merangsang SBY berkomentar seperti itu?

DPR Desak Pemerintah Benahi Pasokan Listrik KRL Jabotabek

Kementerian Perhubungan didesak untuk segera membenahi pasokan listrik pada sistem kereta listrik (KRL) komuter Jabodetabek agar tidak mengganggu jadwal KRL yang berakibat terlantarnya penumpang KRL. Perbaikan pasokan listrik seharusnya sudah selesai selama program 100 hari pemerintahan SBY-Budiono seperti dijanjikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Tundjung Derawan di Gedung DPR RI, Kamis (4/2).

Menurut Yudi, sistem yang ada saat ini, yang dibangun tahun 1995, sudah tidak lagi memadai seiring dengan bertambahnya lalu lintas KRL di Jabodetabek. Terlebih pemerintah berencana meningkatkan kapasitas penumpang KRL Jabodetabek dari 450.000 penumpang saat ini menjadi 3 juta penumpang pada tahun 2014 nanti.Oleh karena itu Yudi mendesak Kementerian Perhubungan secepatnya berkoordinasi dengan PT PLN untuk membicarakan penambahan daya listrik untuk sistem KRL Jabodetabek.

"Sebelum ditawarkan ke pihak swasta, alangkah baiknya dilakukan koordinasi dengan PLN terlebih dahulu," ujar Yudi.

Lebih jauh Yudi mengatakan, angkutan massal seperti halnya KRL Jabodetabek harus terus ditingkatkan baik kapasitas maupun kualitas layanannya. Pemerintah harus menjadikan angkutan publik massal sebagai prioritas utama mengingat ancaman kemacetan parah di kota-kota besar makin menjadi-jadi.

Lima Minta Golkar dan PKS Tidak Ubah Sikap

VIVAnews. Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) mendukung sikap partai Golkar dan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang menyatakan pengucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 trilun ke Bank Century menyimpang. Lima meminta agar dua partai itu tidak mundur dari sikapnya.

"Sudah selayaknya temuan-temuan yang sangat mendasar tersebut dinyatakan dengan sejelas-jelasnya agar dapat menjadi pelajaran penting dan penghukuman kepada siapa pun yang bermain-main dengan dana rakyat," kata Direktur Lima, Ray Rangkuti dalam siaran persnya.

Ray mengatakan Golkar dan PKS telah berkali-kali menyatakan kepada masyarakat bahwa temuan sementara dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century mengindikasikan adanya berbagai kejanggalan bahkan pelanggaran hukum berkenaan dengan pengucuran dana ke Century. Ray menilai dua partai tersebut tidak dapat berubah sikap karena gentar atas ancaman koalisi.

"PKS dan Golkar tidak memiliki pintu untuk mundur. Pembelotan dari apa yang diwacanakan selama ini justru akan mengakibatkan tercemarnya nama dua partai ini di masa yang akan datang," ujar Ray.

PKS Tetap Kritis

INILAH.COM, Jakarta. Partai Demokrat menjamin pertemuan antar parpol koalisi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (4/2), tidak akan membungkam sikap kritis PKS.

"Oh saya kira tidak. Kritis itu tidak dibuat-buat, alamiah," ujar Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/2).

Menurut dia, dalam pertemuan semalam tidak ada kendali atau pembatasan teman koalisi. "Sangat kondusif dihadiri Presiden PKS pak Lutfi Hasan. Saya kira kita menjadi terbuka menjelaskan posisi masing-masing," imbuhnya.

PKS Minta Amir Syamsuddin Cabut Ancaman Reshuffle

Jakarta. Wasekjen PKS Fahri Hamzah sekali lagi menyesalkan pernyataan Sekjen PD Amir Syamsuddin yang mengancam akan mengusulkan reshuffle kabinet bila isu pemakzulan presiden tetap digulirkan parpol koalisi. Ia meminta Amir untuk mencabut pernyataan tersebut.

"Yang mengatakan itu patut disesalkan dan harus mencabut omongan itu," kata Fahri saat ditemui sebelum mengikuti rapat Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis(4/2/2010).

Fahri menilai Amir keliru memahami makna koalisi. Menurut Fahri, dalam koalisi terdapat kesetaraan di antara parpol-parpol yang terlibat.

"Dalam koalisi itu ada kesetaraan. Jadi bukan menteri itu milik mereka lalu dibagi seenaknya. Kalau dia bilang PKS sudah dikasih empat menteri itu keliru, ini kosa kata ala Orde Baru," tandas Fahri.

Antara Clinton, Thaksin, dan SBY...

Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw
Kamis, 28 Januari 2010 | 11:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com. Di tengah rencana aksi unjuk rasa besar-besaran dalam rangka mengkritisi 100 hari pemerintahan pada hari ini, sebuah hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia menyebutkan bahwa popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata masih tinggi.

Temuan survei Lembaga Survei Indonesia yang melibatkan 2.900 responden tersebut menunjukkan, 70 persen responden mengaku puas terhadap kinerja duo Yudhoyono-Boediono.

Sayangnya, tingkat kepuasan cenderung lebih rendah di kalangan responden yang berpendidikan tinggi. Responden yang mengaku puas 73 persen berpendidikan sekolah dasar.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan anggota DPR Jeffri Geovani mengatakan, hal ini perlu mendapat perhatian Presiden dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pasalnya, orang-orang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki resonansi kritik yang lebih besar.

"Kalangan berpendidikan mempunyai kemampuan mengartikulasikan kegelisahannya ke tingkat grass root (akar rumput)," ujar Burhanuddin kepada Kompas.com, kemarin di Jakarta. Mereka, lanjutnya, mampu menciptakan opini publik yang pada akhirnya diikuti oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

PKS Tidak Pernah Berpikir Untuk Memakzulkan SBY

Jakarta. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring menegaskan sikap partainya yang akan terus mendukung SBY sebagai Presiden RI. Rumor adanya agenda pemakzulan presiden oleh PKS pun dibantah keras.

"Saya sudah berbicara dengan ketua Majelis Syuro PKS, bahwa tidak ada itu wacana pemakzulan SBY. Sebab hal ini akan mengacaukan situasi nasional yang sudah membaik," kata Tifatul dalam rilis kepada detikcom, Kamis (28/1/2010).

Dengan demikian, pria yang kini menjabat sebagai Menkominfo tersebut menegaskan, jika ada politisi PKS yang mewacanakan pemakzulan, itu adalah sikap pribadi. Ia juga meminta agar seluruh anggota Pansus Angket Bank Century dari PKS berjalan dengan untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa.

"Semua anggota Pansus Century dari PKS diharapkan berjalan on the track, mencari solusi terbaik bagi bangsa. Bukan memperlebar masalah. To the point dan harap dijaga kesantunan dalam berpolitik sebagai bentuk akhlak seorang muslim," kata Tifatul.

Anis Matta: Belum Ada Yang Bagus Dalam Seratus Hari

Jakarta. Wakil Ketua DPR dari FPKS Anis Matta menilai tidak ada capaian Kabinet Indonesia Bersatu II yang istimewa. Hanya sektor keamanan yang menurut Anis masih relatif kuat.

"Selama seratus hari ini memang tidak terlihat kinerja yang memadai dari pemerintah," kata Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Menurut Anis, pemerintah hanya bersemangat di awal pemerintahan. Tapi semangat itu makin lama makin memudar.

"Walaupun gebrakan di awal-awal bagus terutama tim ekonomi. Tapi belum ada yang cukup bagus dalam seratus hari," papar Anis.

Pesawat Kepresidenan dan Rasa Keadilan

Pengadaan pesawat kepresidenan sudah sesuai prosedur yang ada. Itulah jawaban yang disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha terhadap kritikan masyarakat atas pengadaan pesawat kepresidenan senilai Rp 200 miliar.

Secara administratif pemerintahan, pengadaan pesawat kepresidenan tersebut memang bisa dibenarkan dan sah. Legalitasnya jelas karena telah mendapatkan persetujuan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Persoalannya adalah apakah setiap kebijakan hanya mempertimbangkan legalitas dan asas aturan pemerintahan belaka. Bagaimana dengan pertimbangan masyarakatnya misalnya rasa keadilan masyarakat di tengah himpitan problematika ekonomi saat ini.

Lalu pertimbangan sejauh mana kemanfaatan dari keberadaan pesawat kepresidenan tersebut saat ini. Kemudian bagaimana dengan beban anggaran yang ada di saat kita menggalakkan kampanye penghematan dan efisiensi anggaran.

Tanggungjawab Pemerintah Tidak Hanya Memulangkan TKI

Ledia Hanifa

PK-Sejahtera Online. Sampai 20 Januari 2010 ini, pemerintah telah berhasil memulangkan 2.019 TKI bermasalah dari berbagai negara. Usaha ini tentu baik karena dapat mengurangi beban KBRI kita dalam menampung TKI bermasalah tersebut.

Namun banyaknya jumlah TKI yang bermasalah adalah bukti kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan TKI. Fungsi advokasi perwakilan negara melalui atase ketenagakerjaan dan KBRI kita belum optimal. Belum lagi sanksi terhadap Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) nakal yang tidak tegas diberlakukan oleh pemerintah. Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi lebih banyak mengumbar janji akan menindak PPTKIS yang nakal namun realitasnya korban PJTKI nakal terus berjatuhan.

Alih-alih melakukan pengawasan terhadap PPTKIS, kemenakertrans melalui Dirjen Bina Penta malah menambah jumlah PPTKIS dari 499 di tahun 2008 menjadi 538 di tahun 2009.

Pemulangan TKI bermasalah sesungguhnya hanya merupakan solusi mikro yang tidak akan berdampak besar dalam penyelesaian persoalan TKI kita yang carut marut. Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta BNP2TKI harus melakukan restrukturisasi mendasar dalam pembinaan TKI kita. Apalagi pemulangan TKI dikaitkan dengan capaian program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Rawa Buaya tiada tahun tanpa banjir

Sidak Mensos

JAKARTA. Antisipasi banjir yang kerap melanda Jakarta, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kunjungi RT 01/RW 11 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (24/1). Rawa Buaya termasuk salah satu wilayah yang paling parah dan jadi langganan banjir setiap tahunnya.

Menurut Salim, kedatangannya yang terbilang mendadak agar bisa memantau secara langsung kesiapan Pemda Jakarta Barat dalam menghadapi ancaman banjir. "Ternyata kesiapsiagaan Pemda Jakarta Barat dalam menghadapi ancaman banjir sudah baik. Jika kita lihat sebelum terjadinya banjir, kita bisa lihat kekurangan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu di back up. Jika kita datang pada saat banjir malah susah," ujar Salim.

Kelurahan Rawa Buaya yang terdiri dari 1500 KK sudah menyiapkan sejumlah peralatan pendukung seperti perahu karet, peralatan dapur dan stok beras. "Perlu kerjasama dari RT, RW dan masyarakat dalam menghadapi antisipasi banjir ditambah dengan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Karang Taruna. Sebab pemerintah tidak bisa sendiri menghadapi ancaman banjir,"sebutnya.

PKS Takkan Ubah Gaya di Century

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak akan mengubah cara dan gaya anggota fraksinya di Panitia Khusus (Pansus) Angket Century. Sikap kritis anggota Fraksi PKS di pansus dinilai telah berada dalam jalur yang benar untuk menggali substansi kasus Bank Century.

''Anggota pansus kami sudah benar. Kami juga tidak pernah punya niat mengganti anggota kami di Pansus Century,'' kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, ketika dihubungi Republika, Kamis (21/1).

Menurut Luthfi, PKS rutin mengevaluasi anggotanya di pansus dua kali tiap sepekan. Berdasarkan evaluasi selama ini, kata Luthfi, PKS tidak menilai adanya kesalahan cara bekerja anggotanya di pansus.

Jika ada penilaian dari pihak luar bahwa anggotanya sangat keras dan kritis terhadap para terperiksa, menurut Luthfi, justru itu dilakukan untuk mengejar substansi dan tidak bertujuan untuk membela orang per orang.