jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Tampilkan postingan dengan label Koalisi PKS-PD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Koalisi PKS-PD. Tampilkan semua postingan

Rabu, 25 Mei 2011

Anis: Tandatangani Piagam Koalisi, PKS Akan tetap Kritis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen PKS, Anis Matta, berkomentar mengenai penandatangan piagam koalisi. Ia menyatakan hal tersebut hal yang bagus. Tetapi, ditegaskannya, meski sudah bersepakat, partai ini akan tetap kritis.

“PKS akan tetap kritis, otomatis. Itu kan kewajiban konstitusi,” katanya, Rabu (25/5). Ia mengakui proses sharing berlangsung cukup lama dan pihaknya merasa cukup diterima dengan baik di dalam kontrak tersebut.

Ia mengaku tak ada permasalahan dengan poin-poin yang disepakati. Namun, hal krusial yang disoroti dalam piagam itu yakni membedakan antara hak prerogratif presiden dengan konstitusi Dewan. “Itu (pembedaan) proporsinya sudah bagus,” katanya.

PKS Akan Tetap Kritis Setelah Kontrak Baru

Partai Keadilan Sejahtera akan tetap kritis terhadap pemerintah meski telah menandatangani kontrak koalisi yang baru bersama parpol lainnya yang juga anggota koalisi pendukung pemerintah.
"Bersikap kritis itu adalah kewajiban konstitusi, karena itu PKS akan tetap bersikap kritis," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Muhammad Anis Matta, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Anis Matta menegaskan, sikap kritis merupakan kewajiban koalisi serta wujud dari akomodasi aspirasi masyarakat.

Karena itu, kata dia, PKS tidak akan takut dikenai sanksi dikeluarkan dari koalisi jika sikap kritis tersebut dinilai bermasalah.

Senin, 23 Mei 2011

PKS Harapkan Koalisi Lebih Solid

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen), Mahfudz Siddiq mengatakan penandatanganan piagam koalisi baru memberikan harapan baru. “Karena semangatnya adalah untuk merevitalisasi koalisi, maka berharap koalisi bisa berjalan maksimal dan tidak terjadi persoalan yang seperti sebelumnya dan bisa lebih solid,” katanya saat dihubungi Republika, Senin petang (23/5).

Menurutnya, penandatanganan itu dilakukan setelah usulan dari PKS diterima Presiden dan oleh partai koalisi yang lainnya. Usulan itu dikatakannya senada dengan usulan yang disampaikan Partai Golkar. Yakni untuk lebih menyempurnakan mekanisme di dalam koalisi. “Terutama dalam pola koordinasi, komunikasi, dan bagaimana jika nantinya terjadi perbedaan pendapat,” katanya.

Dalam piagam koalisi yang baru ditandatangani Senin tersebut mempertegas hal itu. Selain itu, piaga, koalisi yang ada pun harus tetap tunduk pada UU yang ada. Termasuk UU yang mengatur tentang kewenangan anggota koalisi dalam legislative.

Koalisi akan Sepakati Empat Substansi Pokok

Presiden dan partai pendukung telah menyepakati draft kontrak koalisi terbaru. Menko Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan ada empat subtansi pokok dalam penyempurnaan draft tersebut.

Keempat hal pokok tersebut pertama menyangkut komunikasi politik. Bagaimana proses komunikasi antara para Ketua Partai, Presiden dan Wakil Presiden maupun dengan para pembantunya dapat diakomodir dengan baik. Selama, kata Djoko, hal itu belum tercantum dalam kesepatakan yang lama.

"Penjadwalan, waktunya, periodesasinya, agendanya, disusun dalam periode tertentu. Agenda itu dijadwalkan oleh Sekgab. Kalau yang lama tidak diatur spesifik yang baru diatur,"
ujarnya, saat memberikan keterangan pers di kantor presiden, Senin (23/5).

Minggu, 01 Mei 2011

SBY Terima Surat Komitmen PKS

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait komitmennya di koalisi.

"Sudah kita teruskan ke beliau (SBY)," kata Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, di Istana Merdeka, Jumat 29 April 2011. Namun Sudi enggan menyebut jawaban PKS terkait kontrak baru koalisi tersebut.

"Sejauh ini, kalau itu (tanda tangan) nanti kan bareng-bareng," kata Sudi. Menurut Sudi, kemarin, Presiden meminta masukan dari partai-partai, termasuk dari PKS. "Kalau ada masukan tampung-tampung, Nanti kesimpulannya semua bareng-bareng," imbuhnya

Menurut Sudi, PKS memberikan beberapa masukan terkait kontrak baru koalisi akan tetapi tambahan tersebut bukan sesuatu yang mendasar. "Mereka mengajukan tapi tidak prinsip. Semacam tambahan-tambahan ya," kata Sudi

Selasa, 05 April 2011

PKS Belum Teken Kontrak Koalisi yang Baru

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menandatangani kontrak koalisi baru yang disiapkan oleh PD. PKS belum mau menandatangani sebelum ada evaluasi koalisi yang konkret.

"Drafnya belum kita terima, jadi kita belum bisa menindaklanjuti," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada detikcom, Rabu (6/4/2011).

Anis menuturkan, PKS akan mengambil sikap setelah menerima draf kontrak koalisi yang baru. PKS akan menggelar rapat internal menyikapi hal tersebut.

"Nanti kalau draf sudah kami terima, kami akan membahas di Majelis Syuro PKS," jelasnya.

Tifatul: Berpolitiklah Secara Dewasa

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengimbau semua pihak, khususnya pendukung koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Boediono, agar tidak menonjolkan sikap emosional.
”Khususnya terkait dalam menanggapi hal-hal yang berkembang saat ini,” ujar Tifatul dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis (24/2). “Dewasalah dalam berpolitik. Intinya, komunikasi yang kurang lancar itu diperbaiki.”

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan jika kekuatan besar koalisi itu tidak dapat dikonsolidasikan untuk menyukseskan program-program pemerintah SBY-Boediono. Bahkan, Tifatul menambahkan bahwa di masa yang akan datang belum tentu Indonesia mampu mewujudkan koalisi sebesar ini.

Selasa, 08 Maret 2011

Ini Lima Sikap Resmi PKS Soal Koalisi

Pasca kegagalan penggunaan hak angket perpajakan, muncul gonjang-ganjing di Sekretariat Gabungan (Setgab). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung penuh usul hak angket perpajakan pun terancam dikeluarkan dari koalisi. Menyikapi hal tersebut, DPP PKS dan F-PKS menggelar rapat dengan Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Jawa Barat.

Hasilnya, ada lima sikap resmi PKS terkait gonjang-ganjing koalisi.

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. Pertama, "PKS, sesuai pidato Presiden SBY akan menunggu apa keputusan SBY tentang memformat kembali koalisi."

Rabu, 02 Maret 2011

PKS akan Blak-blakan di Depan SBY

"...kami akan menyampikan apa pandangan kami atas jalannya koalisi dengan mengacu pada piagam koalisi," Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq.

"Yang ngajak berkoalisi pertama adalah SBY pada Juni 2008 karena elektabilitas SBY di bawah Mega. Ketika PKS putuskan dukung SBY, itu pertaruhan besar. Kalau sekarang mau dikeluarkan, silakan," tandas Anis kepada wartawan di DPR, Rabu (2/3/2011).

“Kalau kemudian PKS dianggap tidak sejalan dan dikeluarkan, sejarah yang akan menilai. Apakah memang yang lebih baik itu tetap berada dikoalisi atau justru tetap konsisten menegakkan hukum dengan memberantas mafia pajak sekalipun risikonya harus berada di luar koalisi,” ujar mantan Presiden PKS itu kepada wartawan di Gedung DPR RI Rabu (3/3/2011).

Bila pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah digelar, PKS akan mendengarkan penilaian dan gagasan SBY selaku ketua koalisi atas perjalanan dan solusi atas persoalan yang dialami koalisi selama ini.

"Tapi kami juga akan menyampaikan apa pandangan kami atas jalannya koalisi dengan mengacu pada piagam koalisi," kata Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 1/3).

Senin, 31 Mei 2010

Jelang Munas, PKS Jateng Minta Isu Koalisi Dicuekin

Semarang. Menjelang Munas pertengahan Juni mendatang, banyak hal yang perlu dibahas PKS. Jawa Tengah (Jateng) mengusul isu koalisi dicuekin, karena ada yang lebih penting.
"Lebih baik fokus ke pelipatgandaan suara pada pemilu mendatang," kata Ketua DPW PKS Jateng, Arif Awaluddin ketika ditemui di Kantor DPRD Jateng, Jl. Pahlawan Semarang, Senin (31/5/2010).

Arif mengatakan, pada pemilu 2009 suara PKS tidak luar biasa. Berbeda dibanding pemilu sebelumnya. Hal itu perlu dipikirkan agar keberlangsungan partai.

"PKS memang telah dipahami, tapi kehadirannya belum bisa dirasakan. Sebab itu, kita harus menunjukkan secara langsung ke masyarakat,"
jelasnya.

Kamis, 20 Mei 2010

Mustafa Kamal: Setgab Koalisi Belum Bahas Pergiliran Ketua Harian

Jakarta, RMOL. Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi rencananya hari ini akan menggelar pertemuan kembali di di Jalan Diponegoro 43, Jakarta Pusat.

Sesuai kesepakatan yang dihasilkan pada rapat perdana, Jumat (14/5), hari ini akan ada penjelasan ke publik dari ketua harian Setgab Koalisi Aburizal Bakrie bersama ketua umum parpol-parpol koalisi.

Namun, saat dikonfirmasi anggota Setgab Koalisi, Mustafa Kamal mengaku belum bisa memastikan jadi tidaknya pertemuan hari ini di markas Setgab.

Ketua Fraksi PKS DPR itu menjelaskan, saat ini parpol-parpol yang ada di Setgab Koalisi lebih mengutamakan membangun team work ketimbang membicarakan soal soal struktur. Artinya, soal apakah ketua harian dipegang secara bergiliran atau tidak, itu belum akan dibicarakan atau dibahas dalam waktu dekat ini.

Kamis, 13 Mei 2010

Koalisi Lebih Baik daripada Asal Beda

Jakarta, RMOL. PKS masih menganggap menjadi partai pendukung pemerintah dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II merupakan pilihan terbaik saat ini. PKS belum pernah terpikir untuk menjadi opisisi.

Apalagi, kata Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, Indonesia menerapkan sistem sistem presidensial. Jadi tidak mengenal istilah opsoisi dan koalisi sebagaimana pada sistem parlementer.

"Sistem presidensial merupakan pilihan yang dilahirkan olehfounding father kita dan digunakan sampai hari ini. (PKS) lebih tepat untuk mengembangkan sikap-sikap yang kritis dan konstruktif," kata Mustafa saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Kamis, 13/5).

Selasa, 11 Mei 2010

PKS Minta SBY Jaga Koordinasi dengan Parpol Koalisi

Ical Pimpin Koalisi

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta SBY berkoordinasi dengan partai koalisi pemerintah sebelum mengambil kebijakan. Sebab, salah satu kesepakatan pembentukan sekretariat gabungan adalah agar koordinasi SBY dengan parpol koalisi.

"Semula Pak SBY mengambil sikap sendiri, sekarang ya koordinasi dengan parpol koalisi dalam sekretariat gabungan," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/5/2010).

Menurut Anis, koordinasi antar parpol koalisi dengan SBY sebelum mengambil keputusan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti selama ini. "Kita di koalisi ikut menyampaikan masukan terhadap jalannya pemerintahan," terang Anis.

Tifatul: Aburizal Tak Punya Komando Koalisi

PKS tegaskan, tongkat komando koalisi bukan di tangan Aburizal

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah tidak diajak bicara dalam pemilihan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS tegaskan, tongkat komando koalisi bukan di tangan Aburizal.

"PKS diajak bicara. Jadi penunnjukkan Bang Ical (Aburizal) sebagai koordinator tidak mempunyai kewenangan komando secara politik," kata mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring sebelum rapat paripurna kabinet, Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 11 Mei 2020.

Tifatul menegaskan, fungsi dan peran Ketua Harian yang dijabat Ketua Umum Partai Golkar itu, salah satunya untuk memperlancar komunikasi yang sempat tersumbat. Tifatul mengakui ada komunikasi partai koalisi yang kurang baik.

Minggu, 09 Mei 2010

"PKS Tak Diajak Bicara Pilih Ketua Harian"

VIVAnews. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengaku PKS ada pembicaraan awal terkait penunjukkan Aburizal Bakrie menjadi Ketua Harian Koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Tapi, PKS tidak mempermasalahkan itu.

"Kami tidak tahu. Tahu-tahu sudah ditunjuk. Setahu saya, tidak ada proses pemilihan antarmitra koalisi untuk menjadi Ketua Sekber (Sekretariat Bersama)," kata Fahri Hamzah di Gudeng DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 10 Mei 2010.

Kendati demikian, Fahri menekankan, PKS tidak terlalu mempersoalkan hal itu. Fahri sendiri menilai, sebenarnya PKS yang lebih 'layak' menjadi Ketua Harian koalisi dibanding Golkar.

Selasa, 23 Maret 2010

PKS Usul SBY Kumpulkan Petinggi Parpol Koalisi

Jakarta. PKS menilai koalisi belum berjalan maksimal di DPR. PKS mengusulkan agar pimpinan koalisi, SBY, mengumpulkan petinggi parpol koalisi untuk menyamakan tujuan.

"Policy Maker parpol koalisi perlu bertemu untuk menyamakan tujuan koalisi. Dari PD, Ketua Dewan Pembina memanggil Ketua Umum Golkar, Ketua Majelis Syuro PKS, Ketua Dewan Syuro PKB, dan Ketum PAN yang bertemu, semua pada level pengambilan keputusan," papar Ketua DPP PKS Agus Purnomo dalam diskusi di FX Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Pertemuan petinggi parpol ini diharapkan dapat meluruskan kembali koalisi. Namun demikian Gus Pur berharap evaluasi tidak berujung reshuffle kabinet. "Kita evaluasi kemudian dicari titik perbedaannya. Evaluasi menyeluruh tapi tidak harus reshuffle," terangnya.

PKS: PD Rangkul PDIP Ekspresikan Ketakutan

Jakarta. PKS menilai upaya Partai Demokrat (PD) merangkul PDIP sebagai langkah menyelamatkan popularitas dan elektabilitas. Hal ini disebabkan popularitas PD dan SBY menurun tajam karena skandal Century.

"Mungkin karena pengen cari popularitas dan mengamankan elektabilitasnya di 2014. Saya menduga itu ekspresi ketakutan," kata Ketua DPP PKS Agus Purnomo kepada wartawan di FX Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2010).

Menurut Gus Pur, demikian dia biasa disapa, popularitas PD sedang menurun tajam. PD sedang berbenah setelah kalah suara gara-gara koalisi tidak setia di Pansus Century.

PKS Siap Mundur dari Kabinet Jika Diminta SBY

Jakarta. PKS menanggapi dingin desakan Partai Demokrat (PD) agar mundur karena dianggap berbeda pendapat. PKS hanya akan mundur dari koalisi jika SBY yang minta.

"Kalau yang meminta bukan yang punya otoritas, kita tidak mau. Kalau yang minta ketua dewan pembina PD, ya itu baru selevel," kata Ketua DPP PKS Agus Purnomo dalam diskusi di FX Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2010).

PKS menganggap SBY sebagai pemimpin koalisi. Sikap PD dianggap bukan representasi sikap SBY. "Kalau PD minta PKS mundur, kami salah apa? Kalau Pak SBY sebagai Presiden dia punya otoritas besar dalam kabinet dan koalisi," jelas Gus Pur.

Kamis, 11 Maret 2010

Bantah Barter Kasus, PD Klaim Lebih Bersih Dari PKS

INILAH.COM, Jakarta. Politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan menampik kabar telah terjadi barter kasus hukum antara partainya dengan PDIP soal kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Gultom.

"Kami di Demokrat tak pernah tahu barter-barteran hukum. Tak pernah terlibat dan tak sekalipun setuju barter hukum dengan politik. Ranah hukum itu jelas, dan semata-mata soal pembuktian. Siapa pun yang terindikasi melanggar hukum, silakan diperiksa," ujar Ramadhan melalui pesan singkatnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (9/3).

Politisi PDIP Dudhie Makmun Murod, yang telah dijadikan tersangka, dalam dakwaannya memebeberkan bahwa Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo berserta Sekretaris Fraksi PDIP Panda Nababan, intensif arahkan anggota untuk memenangkan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Kemenangan Miranda, berbuah dengan penggelontoran uang sebesar Rp 9,8 miliar untuk fraksi PDIP.

Senin, 08 Maret 2010

Desak Direshuffle, PKS Merasa Tak Berkoalisi dengan PAN

KOALISI SBY PECAH

Jakarta, RMOL. Anggota Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nurwahid menegaskan bahwa partainya tidak berkoalisi dengan PAN.
“PKS merasa tidak berkoalisi dengan PAN. PKS hanya berkoalisi dengan Demokrat, khususnya dengan Pak SBY,” kata Hidayat Nurwahid.

Hal ini ditegaskannya, saat Rakyat Merdeka Online meminta tanggapan atas desakan Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Idrus Sahab agar menteri-menteri dari PKS di-reshuffle karena tidak komitmen terhadap koalisi.