Hari ini (05/02/2010), PAN-PKS deklarasikan dukung Jokowi-Rudy

Solo (Espos). PAN-PKS secara resmi menyatakan sikap politiknya mendukung pasangan incumbent Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo (Jokowi-Rudy), Kamis (4/2) untuk maju dalam Pilkada Solo.

Sikap tersebut seolah menunjukkan adanya hasil dari safari politik yang dilakukan bakal calon (Balon) Walikota Solo, Jokowi, beberapa hari sebelumnya.

Pernyataan resmi mendukung pasangan incumbent itu disampaikan oleh Ketua DPD PAN Solo, Hami Mujadid dan Ketua DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto kepada wartawan di Gedung Dewan.

Keduanya dalam kesempatan tersebut menegaskan, setelah melalui pertimbangan dan proses internal masing-masing partai, mereka mendukung Jokowi-Rudy untuk kembali maju dalam Pilkada. “Kami telah berkomunikasi dengan PKS, dan akhirnya mengambil keputusan yang sama. Mengusung Jokowi-Rudy dalam Pilkada,” tandas Ketua DPD PAN Solo, Hami Mujadid.

Ditambahkan Sugeng, kesepakatan resmi itu bakal dideklarasikan oleh PAN-PKS bersama Jokowi-Rudy, Jumat (5/2) ini di Gedung Al Irsyad, Pasar Kliwon, Solo.

Sekda jamin pengembalian setoran sertifikasi

Sukoharjo (Espos). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makmur, Indra Surya menjamin adanya pengembalian setoran uang terimakasih kepada para guru hingga 100%. Namun demikian, Indra menambahkan, pengembalian tidak bisa dilakukan secara serentak melainkan secara bertahap.

Indra mengatakan, selaku Sekda dirinya memang telah menerima laporan dari Inspektorat mengenai pemanggilan Warjito.

”Saudara Warjito memang telah dipanggil Inspektorat untuk dimintai klarifikasi soal pengembalian setoran terimakasih kepada sejumlah guru,” jelasnya ketika dihubungi wartawan, Jumat (5/2).

Dalam pemanggilan itu, Indra mengatakan, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menjadikan keterangan Warjito sebagai bahan awal penyelidikan untuk selanjutnya dikembangkan kepada hal-hal lain.

”Jadi kalau saya bagaimana hasil pemeriksaan Warjito, ya saya belum bisa memberi jawaban lah. Masih terlalu awal. Untuk menyelidiki kasus ini tidak bisa hanya bisa satu hari melainkan butuh waktu berhari-hari,” jelasnya.

Isu Reshuffle Kejauhan, Jatah 4 Menteri Bukan Amal

Jakarta. Wacana reshuffle yang dihembuskan Partai Demokrat (PD) menuai kritik tajam dari Wasekjen PKS Fahri Hamzah. Bagi dia, reshuffle terlalu jauh dan jatah 4 menteri untuk PKS bukan amal.

"Wacana reshuffle kejauhan. Dalam pengertian yang ngomong tidak punya kewenangan. Kalau SBY yang bilang, dia yang punya kewenangan. Meski dia tahu itu efek dari koalisi," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2010).

Setelah menjadi pembantu presiden, kata dia, menteri harus tunduk pada UU Kementerian dan tunduk pada presiden. Dalam kesempatan itu, Fahri meluruskan tentang persepsi koalisi yang selama ini dipahami keliru oleh teman-temannya.

"Dianggap ini itu (koalisi) charity (amal) dari parpol besar ke partai kecil di bawahnya bahwa kami sudah dikasih menteri 4. Ya kami itu siapa. Itu keliru," ujar politisi muda ini.

DPR Desak Pemerintah Benahi Pasokan Listrik KRL Jabotabek

Kementerian Perhubungan didesak untuk segera membenahi pasokan listrik pada sistem kereta listrik (KRL) komuter Jabodetabek agar tidak mengganggu jadwal KRL yang berakibat terlantarnya penumpang KRL. Perbaikan pasokan listrik seharusnya sudah selesai selama program 100 hari pemerintahan SBY-Budiono seperti dijanjikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Tundjung Derawan di Gedung DPR RI, Kamis (4/2).

Menurut Yudi, sistem yang ada saat ini, yang dibangun tahun 1995, sudah tidak lagi memadai seiring dengan bertambahnya lalu lintas KRL di Jabodetabek. Terlebih pemerintah berencana meningkatkan kapasitas penumpang KRL Jabodetabek dari 450.000 penumpang saat ini menjadi 3 juta penumpang pada tahun 2014 nanti.Oleh karena itu Yudi mendesak Kementerian Perhubungan secepatnya berkoordinasi dengan PT PLN untuk membicarakan penambahan daya listrik untuk sistem KRL Jabodetabek.

"Sebelum ditawarkan ke pihak swasta, alangkah baiknya dilakukan koordinasi dengan PLN terlebih dahulu," ujar Yudi.

Lebih jauh Yudi mengatakan, angkutan massal seperti halnya KRL Jabodetabek harus terus ditingkatkan baik kapasitas maupun kualitas layanannya. Pemerintah harus menjadikan angkutan publik massal sebagai prioritas utama mengingat ancaman kemacetan parah di kota-kota besar makin menjadi-jadi.

PKS Optimis Usung Hadi

Pilkada Kota Banjarbaru

Partai-partai politik (Parpol) di Kota Idaman Banjarbaru makin menggeliat jelang Pemilu Kada Juni mendatang. Ada Parpol yang begitu optimis dalam mengusung bakal calon, ada pula parpol yang gelisah menunggu keputusan pusat menentukan bakal calon yang akan disusung.

Bila dilihat dari peta kekuatan politik di Banjabaru, Partai Keadilan Sejahtera di kota idaman ini harus berkoalisi dengan salah satu Parpol lainnya untuk mengusung bakal calon. Tiga kursi yang dimiliki PKS otomatis harus mencari satu tambahan kursi dan kabarnya akan berkoalisi dengan PKB.

Ketua DPD PKS Banjarbaru, Tafsir mengatakan untuk mengusung calon harus berkoalisi karena kekurangan satu kursi. Meski masih belum bisa menentukan siapa yang bakal diusung, namun sebuah nama kemungkinan akan disusung PKS melalui koalisi dengan PKB.

“Sekitar 85 persen yakin kita usung Hadi Soesilo, dalam waktu dekat ini akan kita selesaikan dan tinggal menunggu SK saja,” katanya.

Ray Rangkuti: Membelot, Golkar dan PKS akan Tercemar

CENTURYGATE

Jakarta, RMOL. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mendukung penuh langkah politik Partai Golkar dan PKS untuk membongkar skandal Bank Century yang telah merugikan negara sebesar Rp 6,7 trilun.

“Kami mendukung sikap partai Golkar dan PKS untuk tidak ragu-ragu menyatakan kebenaran atas berbagai temuan penyimpangan dalam pengucuran dana sebesar Rp 6,7 trilun ke Bank Century,” kata Ray Rangkuti dalam rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 7/2).

Dia menjelaskan, Partai Golkar dan PKS telah berkali-kali menyatakan kepada masyarakat bahwa temuan sementara kedua partai tersebut terhadap skandal Bank Century mengindikasikan berbagai kejanggalan, bahkan pelanggaran hukum. Maka amat mengherankan, lanjutnya, bila akhirnya, hanya karena takut pada ancaman koalisi, sikap Golkar dan PKS berbalik dengan berbagai kesimpulan telah dinyatakan diberbagai kesempatan.

Lima Minta Golkar dan PKS Tidak Ubah Sikap

VIVAnews. Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) mendukung sikap partai Golkar dan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang menyatakan pengucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 trilun ke Bank Century menyimpang. Lima meminta agar dua partai itu tidak mundur dari sikapnya.

"Sudah selayaknya temuan-temuan yang sangat mendasar tersebut dinyatakan dengan sejelas-jelasnya agar dapat menjadi pelajaran penting dan penghukuman kepada siapa pun yang bermain-main dengan dana rakyat," kata Direktur Lima, Ray Rangkuti dalam siaran persnya.

Ray mengatakan Golkar dan PKS telah berkali-kali menyatakan kepada masyarakat bahwa temuan sementara dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century mengindikasikan adanya berbagai kejanggalan bahkan pelanggaran hukum berkenaan dengan pengucuran dana ke Century. Ray menilai dua partai tersebut tidak dapat berubah sikap karena gentar atas ancaman koalisi.

"PKS dan Golkar tidak memiliki pintu untuk mundur. Pembelotan dari apa yang diwacanakan selama ini justru akan mengakibatkan tercemarnya nama dua partai ini di masa yang akan datang," ujar Ray.

PKS Tetap Kritis

INILAH.COM, Jakarta. Partai Demokrat menjamin pertemuan antar parpol koalisi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (4/2), tidak akan membungkam sikap kritis PKS.

"Oh saya kira tidak. Kritis itu tidak dibuat-buat, alamiah," ujar Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/2).

Menurut dia, dalam pertemuan semalam tidak ada kendali atau pembatasan teman koalisi. "Sangat kondusif dihadiri Presiden PKS pak Lutfi Hasan. Saya kira kita menjadi terbuka menjelaskan posisi masing-masing," imbuhnya.

PKS Minta Amir Syamsuddin Cabut Ancaman Reshuffle

Jakarta. Wasekjen PKS Fahri Hamzah sekali lagi menyesalkan pernyataan Sekjen PD Amir Syamsuddin yang mengancam akan mengusulkan reshuffle kabinet bila isu pemakzulan presiden tetap digulirkan parpol koalisi. Ia meminta Amir untuk mencabut pernyataan tersebut.

"Yang mengatakan itu patut disesalkan dan harus mencabut omongan itu," kata Fahri saat ditemui sebelum mengikuti rapat Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis(4/2/2010).

Fahri menilai Amir keliru memahami makna koalisi. Menurut Fahri, dalam koalisi terdapat kesetaraan di antara parpol-parpol yang terlibat.

"Dalam koalisi itu ada kesetaraan. Jadi bukan menteri itu milik mereka lalu dibagi seenaknya. Kalau dia bilang PKS sudah dikasih empat menteri itu keliru, ini kosa kata ala Orde Baru," tandas Fahri.

3 Guru SMAN Kartasura Diperiksa Wardjito Dipanggil Sekda

SUKOHARJO. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo kembali memanggil guru SMAN 1 Kartasura terkait adanya dugaan pungutan gaji guru sertifikasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo. Pemanggilan guru SMAN 1 Kartasura itu sudah yang kedua kalinya yang dilakukan Kejari untuk mengumpulkan barang bukti.

Para guru yang dipanggil hari Jumat (5/2) itu adalah Tugimin, Kardhono dan Sri Janto. Mereka dipanggil lagi karena merupakan guru-guru yang mengalami pemotongan gaji guru sertifikasi oleh Disdik.

Sementara itu, Kasintel Kejari, Hary Wahyudi saat ditemui wartawan mengatakan, pemanggilan terhadap ketiga guru SMAN 1 Kartasura itu memang pemanggilan untuk kedua kalinya. Pasalnya, pada pemanggilan hari Senin (1/2), salah satu dari guru ada yang sedang mengajar. “Seperti Pak Tugimin, saat sedang dalam pemeriksaan tidak bisa berlama- lama karena sebagai guru olah raga dia sedang di tunggu oleh muridnya yang sedang berlatih,” ujar Hary, Jumat (5/2).

Pemanggilan itu menurut Hary, merupakan kelanjutan dari pemeriksaan kemarin dan tidak ada perbedaan. “Sampai saat ini dalam melakukan pemeriksaan Kejari hanya melakukan klarifikasi saja,” katanya.