Terancamnya Takhta SBY

Semenjak era reformasi bergulir, ruang-ruang publik mulai terbuka lebar. Tiap hari nyaris ada gelombang massa yang turun ke jalan. Desakan puncak yang biasa kita dengar adalah, menuntut pertanggungjawaban Sang Presiden untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tengah terjadi.

Tuntutan semacam ini adalah lumrah, mengingat posisi presiden adalah kepala negara sekaligus pimpinan manajerial pemerintahan. Aksi massa pun bergandengan dengan forum-forum dialog, jajak pendapat, maupun debat opini yang disiarkan secara masif oleh media massa. Akhirnya, masyarakat di seluruh antero negeri merespons. Maka jadilah ia sebuah bola liar yang terus menggelinding hingga ke dasar yang paling radikal, yaitu berupa tuntutan: Turunkan Presiden!

Hantaman massa seperti itu dialami oleh semua Presiden Indonesia. Dalam perjalanan reformasi yang telah mencapai satu dasawarsa ini, Gus Dur lah yang paling telak mengalaminya, ia diturunkan di tengah jalan.

Sepanjang SBY bertakhta, sejak terpilih pada 2004 hingga ditahbis di kursi yang sama pada 20 Oktober 2009, radikalisme politik bergerak cukup cepat. Tensi tertinggi terjadi di awal periode sekarang. Sejak gonjang-ganjing kriminalisasi KPK, makelar kasus, skandal Century, Hari Antikorupsi, dan pelarangan buku Membongkar Gurita Cikeas, suara publik berteriak kian dahsyat. Namun, apakah gonjang-ganjing kali ini bakal membuat SBY (di)turun(kan)?

Depak PKS-Golkar, SBY Bunuh Diri Politik

Inilah.Com. PKS dan Golkar terancam didepak dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pasca diusulkannya reshuffle oleh Partai Demokrat. Bila dua partai itu benar-benar didepak, maka SBY sama saja melakukan bunuh diri politik.

Hal itu diungkapkan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi kepada INILAH.COM, Jakarta, Minggu (7/2). Menurutnya, SBY tak akan punya nyali untuk mereshuffle menteri dari Golkar dan PKS sekaligus.

"Mendepak kedua partai tersebut dari koalisi, itu sama saja bunuh diri politik. Oposisi semakin kuat dan Demokrat makin tidak bisa kendalikan Pansus Century," ujarnya.

Menurutnya, yang mungkin dilakukan SBY adalah mendekati ulang Golkar karena dibanding PKS, Golkar adalah pemegang kursi terbesar kedua di DPR. "Golkar juga punya sejarah koalisi yang lebih harmonis dengan SBY," imbuhnya.

Di atas kertas, koalisi pemerintah di DPR saat ini berjumlah 423 kursi (75,53%), terdiri dari Demokrat 148, Golkar 107, PKS 57, PAN 46, PPP 37 dan PKB 28. Sedang oposisi hanya 137 (24,47%) yang terdiri dari PDIP 94, Gerindra 26 dan Hanura 17.

Kosmetik Politik SBY

Belakangan ini, publik ramai membicarakan seputar keluhan presiden SBY terhadap aksi demonstrasi pada momentum 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, tanggal 28 Januari 2010. Sebelumnya, SBY dibuat kebakaran jenggot oleh terbitnya buku Membongkar Gurita Cikeas (MGC) dan isu pemakzulan (impeachment) dari Pansus Century.

Namun, berbeda dengan keluhan-keluhan SBY dulu yang bernuansa politis, kali ini keluhan SBY sarat akan nilai-nilai etik. “Ada yang bawa kerbau, SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau. Apa itu ekspresi kebebasan dan demokrasi. Juga foto yang diinjak-injak dan dibakar di mana-mana dan daerah lain,” demikian komentar kekesalan SBY menanggapi ulah demonstran (Kompas, 3/2/2010).

Di mata SBY, unjuk rasa dengan membawa kerbau ke istana sebagai simbol kegagalan pemerintah menjalankan program, selayaknya tidak terjadi. Sebab, itu bertentangan dengan norma ketimuran dan kesantunan demokrasi.

Pertanyaannya, standar etika seperti apa yang menjadi cara pandang SBY untuk menganalisis perilaku demonstran? Benarkah kritikan SBY itu untuk mempersantun wajah demokrasi di Indonesia dan membuat demonstran lebih sopan dalam menyampaikan aspirasinya? Sejauh mana fakta politik merangsang SBY berkomentar seperti itu?

DPR Desak Pemerintah Benahi Pasokan Listrik KRL Jabotabek

Kementerian Perhubungan didesak untuk segera membenahi pasokan listrik pada sistem kereta listrik (KRL) komuter Jabodetabek agar tidak mengganggu jadwal KRL yang berakibat terlantarnya penumpang KRL. Perbaikan pasokan listrik seharusnya sudah selesai selama program 100 hari pemerintahan SBY-Budiono seperti dijanjikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Tundjung Derawan di Gedung DPR RI, Kamis (4/2).

Menurut Yudi, sistem yang ada saat ini, yang dibangun tahun 1995, sudah tidak lagi memadai seiring dengan bertambahnya lalu lintas KRL di Jabodetabek. Terlebih pemerintah berencana meningkatkan kapasitas penumpang KRL Jabodetabek dari 450.000 penumpang saat ini menjadi 3 juta penumpang pada tahun 2014 nanti.Oleh karena itu Yudi mendesak Kementerian Perhubungan secepatnya berkoordinasi dengan PT PLN untuk membicarakan penambahan daya listrik untuk sistem KRL Jabodetabek.

"Sebelum ditawarkan ke pihak swasta, alangkah baiknya dilakukan koordinasi dengan PLN terlebih dahulu," ujar Yudi.

Lebih jauh Yudi mengatakan, angkutan massal seperti halnya KRL Jabodetabek harus terus ditingkatkan baik kapasitas maupun kualitas layanannya. Pemerintah harus menjadikan angkutan publik massal sebagai prioritas utama mengingat ancaman kemacetan parah di kota-kota besar makin menjadi-jadi.

Anis Matta Menduga SBY Sering Terima Informasi Salah

Tiga Kali Surat Presiden Dikembalikan

JAKARTA. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan kesalahan substansi pada surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono No R-61/Pres/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 kemungkinan karena Presiden sering menerima informasi yang salah dari orang di sekitarnya. "Surat Presiden yang dikembalikan untuk diperbaiki kali ini bukan kesalahan yang pertama, tapi sudah ketiga kali," kata Anis Matta, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Anis Matta menyikapi keputusan rapat paripurna DPR, Selasa, yang memutuskan mengembalikan surat Presiden No R-61/Pres/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk diperbaiki. Dikatakanya, sebelumnya Presiden pernah mengirimkan surat yang salah ke DPR yakni surat perihal usulan rancangan undang-undang (RUU) tentang Pajak serta usulan RUU tentang Hakim Agung.

Kali ini, surat Presiden perihal usulan RUU tentang Pencabutan Perppu No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tertanggal 11 Desember 2009, juga ada kesalahan sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Menurut dia, surat dari Presiden ke DPR terjadi kesalahan sampai tiga kali menunjukkan bagian administrasi hukum di lembaga Presiden kurang cermat dan tidak teliti dalam membuat konsep surat dan sering memberikan informasi yang salah kepada Presiden.

Anis mengimbau kepada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap bagian administrasi hukum di lembaga Presiden untuk bisa bekerja lebih baik dan teliti untuk membuat surat yang benar. "Terjadi kesalahan sampai lebih dari satu kali bisa menurunkan kredibilitas Presiden di mata publik," katanya.

Bagian dari Kontrak Politik, PKS Anggap Evaluasi Hal Wajar

100 Hari SBY-Boediono

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wajar rencana SBY dan Partai Demokrat (PD) melakukan evaluasi terhadap partai anggota koalisi. Evaluasi itu bagian dari kontrak politik yang ditandatangani PD dengan partai anggota koalisi.

"Memang ada kesepakatan kinerja pemerintah dan parpol koalisi akan dievaluasi," ujar Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq usai rapat Pansus Century di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/1/2010) malam.

Dikatakan Mahfudz, agenda evalusi itu bukan saja mengevaluasi kinerja
menteri-menteri dari parpol koalisi yang berada di pemerintahan, tetapi termasuk kinerja parpol di parlemen. Agenda evaluasi ini terkait program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

"Koalisi kan bukan di pemerintahan saja, tapi juga parlemen," papar wakil ketua Pansus Century ini.

Terkait dugaan bahwa evaluasi ini karena partai anggota koalisi mulai
menunjukkan gejala tidak sejalan dengan PD, Mahfudz mengatkan tidak setuju
dengan pendapat itu. Namun dia tidak membantah bahwa memang ada agejala seperti itu. Tetapi, kata dia, itu tidak terjadi di Pansus.

Menkominfo: Program 100 Hari Sudah 92 Persen

Jakarta (ANTARA News). Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan program 100 hari kinerja departemennya rata-rata telah terselesaikan di atas 90 persen.

"Untuk program 100 hari rata-rata pencapaian sudah 92 persen," kata Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, sejumlah program seperti proyek pembangunan serat optik untuk ruas Indonesia Timur yakni Palapa Ring telah dilauncurkan pada 30 November 2009 dan terus berjalan hingga ditargetkan rampung akhir 2010.

Program yang lain seperti 25.000 desa berdering di 32 provinsi telah tercapai 23.000 desa. "Sementara program 100 desa internet sudah berjalan," katanya.