“Orang terlantar rentan tidak tercatat data kependudukan”

Solo (Espos). Pansus Administrasi Kependudukan (Adminduk) DPRD Solo menilai orang terlantar sangat rentan sebagai penduduk yang tidak tercatat dalam Adminduk.

Menurut anggota Pansus Adminduk, Asih Sunjoto Putro, terdapat beberapa kalangan yang masuk dalam kategori sebagai penduduk yang rentan terhadap pencatatan Adminduk. “Mereka adalah orang terlantar, korban bencana alam hingga korban kerusuhan. Kalau di Solo yang paling mungkin adalah orang terlantar,” ungkap Asih, Minggu (27/6).

Mereka dinyatakan rentan pencatatan Adminduk karena memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa mengurus administrasi untuk pencatatan data kependudukan. Dia mengatakan, pihak yang rentan dalam Adminduk itu sudah tertuang dalam UU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 11/2010 Pasal 19.

Ratusan pelayat ikuti prosesi pemakanan Gesang

Jenazah Gesang di dalam peti mati.

Jenazah Gesang di dalam peti mati diangkat menuju permakaman.

Pelayat yang mengiringi jenazah Gesang menuju permakaman.

Solo (Espos). Jenazah almarhum Gesang Martohartono tiba pemakanan Pracimaloyo, Jumat (21/5). Ratusan pelayat ikut mengikuti prosesi pemakanan maestro keroncong tersebut. Bahkan tak sedikit warga yang ingin menyaksikan prosesi pemakanannya.

Prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara militer yang dipimpin langsung Danrem 074/ Warastratama Kol (Inf) Abdul Rahmad Kadir. Almarhum Gesang meninggal dunia di usia 92 tahun di rumah sakit (RS) PKU Muhammadiyah Solo, Kamis (20/5) tepat pukul 18.10 WIB.


Sumber: Solopos Online

Segenap Pengurus DPC PKS Grogol mengucapkan 

"Selamat jalan sang maestro Gesang"

Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Amin Yaa Rabbal 'Alamin...

RSUD untuk Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah merencanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Untuk keperluan tersebut, Pemkot Solo telah mengajukan bantuan dana ke pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar. Bantuan juga akan diperoleh dari pemerintah provinsi.

Pembangunan RSUD yang rencananya akan dilaksanakan di daerah kawasan Solo Utara tersebut tentunya akan menjadi bagian fasilitas kesehatan yang dimiliki masyarakat Kota Solo. Yang harus dikritisi dari rencana itu adalah urgensi dari sisi kemanfaatannya bagi masyarakat miskin di Solo.

Selama ini, pembangunan rumah sakit khususnya oleh swasta cenderung hanya dijadikan sebagai tambahan objek mencari keuntungan. Sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak ter-cover dalam penanganan kesehatannya. Banyak kita jumpai di sejumlah daerah yang menceritakan bagaimana perjuangan kaum miskin untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Banyak pula cerita-cerita anggota masyarakat yang kesulitan menebus harga obat, lalu kesulitan membayar biaya perawatan di rumah sakit. Ada pula yang rela melarikan diri dari rumah sakit karena tak mampu membayar.

Jurnalisme Damai Pilkada Solo

Masyarakat Solo sebentar lagi bakal menghelat hajatan penting yaitu Pilkada 2010. Menurut jadwal dari KPUD Solo, pemungutan suara rencananya digelar serentak pada 26 April 2010. Dua pasangan Cawali dan Cawawali, Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo atau disingkat Jo-Di (incumbent) dan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-Di) berkompetisi untuk menduduki tampuk kepemimpinan pemerintahan Kota Solo 2010-2015.

Sebagaimana pemilu pusat maupun Pilkada lain, hajatan Pilkada di Solo ini tidak luput dari sorotan media massa baik media lokal, regional maupun nasional. Bagi media, momentum semacam ini sangat menarik di-cover karena nilainya sangat laik media (dipublikasikan).

Sebagai bagian dari komprador demokrasi kontemporer setelah triaspolitika eksekutif, legislatif dan yudikatif, media (pers) memiliki peran yang sangat strategis dalam memantapkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi termasuk dalam konteks pemilu lokal. Media tidak hanya sebagai pelacak, penyedia dan distributor informasi belaka melainkan pula sebagai desainer informasi. Media dapat berkontribusi optimal guna menyukseskan momentum Pilkada melalui ketajaman penanya. Media dinilai memiliki kekuatan dan pengaruh luas sampai batas tertentu di masyarakat melalui massifikasi informasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan media untuk mendukung kesuksesan Pilkada Solo 2010 adalah lewat praksis jurnalisme damai.

PDIP-PKS Lawan Demokrat di Solo

VIVAnews. Mulai Jumat 9 April 2010, Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta memasuki masa kampanye. Ada dua pasangan calon yang bertarung dalam kampanye yang dijadwalkan sampai Kamis 22 April 2010 mendatang.

Pasangan calon pertama adalah Joko Widodo-Fx Hadi Rudyatmo (Jo-Dy) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Joko saat ini juga masih Walikota Solo. Pasangan kedua adalah yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar dan Koalisi Partai Politik Surakarta (KPPS), Edi Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-di).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Didik Wahyudiono mengatakan bahwa kampanye akan berlangsung selama empat belas hari. ”Besok masing-masing calon akan memulai kampanye dengan melakukan penyampaian visi dan misi di depan sidang Paripurna DPRD. Kemudian akan berakhir pada hari Kamis, 22 April dengan penurunan alat peraga bersama,“ tutur dia kepada VIVAnews di Solo, Kamis, 08 April 2010.

Pilkada Solo, Presiden PKS Juga Turun

PKS mendukung pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo, incumbent.

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung pasangan Joko Widodo – FX Hadi Rudyatmo (Jo-Di) dalam Pemilihan Kepala Daerah Surakarta akan menghadirkan tokoh-tokoh kenamaannya. Setelah Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq juga akan dikerahkan sebagai juru kampanye (Jurkam) dalam Pilkada Solo, akhir April mendatang.

“Meskipun belum ada pembicaraan secara formal namun secara informal sudah ada,” kata Ketua DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto, kepada VIVAnews di Solo, Rabu, 31 Maret 2010.

Menurut dia, alasan mendatangkan sang Presiden PKS dengan maksud untuk ikut memperjuangkan pasangan Jo-Di secara total. “Ya, dukungan kepada pasangan tersebut kan atas rekomendasi pihak DPP PKS. Jadi mulai jajaran tingkat DPD hingga DPP semua sudah oke untuk ikut memperjuangkan pasangan Jo-Di,” ujarnya.

PKS indikasikan ada dugaan money politics pada Pilkada

Solo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo mengindikasikan adanya dugaan money politics dalam kasus menyeberangnya sejumlah simpatisan partai itu ke pasangan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-Di).

“Kami melakukan investigasi di lapangan dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Setelah penelusuran itu ada fakta menarik yaitu dia direkrut oleh tim sukses Wi-Di dan diminta mengumpulkan KK (kartu keluarga) yang arahnya money politics,” ungkap Ketua DPD PKS Solo Sugeng Riyanto dalam jumpa pers di Hidayat Nur Wahid (HNW) Center, Manahan, Banjarsari, Kamis (25/3).

Dia mengatakan, dari tiap KK yang dikumpulkan, yang bersangkutan mendapatkan uang Rp 5.000/KK. Sedangkan untuk warga yang menyerahkan KK akan mendapatkan Sembako senilai Rp 30.000 saat menjelang pemilihan walikota.

Calon Boneka Pilkada Solo

Hanya berselang tiga puluh menit sebelum batas waktu yang ditetapkan, pada Senin, 8 Maret 2010 pukul 23.30 WIB, Koalisi Peduli Solo (KPS) mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta sekaligus mendaftarkan Pifik Muchtar (PDP) dan Swatinawati (PDS) sebagai calon Walikota/Wakil Walikota Surakarta. Praktis ada tiga pasangan calon yang menunggu proses verifikasi hingga 3 April, yaitu Jokowi-Rudy (Jo-Dy), Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-Di), dan Pifik Muchtar-Swatinawati (Fi-Na). Isu yang dilontarkan terkait pengusungan Fi-Na ialah penyelamatan demokrasi di Kota Solo. Penyelamatan demokrasi berarti mengawal Pilkada supaya terlaksana tepat pada waktunya dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya pasangan calon tunggal.

Pascapendaftaran Fi-Na, muncul gugatan tentang keabsahan dukungan pencalonannya. Sekretaris Partai Buruh menggugat dukungan yang diberikan oleh ketuanya sendiri. Keabsahan dukungan Partai Barnas dipertanyakan dan Pifik Muchtar dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh rekan-rekan separtainya. Menarik karena permasalahan internal ketiga partai politik tersebut di atas mendapat sentuhan politis dari Koalisi Partai Politik Surakarta (KPPS). KPPS sendiri merupakan koalisi Parpol pendukung pasangan Wi-Di, yang kini telah ditinggal oleh separuh lebih dari partai-partai politik yang kemudian boyongan membentuk KPS.

Nikmatnya Menjadi PNS Malas

Secara sekilas membaca berita pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang mangkir saat hari kejepit, seolah-olah masuk pada suatu dikotomi bahwa etos kerja PNS memang sudah sedemikian rendahnya. Sebagaimana diketahui, setidaknya 68 orang PNS Pemkot Solo diketahui tidak masuk kerja tanpa izin pada Senin, 15 Maret lalu (Joglosemar, 18/3).

Sanksi yang akan diterima akibat ketidakdisiplinan PNS tersebut, seolah hanya menjadi macan kertas belaka. Padahal sudah ada perangkat hukum yang mengaturnya, sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Karena itulah PNS dalam bertindak tidak serta-merta dapat melakukan tindakannya tersebut hanya berdasarkan perintah dan loyalitas kepada pimpinan tetapi harus mempertimbangkan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang mengikat mereka.

Padahal, PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, di mana dalam sikap, tindakan dan perilaku PNS diatur oleh seperangkat ketentuan peraturan dan perundang-undangan. PNS diikat oleh sumpah/janji, peraturan disiplin dan kode etik. Selama ini, PNS divonis sebagai organ birokrasi yang paling tidak produktif, lamban, korup, dan inefisien. Citra pelayanan publik digambarkan dengan prosedur yang memakan waktu lama dan berbiaya mahal. Pelayanan yang mestinya menjadi fokus utama PNS dalam fungsi abdinya sebagai pembantu masyarakat, nyaris tak pernah bisa memberikan kepuasan.

Pasangan Calon Saling Galang Simpati

SOLO. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo belum melakukan penetapan bakal calon Pilkada, tetapi berbagai kegiatan sosialisasi sudah mulai tampak dilakukan pasangan calon.

Berdasarkan pantauan Joglosemar dua pasangan calon yakni Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo (Jo-Di) dan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-Di) kerap terlihat mengunjungi kelompok masyarakat tertentu. Beberapa kalangan menilai, langkah ini sebagai suatu kegiatan dalam rangka menarik simpati masyarakat menjelang Pilkada.

Untuk pasangan Wi-Di misalnya, setelah mendaftar sebagai pasangan bakal calon, keduanya kerap terlihat mengunjungi kelompok-kelompok pengajian. Sementara untuk pasangan Jo-Di, secara rutin menggelar kerja bakti bersama masyarakat. Meskipun jajaran PDIP membantah jika kegiatan yang dilakukan sebagai ajang sosialisasi jelang Pilkada.

Klaim Dukungan Suara

Makin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo, membuat suasana jagat perpolitikan di kota ini juga makin bergairah. Meskipun harus diakui, pelaksanaan Pilkada kali ini adalah pelaksanaan Pilkada yang tidak “meriah” dibandingkan Pilkada-Pilkada sebelumnya.

Para politisi pendukung masing-masing calon mulai beradu pernyataan. Bahkan mereka juga mulai main klaim-klaim tertentu yang bersifat dukungan suara. Ambil misal, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan lantang menyatakan partai mereka akan menyumbangkan suara yang tidak sedikit untuk calon pasangan walikota-wakil walikota yang didukungnya.

PAN dengan penuh percaya diri menyatakan akan memberikan sumbangan suara untuk pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo (Jo-Di) minimal 23.600 suara. Tak mau kalah, PKS pun dengan keyakinannya akan menyumbangkan suara sebanyak 16.000 suara dalam Pilkada mendatang. Untuk merealisasikan target ini keduanya berjanji terus melakukan konsolidasi di tingkat internal partai.

Mengapa Harus Calon Boneka

Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo yang selama ini terkesan adem ayem kini mulai sedikit ramai. Menyusul munculnya pasangan calon walikota dan wakil walikota Pifik Muchtar dan Swatinawati. Kemunculan pasangan baru ini memang cukup mengejutkan banyak pihak lantaran namanya tak pernah disebut-sebut jauh-jauh hari sebelumnya. Maka tak ayal jika muncul kecurigaan dari sejumlah kalangan bahwa munculnya nama ini karena ada maksud-maksud tertentu. Bahkan pasangan ini disebut-sebut sebagai pasangan boneka yang sengaja diciptakan untuk melindungi pasangan lainnya.

Kecurigaan itu bisa saja tak sepenuhnya salah. Apalagi dalam perjalanan pencalonan hingga pendaftaran ternyata telah menuai masalah. Syarat minimal 15 persen yang sebelumnya telah diklaim oleh pasangan ini ternyata belakangan diprotes dari para pengurus partai yang sebelumnya disebut turut mendukung pasangan ini. Maka tak urung menyebabkan suara minimal menyusut yang pada gilirannya akan membahayakan keabsahan persyaratan pasangan ini.

Keberadaan pasangan boneka kalau memang benar pasangan ini sebagai pasangan boneka memang tak sepenuhnya salah dalam dunia perpolitikan. Asal semua koridor persyaratan terpenuhi. Secara aturan hukum pun sah-saha saja memunculkan pasangan boneka dalam sebuah pertarungan Pilkada. Itu adalah bagian dari strategi memenangkan Pilkada. Dari tinjauan etika politik pun, memasangkan calon sebagai pasangan boneka juga tidak dipermasalahkan.

Prosesi Pendaftaran Dilakukan Meriah Bak Pengantin, Jokowi-Rudy Diarak Menuju KPU

SOLO. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah Joko Widodo – FX Hadi Rudyatmo untuk Pemilu Kepala Daerah 2010, berlangsung meriah. Berbalut nuansa adat Jawa, pasangan itu menggunakan pakaian motif lurik serta ikat kepala hitam, menuju Kantor Sekretariat KPU di kompleks Stadion Manahan. Sementara pendukungnya, dari mitra koalisi ikut menyertai pasangan incumbent itu.

Di kawasan Manahan, mereka disambut tari-tarian serta kesenian reog. Sebelum masuk mendaftarkan diri, bak sepasang pengantin Jawa, terlebih dahulu dilakukan prosesi pasrah tinampi, tepat di depan kantor sekretariat KPU Kota Surakarta. Menggunakan bahasa krama inggil, seorang pambiwara menyerahkan pasangan calon tersebut ke YF Soekasno, untuk didaftarkan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Selanjutnya, mereka masuk ke Kantor KPU dan menyerahkan persyaratan pendaftaran yang diterima langsung oleh Ketua KPU, Didik Wahyudiono. Semua berkas persyaratan kemudian langsung dicek kelengkapannya.

Pekan depan, ribuan Kades/Perdes se-Soloraya siap ngluruk Senayan

Sukoharjo (Espos). Ribuan kepala desa (Kades) serta perangkat desa (Perdes) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kades/Perdes (FKKP) se-Soloraya akan mendatangi politisi di Senayan pada Senin (22/2) mendatang.

Tujuan mereka adalah mendesak legislatif segera membentuk panitia khusus (Pansus) yang membahas undang-undang (UU) tentang pemerintahan dan pembangunan desa.

Rencana itu disampaikan belasan orang perwakilan Kades/Perdes se-Soloraya dalam jumpa pers yang digelar di Pondok Dahar Nusantara, Senin (15/2).

Untuk agenda unjuk rasa tersebut, para Kades serta Perdes sudah mengajukan surat izin selama satu hari yaitu pada hari penyampaian aspirasi di Jakarta.

Ketua FKKP Soloraya, Agus Tri Raharjo menjelaskan, bersama Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) mereka akan melakukan aksi unjuk rasa di Senayan pada pekan depan nanti.

Perangkat Desa Ngotot Jadi PNS

SUKOHARJO. Seluruh pegawai perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) se-Surakarta siap menggelar unjuk rasa ke Jakarta terkait pengangkatan pegawai desa menjadi PNS seperti yang pernah dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya.

Karena tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan sampai sekarang, para perangkat desa ini akan menyampaikan aspirasi DPR RI di Jakarta.


”Selama ini kita sebagai perangkat desa selalu tidak optimal memajukan desa karena tidak adanya dukungan dari pemerintah,” ujar Agus Tri Raharjo, Ketua Forum Kades dan Perdes Perangkat Desa Surakarta.

Menurut dia, nantinya mereka akan memberangkatkan 60 bus yang masing-masing bus terdiri dari 40 orang. Tujuan mereka ke Jakarta untuk bergabung dengan perangkat desa lainnya dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan unjuk rasa dalam penyampaian aspirasi pada anggota dewan DPRD pusat.

Hari ini, FKK Soloraya konsultasi ke DPR

Sukoharjo (Espos). Forum Komunikasi Kepala Desa (Kades) Soloraya hari ini menghadap Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI untuk mendesak panitia khusus (Pansus) yang membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang pemerintahan dan pembangunan desa dihidupkan kembali.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kades Soloraya, Agus Tri Raharjo kepada Espos, Selasa (9/2). Agus menjelaskan, RUU mengenai pemerintahan desa dan pembangunan desa harus segera ditetapkan lantaran dibutuhkan di lapangan.

“Dari perwakilan Forum Komunikasi Kades ada empat orang yang akan berangkat ke Jakarta termasuk saya sendiri. Kami berangkat Selasa malam dan akan terus di Jakarta sampai Jumat nanti,” jelasnya.

Agus menjelaskan, tidak hanya Kades se-Soloraya namun dirinya juga berharap semua Kades di Indonesia bisa memberikan dukungan pembahasan kembali RUU tentang pemerintahan dan pembangunan desa. Pasalnya, UU tersebut sangat dibutuhkan baik Kades maupun Perdes dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.

Hari ini (05/02/2010), PAN-PKS deklarasikan dukung Jokowi-Rudy

Solo (Espos). PAN-PKS secara resmi menyatakan sikap politiknya mendukung pasangan incumbent Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo (Jokowi-Rudy), Kamis (4/2) untuk maju dalam Pilkada Solo.

Sikap tersebut seolah menunjukkan adanya hasil dari safari politik yang dilakukan bakal calon (Balon) Walikota Solo, Jokowi, beberapa hari sebelumnya.

Pernyataan resmi mendukung pasangan incumbent itu disampaikan oleh Ketua DPD PAN Solo, Hami Mujadid dan Ketua DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto kepada wartawan di Gedung Dewan.

Keduanya dalam kesempatan tersebut menegaskan, setelah melalui pertimbangan dan proses internal masing-masing partai, mereka mendukung Jokowi-Rudy untuk kembali maju dalam Pilkada. “Kami telah berkomunikasi dengan PKS, dan akhirnya mengambil keputusan yang sama. Mengusung Jokowi-Rudy dalam Pilkada,” tandas Ketua DPD PAN Solo, Hami Mujadid.

Ditambahkan Sugeng, kesepakatan resmi itu bakal dideklarasikan oleh PAN-PKS bersama Jokowi-Rudy, Jumat (5/2) ini di Gedung Al Irsyad, Pasar Kliwon, Solo.

Dukung pencalonan incumbent, Repdem PDIP siap sumbang 100.000 suara

Solo (Espos). DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Solo mentargetkan akan menyumbang 100.000 suara untuk pasangan incumbent pada Pilkada mendatang.

Organisasi sayap partai DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo ini juga meminta pasangan Walikota Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo untuk kembali maju dalam Pilkada 2010. Ketua DPC Repdem Kota Solo, Yosafat Agung Santoso, menegaskan hal itu di sela-sela acara pelantikan pengurus baru, di Sekretariat DPC PDIP Solo, Minggu (20/12).

Agung menegaskan rekomendasi tersebut berdasarkan kesepakatan yang dicapai saat digelar workshop Redpem pada Sabtu (19/12). “DPC Repdem Kota Solo merekomendasikan untuk mencalonkan kembali pasangan incumbent sebagai calon dari PDIP pada Pilkada 2010,” tandasnya.

“Lebih baik Jokowi tidak nyalon”

Solo (Espos). Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih baik tidak maju lagi sebagai calon walikota dalam Pilkada 2010.

Demikian analisis dari Jaringan Masyarakat Independen Indonesia (JMII), menyikapi perkembangan politik menjelang pesta demokrasi masyarakat Solo pada April 2010 mendatang. Anggota Presidium JMII, Ahmad Walid menuturkan posisi incumbent, Jokowi sebenarnya bagaikan buah simalakama.

Karena kepopulerannya, Jokowi mempunyai banyak peluang untuk mencalonkan diri melalui berbagai jalur. Baik melalui PDIP, partai lain atau bahkan jalur independen seperti JMII. Apalagi sejumlah partai politik sudah terang-terangan memasukkan namanya dalam daftar kandidat calon. Posisi Jokowi itu, menurut Walid, bagaikan buah simalakama. Dilepas sulit, ditelan pun pahit dan beracun.

PAC & Ranting PDIP dukung Jokowi-Rudy

Solo (Espos). Kalangan arus bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) dan Hadi Rudyatmo (Rudy) untuk kembali maju dalam Pilkada 2010.

Dukungan kepada pasangan incumbent itu terungkap saat digelar rapat konsolidasi PDIP, terkait penjaringan dan penyaringan calon walikota dan wakil walikota Solo. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, Windu Winarso mengatakan pernyataan dukungan itu muncul saat digelar pertemuan yang dihadiri pengurus PAC dan Ranting PDIP, Selasa (10/11).

“Dalam konsolidasi memang muncul dukungan terhadap incumbent agar dicalonkan lagi dalam Pilkada. Namun saat itu, dukungan baru sebatas pernyataan lisan,” terang Windu, ketika dikonfirmasi Espos, melalui telepon, Kamis (12/11).

Sejumlah peserta yang hadir dalam konsolidasi itu, telah menyampaikan dukungan lisan kepada Jokowi-Rudy untuk dicalonkan dalam Pilkada 2010. Adanya dukungan itu, diakui pula oleh salah seorang kader PDIP, Teguh Prakosa. Wakil rakyat ini tidak membantah ketika dikonfirmasi mengenai adanya dukungan PAC dan Ranting terhadap pasangan incumbent tersebut.