Mahfudz Setuju Moratorium Kunker ke Luar Negeri

Desakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan sementara kunjungan kerja anggotanya ke luar negeri mendapat respon positif. Sejumlah anggota DPR setuju, dengan desakan moratorium tersebut.

Setidaknya, dukungan atas moratorium tersebut dikemukakan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq. “Setuju saya, moratorium untuk secara umum dihentikan," ujar Ketua Komisi I DPR ini sesaat sebelum memasuki ruang rapat Paripurna DPR, Senin (09/05).

Dikemukakan Mahfudz, anggota DPR yang hendak melakukan kunjungan ke luar negeri sebaikknya membuat proposal dan mempresentasikan keinginannya. Dengan demikian, kunjungan tersebut bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, dari proposal yang diajukan. "Kalau ada kunker, dia harus mempresentasikan proposalnya dan siap mempertanggungjawabkan proposalnya," ujar Mahfudz.

PKS Setuju Ada Evaluasi Kunker ke Luar Negeri

Pimpinan fraksi-fraksi di DPR melakukan rapat membahas program kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang menuai kritik. PKS setuju kunjungan kerja ini dievaluasi lagi.

"Kita evaluasi secara mendalam soal itu. Tadi saya juga rapat dengan pimpinan fraksi lainnya. DPR harus secara objektif membicarakan masalah kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Mustafa juga menyindir jika ada anggota Dewan yang kedapatan membawa keluarga setiap kunjungan kerja ke luar negeri. Meski tidak ada sanksi yang mengaturnya, cibiran masyarakat sudah menjadi hukuman paling berat bagi legislator itu.

PKS: Tak Ada Larangan Kunker DPR Bawa Keluarga

Jakarta. Kunjungan kerja (kunker) anggota DPR selalu mendapat sorotan karena banyak dari mereka yang membawa keluarganya untuk ikut serta. Bagi PKS kunker DPR dengan membawa keluarga tidak masalah selama tidak ikut menikmati fasilitas negara dan dibiayai APBN.

"Tidak ada larangan di Tatib (Tata Tertib DPR). Kalau pun itu dilakukan, yang harus dipastikan itu tidak dibiayai oleh negara. Kalau dia mau ajak keluarganya, harus atas biaya sendiri," kata Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik kepada detikcom, Selasa (10/8/2010).

Menurut mantan ketua FPKS DPR ini, selama anggota DPR merasa tidak terganggu dengan tugasnya jika mengajak keluarga, maka hal itu menjadi tidak masalah. Namun, mengajak keluarga memang bisa menjadikan tidak maksimal jika tidak dikelola dengan baik.