jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Tampilkan postingan dengan label Pembangunan Gedung Baru DPR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan Gedung Baru DPR. Tampilkan semua postingan

Senin, 09 Mei 2011

PKS: Daripada Ribut, Batalkan Pembangunan Gedung Baru

PKS menilai rencana penurunan anggaran pembangunan gedung baru DPR tetap akan diprotes rakyat. PKS pun menolak rencana ini dan memilih membatalkan pembangunan gedung baru DPR.

"Batalin saja pembangunan gedung baru daripada ribut begini," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/5/2011)

Menurut Mahfudz, rencana pembangunan gedung baru DPR terus diprotes rakyat. Karenanya menekan anggaran hingga memperkecil gedung baru DPR, bukan solusi tepat.

Selasa, 05 April 2011

PKS Minta Biaya Pembangunan Gedung DPR Dikoreksi

VIVAnews. Besarnya anggaran pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat memantik kontroversi. Untuk membangun gedung berlantai 36 itu dianggarkan Rp1,138 triliun.

Selain itu, yang menjadi sorotan adalah anggaran untuk membangun ruang kerja sebanyak 560 anggota dewan. Untuk satu ruang anggota DPR dianggarkan dana Rp800 juta. Besaran itu, belum termasuk interior dan fasilitas pendukung lainnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta anggaran pembangunan gedung baru DPR dievaluasi. Karena, nilai itu dinilai tidak logis.

"Kita bisa evaluasi anggarannya, kenapa bisa sampai Rp800 juta. Itu kan seharga rumah sedang, sama dengan renovasi rumah dinas di Kalibata yang pernah dikatakan kemahalan itu," kata ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal di Jakarta, Sabtu 26 Maret 2011.

Selasa, 14 September 2010

Gedung Baru dan Citra DPR

Berita mengenai rencana pembangunan Gedung Baru Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) senilai lebih dari Rp 1 triliun sungguh membuat hati kita tersentak.

Di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi sebagian besar rakyat Indonesia yang terkategorikan penduduk miskin, di saat masih banyaknya anak Indonesia yang belum dapat menikmati pendidikan layak, DPR malah akan membangun monumen yang begitu megah di Senayan, Jakarta, sebagai gedung baru para wakil rakyat. Gedung itu bukan hanya megah yang memungkinkan setiap anggota Dewan memiliki ruangan lebih dari 100 meter persegi per orang, tetapi juga tersedia tempat-tempat bersantai.

Ini menambah gerah sebagian kalangan yang peduli pada masa depan demokrasi di Indonesia dan mereka yang menjadi pengamat kinerja parlemen. Alasan pembangunan gedung baru DPR ini didahului dengan berita-berita mengenai betapa berbahayanya para anggota Dewan menempati gedung lama yang katanya sudah tua dan miring tujuh derajat sebagai akibat dari gempa bumi beberapa waktu lalu. Selain itu, gedung lama yang ada juga sudah tidak mampu memberi ruang yang nyaman bagi para anggota Dewan dan tidak mampu memberi tempat bagi para staf ahli Dewan.

Senin, 06 September 2010

PKS akan Surati Pimpinan DPR soal Gedung Baru

Metrotvnews.com, Jakarta. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan melayangkan surat ke pimpinan DPR soal rencana pembangunan gedung baru DPR. Sejauh ini Fraksi PKS belum menyetujui rencana pembangunan tersebut. PKS pun mengusulkan agar desaign gedung baru DPR disayembarakan.

Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (6/9), mengatakan, surat PKS akan dilayangkan nanti siang. Dalam surat itu, selain meminta penundaan, PKS meminta agar pimpinan DPR mendiskusikan dulu rencana pembangunan gedung baru DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

PKS menilai itu penting dilakukan karena terkait usulan Presiden soal pemindahan kegiatan pemerintahan dari Jakarta. Jadi, kalau kegiatan pemerintahan dipindahkan, bagaimana nasib gedung baru DPR nanti.