Anis: Tandatangani Piagam Koalisi, PKS Akan tetap Kritis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen PKS, Anis Matta, berkomentar mengenai penandatangan piagam koalisi. Ia menyatakan hal tersebut hal yang bagus. Tetapi, ditegaskannya, meski sudah bersepakat, partai ini akan tetap kritis.

“PKS akan tetap kritis, otomatis. Itu kan kewajiban konstitusi,” katanya, Rabu (25/5). Ia mengakui proses sharing berlangsung cukup lama dan pihaknya merasa cukup diterima dengan baik di dalam kontrak tersebut.

Ia mengaku tak ada permasalahan dengan poin-poin yang disepakati. Namun, hal krusial yang disoroti dalam piagam itu yakni membedakan antara hak prerogratif presiden dengan konstitusi Dewan. “Itu (pembedaan) proporsinya sudah bagus,” katanya.

PKS Akan Tetap Kritis Setelah Kontrak Baru

Partai Keadilan Sejahtera akan tetap kritis terhadap pemerintah meski telah menandatangani kontrak koalisi yang baru bersama parpol lainnya yang juga anggota koalisi pendukung pemerintah.

"Bersikap kritis itu adalah kewajiban konstitusi, karena itu PKS akan tetap bersikap kritis," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Muhammad Anis Matta, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Anis Matta menegaskan, sikap kritis merupakan kewajiban koalisi serta wujud dari akomodasi aspirasi masyarakat.

Karena itu, kata dia, PKS tidak akan takut dikenai sanksi dikeluarkan dari koalisi jika sikap kritis tersebut dinilai bermasalah.

PKS Harapkan Koalisi Lebih Solid

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen), Mahfudz Siddiq mengatakan penandatanganan piagam koalisi baru memberikan harapan baru. “Karena semangatnya adalah untuk merevitalisasi koalisi, maka berharap koalisi bisa berjalan maksimal dan tidak terjadi persoalan yang seperti sebelumnya dan bisa lebih solid,” katanya saat dihubungi Republika, Senin petang (23/5).

Menurutnya, penandatanganan itu dilakukan setelah usulan dari PKS diterima Presiden dan oleh partai koalisi yang lainnya. Usulan itu dikatakannya senada dengan usulan yang disampaikan Partai Golkar. Yakni untuk lebih menyempurnakan mekanisme di dalam koalisi. “Terutama dalam pola koordinasi, komunikasi, dan bagaimana jika nantinya terjadi perbedaan pendapat,” katanya.

Dalam piagam koalisi yang baru ditandatangani Senin tersebut mempertegas hal itu. Selain itu, piaga, koalisi yang ada pun harus tetap tunduk pada UU yang ada. Termasuk UU yang mengatur tentang kewenangan anggota koalisi dalam legislative.

PKS Belum Teken Kontrak Koalisi yang Baru

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menandatangani kontrak koalisi baru yang disiapkan oleh PD. PKS belum mau menandatangani sebelum ada evaluasi koalisi yang konkret.

"Drafnya belum kita terima, jadi kita belum bisa menindaklanjuti," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada detikcom, Rabu (6/4/2011).

Anis menuturkan, PKS akan mengambil sikap setelah menerima draf kontrak koalisi yang baru. PKS akan menggelar rapat internal menyikapi hal tersebut.

"Nanti kalau draf sudah kami terima, kami akan membahas di Majelis Syuro PKS," jelasnya.

Tifatul: Berpolitiklah Secara Dewasa

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengimbau semua pihak, khususnya pendukung koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Boediono, agar tidak menonjolkan sikap emosional.

”Khususnya terkait dalam menanggapi hal-hal yang berkembang saat ini,” ujar Tifatul dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis (24/2). “Dewasalah dalam berpolitik. Intinya, komunikasi yang kurang lancar itu diperbaiki.”

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan jika kekuatan besar koalisi itu tidak dapat dikonsolidasikan untuk menyukseskan program-program pemerintah SBY-Boediono. Bahkan, Tifatul menambahkan bahwa di masa yang akan datang belum tentu Indonesia mampu mewujudkan koalisi sebesar ini.

Tak Masalah Menteri PKS Dicopot!

INILAH.COM, Jakarta. Sidang paripurna DPR terkait pengambilan keputusan usulan hak angket atas mafia pajak menimbulkan komplikasi baru di tubuh koalisi. Sikap Partai Golkar dan PKS yang berbeda dengan koalisi dinilai sebagai pembangkangan. Apa reaksi PKS?

Pasca sidang paripurna DPR, rumor ihwal pencopotan sejumlah pos menteri milik PKS mencuat ke permukaan. Hal ini tidak terlepas dari sikap PKS yang kerap berbeda dengan koalisi.

Ketua Majelis Syura DPP PKS KH Hilmy Aminuddin menegaskan jika pun pada akhirnya empat kursi menteri PKS dicopot presiden, pihaknya sama sekali tak merisaukan.

"Berjuang untuk kepentingan negara tidak mesti di dalam pemerintahan. Jadi tidak ada soal bagi kami," cetusnya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon, Rabu (23/2/2011). Berikut wawancara lengkapnya:

PKS Tak Tahu Kantor Setgab Pinjaman

INILAH.COM, Jakarta. Kantor Setgab yang terletak di Jl Diponegoro 43, Menteng, Jakarta Pusat merupakan pinjaman dari anggota DPD RI yang juga Bendahara PWNU DKI Jakarta Djan Farid.

Hal ini tak diketahui oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, partai berlambang setangkai padi diapit 2 bulan sabit ini tak terlalu ambil pusing.

"Saya juga baru tahu dari pemberitaan. Kemarin kita bicara lebih ke substansial saja tidak ke masalah sekretariat," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada INILAH.COM usai rapat Setgab di Jl Diponegoro 43 Jakarta Pusat, Selasa (18/5).

Mustafa Kamal: Setgab Koalisi Belum Bahas Pergiliran Ketua Harian

Jakarta, RMOL. Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi rencananya hari ini akan menggelar pertemuan kembali di di Jalan Diponegoro 43, Jakarta Pusat.

Sesuai kesepakatan yang dihasilkan pada rapat perdana, Jumat (14/5), hari ini akan ada penjelasan ke publik dari ketua harian Setgab Koalisi Aburizal Bakrie bersama ketua umum parpol-parpol koalisi.

Namun, saat dikonfirmasi anggota Setgab Koalisi, Mustafa Kamal mengaku belum bisa memastikan jadi tidaknya pertemuan hari ini di markas Setgab.

Ketua Fraksi PKS DPR itu menjelaskan, saat ini parpol-parpol yang ada di Setgab Koalisi lebih mengutamakan membangun team work ketimbang membicarakan soal soal struktur. Artinya, soal apakah ketua harian dipegang secara bergiliran atau tidak, itu belum akan dibicarakan atau dibahas dalam waktu dekat ini.