Tak Digubris, Format Beraksi Lagi

SUKOHARJO. Merasa tuntutan pertama tidak ditindaklanjuti oleh pengelola proyek PT Jerapah Megah Plastindo, Forum Masyarakat Telukan (Format) kembali menggelar unjuk rasa kedua kalinya, Selasa (16/2). Mereka menuntut proyek itu dihentikan, karena lokasi pelebaran tanah pabrik itu dianggapnya berada di tanah sengketa.

Aksi tersebut mengakibatkan sejumlah pekerja bangunan pabrik tidak bisa menjalankan aktivitasnya membangun pagar pabrik. Pihak mandor proyek pabrik itu juga sebelumnya menginstruksikan pegawainya untuk berhenti sejenak karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Salah satu pekerja bangunan, Suwardi mengatakan, sudah sejak pagi dia dan teman-temannya pekerja bangunan pabrik berhenti beraktivitas. Hal itu atas instruksi langsung dari mandor bangunan. ”Yang penting kami tinggal menunggu instruksi dari atasan saja,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Format Sri Santoso saat melakukan aksi mengatakan, warga meminta agar PT Jerapah menepati janjinya yang akan menghentikan proyek tersebut. Sebab hingga saat ini belum ada kejelasan soal tukar guling tanah yang dilakukan pemerintah desa beberapa tahun lalu.

Anggota Pansus Century Siap Mundur

SUKOHARJO. Salah satu anggota Pansus Bank Century DPR RI, Muhammad Toha menyatakan kesiapannya untuk melaju sebagai salah satu kandidat calon bupati (Cabub) dalam Pilkada Sukoharjo 2010.

Seperti diketahui sebelumnya, Muhamamd Toha menjadi salah satu calon kandidat Bupati Sukoharjo dari partai politik (Parpol) koalisi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu (KRB). KRB terdiri dari PAN, PPP, PKB, PKS dan Hanura.

Bahkan, Muhammad Toha yang sekarang menjadi anggota Komisi IV DPR RI siap menanggalkan jabatannya di DPR RI, seandainya nanti terpilih sebagai Bupati Sukoharjo.

“Jika benar-benar demi kebaikan Sukoharjo, apapun jabatan saya akan siap melepasnya. Termasuk melepas jabatan saya sebagai anggota Komisi V DPR RI,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/2).

Dia juga mengaku sudah menandatangani surat kesanggupan untuk maju menjadi Cabup pada Pilkada yang akan berlangsung 3 Juni 2010 mendatang. Toha mengakui, dirinya merasa senang jika yang mengusung dirinya sebagai Cabup berasal dari gabungan banyak partai dan Ormas.

Perangkat Desa Ngotot Jadi PNS

SUKOHARJO. Seluruh pegawai perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) se-Surakarta siap menggelar unjuk rasa ke Jakarta terkait pengangkatan pegawai desa menjadi PNS seperti yang pernah dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya.

Karena tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan sampai sekarang, para perangkat desa ini akan menyampaikan aspirasi DPR RI di Jakarta.


”Selama ini kita sebagai perangkat desa selalu tidak optimal memajukan desa karena tidak adanya dukungan dari pemerintah,” ujar Agus Tri Raharjo, Ketua Forum Kades dan Perdes Perangkat Desa Surakarta.

Menurut dia, nantinya mereka akan memberangkatkan 60 bus yang masing-masing bus terdiri dari 40 orang. Tujuan mereka ke Jakarta untuk bergabung dengan perangkat desa lainnya dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan unjuk rasa dalam penyampaian aspirasi pada anggota dewan DPRD pusat.

Terdakwa Kasus Bansos Meninggal di Rumah Tahanan

SUKOHARJO. Salah satu terdakwa dalam kasus Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Tengah 2009 Sugiyanto (51) Senin (15/2) sekitar pukul 01.30 WIB meninggal akibat gejala penyakitnya kambuh.

Sebelumnya, terdakwa dituntut satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta karena terbukti melakukan penyalahgunaan dana bantuan dari APBD Provinsi. Saat sebelum meninggal, terdakwa ditahan Kejari Sukoharjo dan dititipkan di Rutan Klas I Surakarta sejak 2 September 2009.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, terdakwa tewas saat perjalanan dari Rutan menuju RS DR Moewardi Solo. ”Sebelum meninggal diketahui kurban pada pukul 23.00 WIB terlihat muntah-muntah di rutan dan ketika didiagnosis ternyata kurban menderita penyakit gastitis akut atau maag akut,” ujar Kepala Rutan Klas I Surakarta Aswar melalui Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Agustiar.

”Namun belum sempat tiba di rumah sakit, korban meninggal,” terangnya, Senin (15/2).

Terdakwa yang menghuni rutan blok B kamar 4 itu dirujuk ke rumah sakit supaya dapat menerima pengobatan optimal. Setelah diketahui meninggal, pihak Polisi pun langsung mengontak rumah terdakwa.

Anggota Panwascam Dilantik

SUKOHARJO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melalui Panwaskab telah melantik 36 anggota Panwascam (Pengawas kecamatan), Jumat (12/2) di Graha Satya Praja.

Pelantikan yang dihadiri Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto, Muspida, Ketua Panwaskab dan dari jajaran staf pemerintahan Sukoharjo lainnya itu merupakan bukti komitmen KPU untuk ikut berperan dalam menjalankan Pemilu yang berkualitas dalam Pilkada 3 Juni 2010 mendatang.

“Dengan pelantikan Panwascam ini diharapkan kinerja KPU dalam menjaga Pemilu berkualitas dapat tercapai sehingga nantinya Sukoharjo bisa menjadi lebih baik,” ujar Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto.

Menurutnya, setelah pelantikan itu, KPU bisa memberikan pelatihan dan pendidikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada supaya kinerja Panwascam bisa terjaga dengan baik. “Pelatihan dan pendidikan ini setidaknya diperlukan agar nantinya tidak ada hal-hal dapat mengganggu jalanya Pilkada,” jelasnya.

Sebanyak 36 Panwascam yang dilantik itu semuanya berasal dari elemen masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman serupa seperti Pilpres dan Pilkada. Bambang Riyanto mengatakan, selama ini Panwascam dianggap mandul karena kinerjanya dianggap tidak begitu terlihat, namun dengan dilantiknya Pamwascam baru itu mampu menjawab kritikan tersebut tentunya dengan prestasi.

Panwaskab Cuma Dikasih Rp 1 M

SUKOHARJO. Minimnya anggaran, telah mengganggu persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 3 Juni 2010 mendatang. Meski hanya dianggar sebesar Rp 1 miliar, namun Panwaskab tetap berupaya bekerja maksimal.

“Kita mencoba untuk tidak terganggu hanya gara-gara kekurangan dana,” ujar Ketua Panwaskab Sukoharjo, Subakti A Sidik.

Menurut dia, tugas-tugas Panwaskab sampai saat ini sudah memasuki tahapan Pilkada salah satunya pendataan DP4, pendataan kesiapan tiap-tiap kecamatan dan sudah melakukan konsolidasi internal.

Subakti menjelaskan, Panwaskab memang mengakui minimnya anggaran yang diberikan Pemkab. Kondisi itu, diakui memberikan beban berat di pundak Panwaskab, karena Pilkada sebenarnya butuh banyak biaya. Namun upaya pencarian dana akan tetap dilakukan oleh pihak Panwaskab dengan cara meminta perubahan anggaran dari APBD.

“Karena ini merupakan hajatan yang besar tentunya juga harus diperhatikan terutama terkait anggaran dananya,” katanya, Kamis (11/2).

Tunjangan Guru Siap Dicairkan

SUKOHARJO. Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo akan membagikan tunjangan gaji guru nonsertifikasi kepada 4.961 guru yang tersebar di 12 kecamatan di Sukoharjo. Tunjangan gaji guru itu akan diberikan tanggal 22 Februari 2010 nanti.

Setiap guru nantinya akan mendapatkan Rp 3 juta dengan potong pajak PPh sebesar 15 persen. Pemberian tambahan penghasilan itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 TA 2009 tentang tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang alokasi dan pedoman umum dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD provinsi, kabupaten dan kota tahun anggaran 2009.

”Penambahan gaji guru nonsertifikasi ini merupakan PP dari pusat untuk menyejahterakan kinerja guru,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo Agus Santosa.

Dijelaskan, mekanisme pencairannya akan dilakukan lewat bendahara pembantu Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, kemudian akan diteruskan lewat para guru secara langsung.

Depak PKS-Golkar, SBY Bunuh Diri Politik

Inilah.Com. PKS dan Golkar terancam didepak dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pasca diusulkannya reshuffle oleh Partai Demokrat. Bila dua partai itu benar-benar didepak, maka SBY sama saja melakukan bunuh diri politik.

Hal itu diungkapkan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi kepada INILAH.COM, Jakarta, Minggu (7/2). Menurutnya, SBY tak akan punya nyali untuk mereshuffle menteri dari Golkar dan PKS sekaligus.

"Mendepak kedua partai tersebut dari koalisi, itu sama saja bunuh diri politik. Oposisi semakin kuat dan Demokrat makin tidak bisa kendalikan Pansus Century," ujarnya.

Menurutnya, yang mungkin dilakukan SBY adalah mendekati ulang Golkar karena dibanding PKS, Golkar adalah pemegang kursi terbesar kedua di DPR. "Golkar juga punya sejarah koalisi yang lebih harmonis dengan SBY," imbuhnya.

Di atas kertas, koalisi pemerintah di DPR saat ini berjumlah 423 kursi (75,53%), terdiri dari Demokrat 148, Golkar 107, PKS 57, PAN 46, PPP 37 dan PKB 28. Sedang oposisi hanya 137 (24,47%) yang terdiri dari PDIP 94, Gerindra 26 dan Hanura 17.

PKS Tetap Teguh pada Fakta

“Dari data yang diperoleh, PKS melihat ada indikasi korupsi. Kita mengendus ada tindak pidana korupsi. Pihak yang bertanggungjawab harus diproses secara hukum melalui KPK,” tegas Andi.

Pernyataan dari Istana Wapres bahwa kesimpulan awal fraksi-fraksi di Pansus Angket Century akan berubah dalam perjalanan waktu ditanggapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sebagai sesuatu yang overestimate dan overconfidence. “Jangan berandai-andai-lah karena kita akan tetap konsisten mempertahankan fakta yang ada,” ungkap Andi Rahmat.

Anggota Pansus Angket Century dari Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, fraksinya tidak mau berspekulasi terhadap pernyataan-pernyataan interpretatif. “Kalau Wapres Boediono bilang kesimpulan awal akan berubah karena ini keputusan politik, itu urusan dia. Kita tidak mau berspekulasi dan pegangan kita adalah data dan fakta,” tegasnya menjawab matanews di Jakarta, Selasa (9/2).

Juru Bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat dalam pernyataan persnya siang tadi menyatakan, kesimpulan awal fraksi-fraksi, kemarin, bukan vonis yang mengikat. “Ini adalah kesimpulan awal dan kesimpulan secara politik dari parlemen. Kesimpulan politik bisa berubah-ubah,” sebut Yopie.

It's Coalition, Not Charity!

JAKARTA, KOMPAS.com. Regarding the consequence of the inquiry on Century Bank by the House that might lead to a reshuffling, PKS fraction stated that they're not worried about the rumors. They reasoned that the coalition by PKS was also a factor that contributed to the victory of SBY-Boediono during the elections, and that the coalition was for the sake of forming a clean government.

Fachri Hamzah, deputy secretary general of PKS at the House made the statement, Monday. He stated that the perception of coalition so far is misled. Coalition has been viewed as a form of charity from the bigger party to the smaller ones by granting positions as ministers and state officials.

"(Then the bigger political party stated) that we've granted four ministers, - well who is 'we' here? This is wrong. This is a cooperation. A political coalition, a parliamentary coalition, and finally it leads to the cabinet. It's cooperation, not charity!"