Perangkat Desa Ngotot Jadi PNS

SUKOHARJO. Seluruh pegawai perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) se-Surakarta siap menggelar unjuk rasa ke Jakarta terkait pengangkatan pegawai desa menjadi PNS seperti yang pernah dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya.

Karena tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan sampai sekarang, para perangkat desa ini akan menyampaikan aspirasi DPR RI di Jakarta.


”Selama ini kita sebagai perangkat desa selalu tidak optimal memajukan desa karena tidak adanya dukungan dari pemerintah,” ujar Agus Tri Raharjo, Ketua Forum Kades dan Perdes Perangkat Desa Surakarta.

Menurut dia, nantinya mereka akan memberangkatkan 60 bus yang masing-masing bus terdiri dari 40 orang. Tujuan mereka ke Jakarta untuk bergabung dengan perangkat desa lainnya dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan unjuk rasa dalam penyampaian aspirasi pada anggota dewan DPRD pusat.

Hari ini, FKK Soloraya konsultasi ke DPR

Sukoharjo (Espos). Forum Komunikasi Kepala Desa (Kades) Soloraya hari ini menghadap Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI untuk mendesak panitia khusus (Pansus) yang membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang pemerintahan dan pembangunan desa dihidupkan kembali.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kades Soloraya, Agus Tri Raharjo kepada Espos, Selasa (9/2). Agus menjelaskan, RUU mengenai pemerintahan desa dan pembangunan desa harus segera ditetapkan lantaran dibutuhkan di lapangan.

“Dari perwakilan Forum Komunikasi Kades ada empat orang yang akan berangkat ke Jakarta termasuk saya sendiri. Kami berangkat Selasa malam dan akan terus di Jakarta sampai Jumat nanti,” jelasnya.

Agus menjelaskan, tidak hanya Kades se-Soloraya namun dirinya juga berharap semua Kades di Indonesia bisa memberikan dukungan pembahasan kembali RUU tentang pemerintahan dan pembangunan desa. Pasalnya, UU tersebut sangat dibutuhkan baik Kades maupun Perdes dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.

Kades Sukoharjo ancam jual traktor ‘hadiah’ Pemkab

Sukoharjo (Espos). Sejumlah kepala desa (Kades) yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Palapa Mukti menilai kebijakan Bupati memberikan traktor gratis sifatnya top down. Pasalnya, selama ini Kades tak pernah meminta bantuan traktor dalam musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbangda) yang digelar pada awal tahun ini.

Selanjutnya belasan Kades yang mewakili rekan-rekan mereka dalam jumpa pers, Senin (7/12) meminta Bupati meninjau ulang kebijakan tersebut. Sejumlah Kades yang mengaku tidak memerlukan traktor bahkan dengan tegas mengatakan akan menjual alat pertanian tersebut apabila Bupati tetap memaksakan kehendaknya.

Ketua Paguyuban Kades Palapa Mukti, Agus Tri Raharjo mengatakan, Desa Gedangan menolak rencana bantuan traktor dari Bupati. “Saya tegaskan Desa Gedangan tak butuh traktor. Apa Bupati tidak bisa lihat kalau karakter Gedangan itu didominasi permukiman. Kalau dikasih bantuan traktor, lantas apa yang ditraktor? Apa ya rumah-rumah penduduk itu akan kami traktor,” ujarnya.

Agus menambahkan, apabila Bupati nekat memberikan traktor, pihaknya akan menjual alat pertanian tersebut.