Remaja hamil ditusuk, bayi dalam kandungan meninggal

Sukoharjo (Espos). Tragis nian nasib RIR, 16, warga Dukuh Cemani Lama, Desa Cemani Grogol. Gadis yang baru berusia 16 tahun tersebut nyaris dihabisi oleh rekannya NS, 17, warga Dukuh Pondongan, Desa Banaran, Grogol.

NS sendiri tak lain merupakan calon bapak bagi bayi yang sempat dikandungnya. Gara-garanya, NS pelajar sebuah SMK di kawasan Solo bagian barat tersebut menolak bertanggung jawab terhadap kehamilan RIR yang telah berusia enam bulan.

Keterangan yang dihimpun Espos, menyebutkan, peristiwa tragis percobaan pembunuhan yang dialami RIR bermula saat keduanya berkenalan melalui short message service nyasar. Dari SMS itu keduanya lalu bertemu dan akhirnya berlanjut hingga ke melakukan perbuatan yang tak semestinya hingga mengakibatkan RIR hamil.

Mengetahui kandungannya semakin membesar RIR akhirnya meminta NS untuk bertanggung jawab dan menikahinya. Untuk membicarakan hal itu, keduanya akhirnya sepakat bertemu, Senin (21/12). Namun, sebelum menjemput korban, pelaku malah pergi ke Pasar Kadipolo Solo untuk membeli pisau. Begitu keduanya bertemu, mereka kemudian pergi ke daerah Juwiring dengan menggunakan sepeda motor suzuki spin hitam AD6708VT lantaran pelaku berdalih ingin ziarah ke makam neneknya.

Masih banyak ditemukan makanan mengandung zat berbahaya

Sukoharjo (Espos). Sejumlah pedagang memilih mengacuhkan imbauan dari tim gabungan untuk tidak lagi menjual makanan yang mengandung zat pewarna berbahaya atau makanan yang tidak mencantumkan izin dari BPOM.

Sebaliknya, para pedagang tetap nekat menjual makanan-makanan tersebut ke konsumen dengan alasan yang mereka jual tersebut disukai masyarakat. Keuntungan yang lumayan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pedagang itu mengambil sikap demikian. Seperti yang dikatakan salah satu pedagang terasi, Suratmi.

Meski tim gabungan telah menginformasikan kepada wanita itu bahwa terasi yang ia jual diduga mengandung rhodamin dan selanjutnya tidak boleh dijual, Suratmi tetap nekat menjualnya. “Sebelumnya saya memang tidak tahu kalau terasi yang saya jual ini mengandung rhodamin. Tapi begitu bapak-bapak dari Pemda (Pemkab) tadi mengatakan kalau terasi ini berbahaya, ya saya baru tahu,” jelasnya ketika ditanya wartawan, Senin (21/12).

Meski sudah tahu, Suratmi mengaku, akan tetap menjual terasi yang ia dapatkan dari Pasar Legi itu kepada konsumen. “Bapak-bapak dari Pemkab tadi memang mengatakan tidak boleh dijual lagi. Tapi saya tidak mau soalnya pembeli suka terasi ini. Kalau yang dijual terasi cokelat cerah seperti anjuran bapak-bapak Pemda, barang dagangan saya nanti tidak laku,” tandasnya.

Dana hibah Kejari dan traktor lolos

Sukoharjo (Espos). Dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo senilai Rp 300 juta yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan hukum diloloskan oleh Badan Anggaran (Banang) I hingga ke tingkat komisi.

Tak hanya dana hibah untuk Kejari, bantuan keuangan untuk pembelian traktor yang sebelum ini juga mendapat penolakan dari para kepala desa (Kades) juga diloloskan.

Dengan disetujuinya bantuan keuangan untuk pembelian traktor tersebut, bisa dipastikan APBD 2010 akan dibebani kegiatan belanja senilai Rp 2,25 miliar.

Anggota Banang, Sri Joko menjelaskan, anggaran untuk kegiatan penyuluhan hukum di Kejari memang diloloskan. “Berdasarkan hasil keputusan rapat Banang pertama, semua bantuan untuk instansi vertikal disetujui. Tapi dengan syarat, kegiatannya harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (16/12).

Dorong eksekutif laksanakan UU Perdes, FKPD 5/79 lobi Dewan

Sukoharjo (Espos). Perwakilan Forum Perangkat Desa (FKPD) 5/79 mendatangi Gedung Dewan untuk melobi komisi I mendorong eksekutif melaksanakan Undang-undang (UU) 5/79 Tentang Pemerintah Desa, Senin (14/12).

Lobi tersebut dilakukan perwakilan FKPD tidak secara langsung kepada keseluruhan anggota komisi I melainkan satu per satu berdasarkan latar belakang fraksi. Sambil mengadukan nasib mereka yang terkatung-katung akibat munculnya peraturan daerah (Perda) 5/2006 yang bertentangan dengan UU 5/1979, sejumlah dokumen juga telah mereka siapkan untuk dipelajari oleh anggota dewan yang baru.

Mengacu kepada UU 5/1979, masa pensiun Perdes adalah 65 tahun. Namun demikian, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengeluarkan Perda 5/2006 di mana di dalamnya diatur bahwa masa pensiun Perdes adalah 60 tahun, UU tersebut akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Hal itu selanjutnya mempengaruhi nasib sedikitnya 500 orang Perdes yang saat ini masih aktif bekerja di 150 desa.

Wakil Ketua FKPD 5/79, Paidi menjelaskan, pada awal bulan ini pihaknya sudah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait masa pensiun Perdes. Hal itu dilakukan lantaran munculnya Perda yang bertentangan dengan UU. Oleh staf Mendagri disebutkan bahwa kewenangan menentukan masa pensiun Perdes ada di tangan pemerintah kabupaten (Pemkab) bukan di pemerintah pusat.

Golkar, PKS dan PAN Bakal Dikocok Ulang

CENTURYGATE

Jakarta, RMOL. Kalkulasi SBY di awal 2010 akan mengarah pada perampingan mitra koalisi dan pemberian jatah kekuasaan yang lebih besar pada mitra yang masih bisa dipegang loyalitasnya.

Hal itu dikatakan analis politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi. Sebelumnya, Burhanuddin memprediksi di kuartal pertama 2010, Januari hingga April, situasi politik akan mengalami gejolak besar berkaitan dengan masa akhir proses penyelesaian skandal Century secara politis di DPR. Seperti diketahui, masa kerja Pansus Angket Century bakal habis di 4 Maret 2010 kecuali ada perpanjangan.

SBY pasti akan mengkalkulasi ulang mitra koalisinya di DPR untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan. Menurut Burhanuddin, saat ini ada dua partai yang masih bisa dipercaya loyalitasnya oleh SBY, yakni PPP dan PKB. Sementara PKS, PAN dan Golkar masih terlalu sulit untuk diatur. Memecah kekuatan koalisi diperkirakan menjadi skenario pertama yang bisa diambil SBY. Akan ada pertarungan di lingkungan mitra koalisi. Partai-partai koalisi akan berlomba-lomba masuk ke dalam lingkaran dalam SBY untuk melakukan tawar menawar.

“Kemungkinan ada dua partai yang bakal dibuang. Kalau utuh mitra koalisi memiliki kekuatan 75 persen di parlemen, tapi kalau dibuang dua masih melewati 50 persen. Demokrat kan memiliki 26 persen kekuatan di parlemen,” katanya saat dihubungi sesaat lalu (Senin, 28/12).

MUI Tidak Akan Keluarkan Fatwa Haram Infotainment

PBNU Haramkan Infotainment

Okezone, JAKARTA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat dengan keputusan PBNU yang mengharamkan tayangan infotainment. Meski demikian, MUI tidak akan mengeluarkan fatwa yang sama.

"Tanpa dikeluarkan fatwa pun, ghibah atau gosip itu memang sudah haram. MUI sepakat dengan keputusan PBNU tapi kita tidak perlu menggelar rapat untuk ikut memberikan fatwa." terang Ketua MUI Pusat, Hamidan, saat berbincang dengan okezone, Minggu (27/12/2009).

Tayangan infotainment, kata dia, seharusnya lebih mengarah ke hal yang positif. "Jadi tidak melulu membicarakan aib orang, kasihan masyarakat kita," imbuhnya.

PBNU mengeluarkan fatwa haram terhadap tayangan infotainment. Fatwa haram tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama NU di Surabaya, Juli 2006 lalu.

PKS Dukung Infotainment Ghibah Distop

VIVAnews. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ikut prihatin dengan tayangan infotainment di televisi yang banyak menyajikan unsur ghibah atau gosip. Nasir Djamil mengaku mendukung dihentikannya tayangan tersebut untuk menjaga moral bangsa.

Menurut Nasir, infotainment yang sekarang banyak disiarkan di televisi, cenderung menumbuhkan budaya hedonisme dan permisifisme. Hal itu tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun dan menumbuhkan karakter bangsa yang didasari dengan nilai-nilai agama.

"Saya mengimbau kepada pemilik stasiun televisi segera menghentikan tayangan infointaiment yang destruktif. Sebagai gantinya hiburlah pemirsa dengan infotainment yang bernilai edukasi dan empati sosial," kata dia di Jakarta, Senin 28 Desember 2009.

"Media massa memiliki pengaruh dalam pembentukan opini dan selera masyarakat. Kembalikan fungsi edukasi media televisi agar kita bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya," ujar politisi PKS tersebut.

PKS: Toyota Crown Rp 1,3 M Masih Terlalu Mewah

Jakarta. Keputusan pemerintah mengganti seluruh mobil pejabat tinggi negara dengan Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc seharga Rp 1,3 miliar dikritik. PKS menilai mobil itu masih terlalu mewah.

"Toyota Crown seharga Rp 1,3 miliar memang mewah untuk ukuran sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk warga PKS," kata juru bicara PKS Mabruri di Jakarta, Senin (28/12/2009).

Namun menurutnya, bagi menteri PKS untuk menerima atau tidak diserahkan kepada masing-masing individu.

"PKS belum ada keputusan, ijtihad masing-masinglah. Biar urusan seperti ini mereka putuskan sendiri," terangnya.

Deptan: Kakao RI tak Mengandung Bahan Kimia

JAKARTA. Departemen Pertanian (Deptan) mengungkapkan tidak benar kakao Indonesia mengandung residu bahan aktif 2.4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) sebagaimana laporan pemerintah Jepang. Dirjen Perkebunan Deptan, Achmad Mangga Barani, di Jakarta, Senin, mengatakan, awal Maret lalu, Jepang mengirimkan nota keberatan kepada Singapura bahwa kakao yang diekspor ke negara tersebut mengandung residu bahan aktif 2,4-D melebihi batas toleransi yakni 0,01 ppm seperti yang ditetapkan Legislation on Food (Badan Pengawasan Makanan).

Namun, tambahnya, Singapura melalui Cocoa Association of Asia mengakui bahwa kakao tersebut berasal dari Indonesia, khususnya yang dihasilkan para petani kakao di Sulawesi dan Sumatera. "Selama ini, Indonesia tidak mengekspor kakao secara langsung ke Jepang, tapi melalui Singapura," katanya.

Mangga Barani menyatakan, sebagai respon klaim Singapura dan Jepang tersebut, pemerintah membentuk tim kajian penggunaan herbisida 2,4-D pada tanaman kakao.

Tim tersebut terdiri atas Departemen Pertanian, perguruan tinggi, Komisi Pestisida, Dewan Kakao Indonesia, dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. "Setelah tim bekerja, ternyata yang dituduhkan tersebut tak terbukti sama sekali," katanya.

Gilas Koruptor, PKS Ngaku Tak Berkhianat Pada SBY-Boediono

Jakarta, RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak merasa berkhianat kepada Partai Demokrat maupun SBY-Boediono sebagaimana dituduhkan sebagian pengamat dan politisi Partai Demokrat.

Menurut Ketua DPP PKS, Mantri Agoeng, sikap kritis PKS terhadap pemerintahan SBY-Boediono merupakan bagian dari kontrak politik PKS dan SBY-Boediono untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Sebagaimana diketahui, dua orang kader PKS yang kini duduk di Pansus Centurygate termasuk yang lantang mengimbau agar Wakil Presiden Boediono menonaktifkan diri.

“Ini bukan masalah khianat atau tidak. Ini masalah kontrak politik, bahwa kita komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih. Siapapun yang korup harus kita gilas,” kata Mantri Agoeng, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 23/12).